Aksi penyerobotan tanah yang diduga melibatkan mafia tanah diduga merebak di Babakan Asem, Kabupaten Tangerang, Banten. Beberapa warga mengaku warga tak bisa mendaftarkan tanah miliknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Tangerang. 

Pada Agustus 2020 lalu misalnya, Heri Hermawan terkejut saat mendapati fakta bahwa di atas tanah yang terdaftar miliknya telah terbit sejumlah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) atas nama orang lain yang tidak dikenal, yakni Vreddy. 

Lantaran perkara ini kasus yang terjadi, pada 26 Agustus 2020 permohonan yang diajukan oleh Heri pun ditolak mentah-mentah. Kejadian ini nyatanya tak hanya dialami oleh Heri Hermawan, puluhan warga pun mengalami hal serupa. 

Saat melakukan pengecekan status tanah di situs https://bhumi.atrbpn.go.id milik Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, mereka harus mendapati kenyataan pahit seperti Heri Hermawan. 

NIB dan SHM baru atas tiga nama (Vreddy, Hendry dan Ahmad Ghozali) telah terbit dan menggantikan nama warga pemilik asli lahan. Tiga nama asing yang kini telah memegang sertifikat baru, telah berhasil menguasai tanah di 27 desa, 4 kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan luas total 900 ha. 

Preman Bertindak, Properti Terdampak 

Kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Tangerang bukan hanya sekali terjadi, kasus ini telah menghantui dan merugikan masyarakat luas. Firma Hukum Lokataru menyebutkan operasi penyerobotan tersebut ironisnya diduga juga melibatkan petinggi daerah. Banyak surat hak kepemilikan yang bisa diterbitkan karena bantuan dari pemerintah daerah. 

Selain pemerintah, terdapat aktor-aktor lain yang ikut terjun dalam proses perampasan tanah, yaitu perusahaan pengembang yang menggandeng organisasi preman. Organisasi preman ini tak pernah segan melakukan kekerasan, intimidasi, dan membuat pihak aparat tak bisa banyak berkutik. Intimidasi menjadi salah satu modus bringas yang paling sering diterima oleh masyarakat terkait permasalah sengketa lahan.

Perkara ini dialami oleh Tonny Permana yang masih memegang dan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan di Desa Selembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tonny harus menghadapi berbagai gugatan kepemilikan tanah. Penggugatnya bermodalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah. Selama proses persidangan berlangsung, properti milik Tonny Permana dihancurkan oleh sekelompok preman yang langsung memasang plang “di bawah penguasaan Hercules berdasarkan Akta Jual Beli.”

Praktik yang dilakukan oleh oleh para preman atau mafia tanah ini terjadi akibat dari kurangnya transparansi, minimnya pengetahuan dari masyarakat dan kurangnya pengawasan dari aparat.  

Haris Azhar selaku Direktur Eksekutif Lokataru Foundation berpendapat bahwa tidak lagi ada alasan untuk menunda penyelesaian kasus mafia tanah. Kasus ini harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.