Pandemi Covid-19 membuat kampus beringas menghadapi protes. Menjelang akhir Februari lalu, tiga mahasiswa Universitas Bandar Lampung, harus berurusan dengan polisi lantaran dilaporkan oleh kampusnya sendiri karena protes Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Tiga mahasiswa itu adalah Sultan Ali Sabana, Rizky Aditya, dan Reyno Pahlevi. Mereka terpaksa berhadapan dengan polisi karena dilaporkan kampusnya sendiri usai melakukan unjuk rasa menuntut keringanan UKT pada 25 Februari 2021. Kampus melaporkan ketiganya atas dugaan pelanggaran UU Karantina Kesehatan No. 6 Tahun 2018.

Kepala Divisi Sipil & Politik LBH Bandar Lampung, Cik Ali, yang menjadi kuasa hukum mereka menyayangkan kejadian ini. Menurutnya permasalahan ini harusnya dapat dilakukan secara damai. Apalagi mengingat status dari terlapor sendiri ialah mahasiswa kampus itu sendiri.

Dua mahasiswa Rizky Aditya dan Sultan Ali memenuhi panggilan polisi dan diperiksa selama delapan jam. LBH Bandar Lampung sendiri tengah menyiapkan beberapa langkah untuk membela hak dari mahasiswa-mahasiswa yang dilaporkan ini

“Untuk sementara tetap akan kita dampingi, kemudian kita akan menyurati Komnas HAM, kemudian ke LPSK. Kemudian kita minta permohonan evaluasi ke Kemendikbud,” ucap Cik Ali.

Lokataru Foundation menyebutkan pada masa pandemi ini banyak kampus yang melaporkan mahasiswanya sendiri ke polisi. Menurut mereka tindakan kampus ini adalah salah satu bentuk pembungkaman yang marak terjadi di situasi pandemi.

Kirana Anjani, asisten peneliti Lokataru Foundation, menjelaskan bahwa hal yang dilakukan oleh pihak kampus UBL sangat mirip dengan modus pembungkaman yang digunakan oleh pemerintah. Segala bentuk kritik yang mencoreng negara dapat dibubarkan dan bahkan diproses secara pidana dengan alasan pandemi COVID-19.

Kirana Anjani, asisten peneliti Lokataru Foundation, menjelaskan bahwa hal yang dilakukan oleh pihak kampus UBL sangat mirip dengan modus pembungkaman yang digunakan oleh pemerintah. Segala bentuk kritik yang mencoreng negara dapat dibubarkan dan bahkan diproses secara pidana dengan alasan pandemi COVID-19. 

“Kasus UBL dengan demikian patut diwaspadai sebagai preseden lahirnya modus baru kampus dalam membungkam mahasiswanya, di luar ancaman dan pemberian skorsing serta DO, dan pelaporan pencemaran nama baik yang umum dilakukan selama ini,” ujarnya.

Selain UBL, kampus lain yang melakukan represi antara lain Universitas Lancang Kuning. Tiga mahasiswa kampus tersebut dikeluarkan karena melakukan protes kepada kebijakan kampus. Mahasiswa menuntut kepada pihak kampus terkait pembuangan skripsi dan penebangan pohon.

Namun, bukannya didengar, tiga mahasiswa malah berakhir dikeluarkan karena dianggap melanggar peraturan mahasiswa. Jika tindakan-tindakan serupa dibiarkan maka akan kian banyak mahasiswa terdepak dari kampus karena sikap kritis.