Keadilan seakan menjauh dari tiga masyarakat adat Umalulu, mereka menjalani pidana melebihi putusan pengadilan. Tapi Penjara tak membuat mereka patah arang merebut hak adat.

Hapu Tarambiha bertekad terus mengepalkan tangan selepas keluar dari penjara. Ia merasa haknya telah direnggut secara tak adil, tanah adat tempat ritual masyarakat adat tempatnya tumbuh telah direnggut paksa. Tempat itu rusak terkepung oleh perkebunan tebu milik Grup Djarum, PT. Muria Sumba Manis.

“Saya tidak takut lagi, mau masuk (penjara) lagi pun juga saya sudah tidak takut lagi. Saya akan mempertahankan saya punya hak,” ucap lelaki yang akrab disapa Ama Nai Minggu tersebut ketika berbincang dengan hakasasi.id melalui telepon pada Rabu (10/3).

Ama Nai Minggu adalah satu dari tiga masyarakat adat yang baru saja bebas dari penjara. Mereka dituduh melakukan perusakan properti perusahaan setelah diizinkan masuk ke situs adat Nyuara Ahu di Desa Patawang, tempat ritual bagi masyarakat adat Umalulu. 

Tempat itu rusak dan terkepung pembukaan lahan untuk tebu. Ia mendatangi situs itu untuk melakukan ritual dan untuk menghentikan sementara kegiatan perusahaan hingga adanya titik penyelesaian dalam kasus sengketa wilayah itu.

Ia dan dua rekannya, Baron Kapenga dan Retang Hadambiwa. Harus merasakan dinginnya sel penjara setelah melipat tenda milik perusahaan. Padahal mereka tak merusak, hanya melipat tenda. 

Proses hukum pidana di balik sengketa lahan itu memang menyimpan banyak kontroversi. Ama Nai Minggu, Baron, dan Retang pun tak sekedar masuk bui saja. Mereka mendekam di penjara melebihi masa vonis yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Waingapu. 

Ama Nai Minggu dan Retang Hadambiwa, menghirup udara bebas pada Sabtu lalu (6/3). Pembebasan ini melampaui masa hukuman yang ditetapkan PN Waingapu, 4 bulan penjara. Mereka seharusnya sudah bebas pada tanggal 4 Januari lalu.

Tetapi saat jaksa mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Kupang NTT mengeluarkan perpanjangan penahanan selama 60 hari. Perpanjangan penahanan ini ditetapkan saat mereka masih menjadi tahanan dalam sel.

Hal ini kemudian diperunyam dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan masa hukuman menjadi 6 bulan.

Kuasa hukum mereka dari Kantor Hukum Lokataru sudah mengajukan keberatan terhadap penahanan ini. Tetapi Pengadilan Tinggi Kupang tutup Kuping. Pengacara Lokataru, Syahputra Sandiyudha, berpendapat jika putusan PT Kupang merupakan alat untuk melegitimasi tindakan penahanan tanpa dasar hukum. 

“Penahanan terhadap mereka telah melewati jangka waktu putusan pidana yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama, berdasarkan pasal 238 ayat (2) KUHAP beserta Penjelasan. Sementara putusan pidana 6 bulan penjara oleh PT Kupang seolah membenarkan proses penahanan illegal tersebut,” jelasnya.

Kini, Baron Kapenga masih mendekam di balik penjara dan akan bebas pada tanggal 11 Maret 2021 karena sempat dibantarkan lantaran sakit.