Aktivitas PT Freeport Indonesia mengganggu tiga kampung di Tembagapura, Mimika, Papua, selama  bertahun-tahun. Kampung Tsinga dan Aroanop sempat terusir karena kabar baku tembak Organisasi Papua Merdeka (OPM)-TNI tapi sepulang ke kampung, bawah tanah kampung mereka sudah dieksploitasi. Kampung Waa/ Banti harus menanggung hidup di samping sungai endapan limbah. 

Salah satu perwakilan dari tiga kampung itu, Elfinus Omaleng, menceritakan sudah bertahun-tahun warga Waa menanggung risiko kesehatan karena air tercemar limbah tailing aktivitas PT. Freeport Indonesia. Tailing ini mencemari tiga sungai, yakni Aghawagon, Otomana, dan Ajkawa. Sungai  Aghawagon sendiri mengalir di Desa Waa. 

“Padahal dulu orang di kampung sekitar sungai minum dan mandi dari situ, bahkan membuat kebun-kebun di pinggir kali. Efeknya juga masyarakat ada yang kesehatannya terganggu,” ucap Elfinus Omaleng, salah satu perwakilan dari tiga kampung.

Aliran air di sungai itu kini berubah menjadi sedimentasi limbah. Bukan hanya itu, menurut laporan Walhi tahun 2006, warga mengeluhkan bau yang tidak sedap dari sungai itu.

Pembuangan limbah itu ditengarai tidak memenuhi Perda Sungai dan Surat Keputusan dari Bupati serta Gubernur. Dalam Perda Sungai diatur mengenai standar dan baku mutu limbah sebelum dibuang ke sungai. Namun, pada kenyataannya sungai yang mengalir di tiga kampung itu kini tercemar dengan limbah tailing.

Foto : Vembri Waluya. jubi.co.id

Sejumlah anak memancing di ceruk Kali Jernih, Sungai Ajkwa.

Sumber foto : Vembri Waluya, jubi.co.id

Disadur dari Jubi.co, peneliti IPB dan BPK menyebutkan nilai kerugian masyarakat Papua akibat kegagalan Freeport mengolah limbahnya di sungai adalah sebesar Rp 185 triliun.

Permasalahan pembuangan limbah ini sebenarnya diatur dalam perjanjian antara PT Freeport, Pemprov Papua, dan Pemkab Mimika pada 2012. Perusahaan itu menggelontorkan uang sebesar 6 juta dollar AS kepada pemerintah daerah untuk dana partisipasi. Dana ini dibagikan 3 juta dollar AS untuk masing-masing namun hingga kini masih belum ada bentuk utuhnya.

Kantor Hukum dan HAM Lokataru kemudian mengirim surat mengenai kemana perginya dana partisipasi kepada Pemkab, Pemprov dan KLHK setempat. Namun ketiganya hingga kini belum membalas surat tersebut. Meski pihak KLHK membalas, mereka tidak menjawab secara substantif pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh Lokataru.

“Pada tahun 2018, KLHK sudah melakukan kajian dan mengeluarkan 48 sanksi administratif kepada PT Freeport. Namun, tidak ada enforcement-nya sama sekali,” ucap Meika.

Menunggu Godot Divestasi Saham Freeport

Harapan untuk menambal nestapa melalui divestasi saham PT. Divestasi Papua Mandiri sendiri seperti tak berujung. Saham perusahaan PT Divestasi Papua Mandiri dibagi dengan alokasi 30 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua dan alokasi 70 persen untuk Kabupaten Mimika. 

Bagian untuk Kabupaten Mimika ini 30 persen dialokasikan untuk kabupaten dan 40 persen untuk masyarakat adat. Namun, kenyataannya, tidak ada pengalokasian dari pemda maupun provinsi mengenai pembagian saham tersebut.

Bahkan perusahaan divestasi ini pun bentuk konkretnya masih belum ada, sejauh ini hanya berbentuk legal document pada 2018. Pemprov Papua dan beberapa pemkab baru sepakat mengenai pendirian perusahaan ini di tahun 2020.

Harapan pembagian saham untuk menambal kerugian masyarakat adat masih jauh panggang dari api. Mereka sudah dirugikan dan terusir dari kampung halaman namun tidak ada pihak yang mau mempertanggung jawabkan kehilangan yang telah mereka hadapi.