Forum Masyarakat Adat Tsingawarop melaporkan PT. Freeport Indonesia ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran HAM selama 53 tahun. Dugaan pelanggaran HAM ini meliputi perampasan tanah ulayat, perusakan hutan, hingga tragedi terowongan Big Gossan pada 2013 lalu. 

Forum ini terdiri dari masyarakat adat di tiga kampung di Kabupaten Mimika, Papua, yakni kampung Tsinga, kampung Wa Banti, dan kampung Aroanop (Tsingawarop). Mereka menyampaikan laporan ini ke Bidang Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaporan ini dilakukan pada Senin siang (01/03) siang.

Kuasa Hukum Forum Masyarakat Adat Tsingwarop dari Kantor Hukum Lokataru, Nafirdo Ricky, mengatakan ada tiga hal yang diduga menimbulkan pelanggaran HAM akibat aktivitas PT. Freeport Indonesia di Papua sejak tahun 1967.

“Pada pokoknya audiensi hari ini, kami selaku kuasa hukum, menyampaikan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM selama 53 tahun yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia,” ujar Firdo dalam keterangan tertulisnya

Ia menyebutkan dugaan pelanggaran HAM ini sudah terjadi selama 53 tahun dan terjadi pada berbagai aspek kehidupan. Pertama, kata dia, perampasan tanah ulayat masyarakat adat Papua, khususnya tanah ulayat masyarakat adat Tsinga, Wa Banti, dan Aroanop.

Kedua, kerusakan hutan dan lingkungan yang terjadi di wilayah adat Tsingwarop. Muasal kerusakan adalah pembuangan tailing atau residu hasil penambangan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia di sungai-sungai yang selama ini digunakan sebagai sumber mata air bagi masyarakat adat.

Ketiga, terkait peristiwa runtuhnya terowongan Big Gossan di tahun 2013 yang menyebabkan tewasnya 28 pekerja PT. Freeport Indonesia. Menurut dia ada dugaan perusahaan itu tidak memperhatikan kondisi, keselamatan, dan keamanan pekerja selama bekerja di pertambangan.

“Kami meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi, penelitian, penindakan, dan penyelesaian atas dugaan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia,” kata Firdo.

Rencananya Forum Masyarakat Adat Tsingwarop juga akan melaporkan dugaan pelanggaran HAM ini ke lembaga-lembaga negara lainnya.