Sumber foto : hariansulsel.com

Uskup-uskup Gereja Katolik di Papua yang mengatasnamakan diri sebagai Provinsi Gerejawi Merauke mengkritik pemerintah pusat atas tumpulnya pelaksanaan otonomi khusus Papua. Menurut dia perundangan apapun jika diawali dengan niat tak baik bakal membuat Papua kian terpuruk pada nasib buruk.

“Jadi undang-undang itu mau jenis apapun kalau tidak ada niat baik dari Jakarta (Otsus)  tetap tidak akan jalan,” kata perwakilan Provinsi Gerejawi Merauke dan juga administrator Keuskupan Timika Pastor Marthen Kuayo kepada Hakasasi.id.

Kritik Marthen ini didasari pada lemahnya program Otsus yang telah berjalan selama 10. Ia mencontohkan peraturan daerah khusus (Perdasus) atau peraturan daerah istimewa (Perdasi) yang diamanatkan UU Otsus tak pernah terbit. Padahal perdasus dan perdasi tersebut penting bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Marthen menuturkan selama ini pemerintah pusat kerap menolak Raperdasus dan Raperdasi yang diajukan daerah. “Perdasus, selalu ditolak, bahwa ini nanti ada kecurigaan-kecurigaan,”kata Marthen. 

Hal ini yang menurut Marthen menjadi penyebab lemahnya peran para pemimpin daerah setingkat bupati selama Otsus berjalan.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ditetapkan Badan Legislasi DPR menjadi program legislasi nasional. 

Masuknya RUU Otsus Papua pada program legislasi nasional ini terjadi di tengah maraknya kritik atas kegagalan program Otsus.