Program vaksinasi mandiri dipenuhi kontroversi. Epidemiolog menganggap pemerintah tak memprioritaskan kesehatan publik, melainkan ekonomi, dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Ketentuan vaksinasi mandiri yang disahkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Regulasi ini memperbolehkan perusahaan melakukan vaksinasi kepada pegawainya secara mandiri. Hal ini menunjukan inkonsisten pemerintah soal vaksin gratis.

“Pemerintah tidak konsisten dengan strategi public health-nya dalam vaksinasi. Lebih condong ke ekonomi.”

Dicky Budiman , Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia

Di sisi lain,  vaksinasi gratis juga berpotensi berdampak diskriminasi lantaran hanya pegawai dari perusahaan tertentu saja yang didahulukan. Di saat yang sama lansia dan orang-orang rentan tak lagi duduk prioritas. Ketimpangan aksesibilitas terhadap vaksin pun bakal mengemuka. 

“Dia (calon penerima)  hanya bisa mendapat vaksin yang diborong itu atau dibeli itu, kalau dia pegawai di situ, atau pun keluarga pegawai di perusahaan, atau BUMN, atau kelompok yang terkait. Dan ini tentu adalah potensi diskriminasi,” kata bekas Koordinator Satgas Penanganan HIV-AIDS ASEAN tersebut.

Berikut perbincangan lengkap Hakasasi.id dengan Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, yang bermukim di Brisbane, Australia melalui sambungan telepon. 

Di media anda kerap mengkritik program vaksinasi mandiri,  bagaimana seharusnya kita melihat program vaksinasi ini? 

Bahwa  vaksinasi itu tidak diskriminatif. Dan ini sudah dipertegas juga oleh PBB, artinya tidak diskriminatif ini ya siapapun harus punya akses yang sama walaupun enggak mungkin 100 persen sama. Negara berkewajiban menjamin itu dan pelayanan kesehatan yang tidak diskriminatif ini ada di undang-undang ada di undang-undang kesehatan. 

Bisa Anda jelaskan kerugiannya bila program ini tetap dilaksanakan? 

Dia (calon penerima)  hanya bisa mendapat vaksin yang diborong itu atau dibeli itu, kalau dia pegawai di situ, maupun keluarga pegawai di perusahaan, atau BUMN, atau kelompok yang terkait kerja sama itu. Dan ini tentu adalah potensi diskriminasi. 

Coba dibayangkan misalnya ada satu pabrik besar, satu kawasan, di sekelilingnya penduduk. Kan banyak. Saya kan pernah jadi dokter perusahaan, nah, misalnya ada satu pabrik yang pernah saya kerja itu sekelilingnya itu kawasan pemukiman, yang sekelilingnya ekonomi menengah ke bawah. 

Kalau bicara kesetaraan misalnya semua yang di pabrik situ sudah divaksin, sedangkan di penduduk itu jangankan yang masyarakat umumnya, yang lansia saja, yang punya komorbid saja, sekarang ini harus menunggu, enggak ada vaksinnya, menunggu.

Nah, ini dari sisi kesetaraan tidak terpenuhi, dari sisi public health itu juga tercederai.

Dari program vaksinasi mandiri ini terkesan pemerintah mencari cara untuk mempercepat jumlah vaksinasi di luar program vaksinasi gratis. Apa ada cara lain bagi pemerintah untuk bisa mempercepat laju vaksinasi? 

Hambatan itu harus dipelajari dan dicari inovasinya, yaa dengan cara memperluas cakupan. Jadi kalau bicara bahwa kecepatannya vaccination rate kita kurang lebih kalau setelah sebulan ini ya satu persen lah dalam satu bulan. Yang itu memang sesuai dengan proyeksi yang dianalisa Bloomberg memang. Karena kalau 1 persen ya setahun 12 persen kurang. Karena pasti juga liburan Idul Fitri pasti enggak ada itu yang namanya vaksinasi, saat puasa gitu. Pasti minim.

Kita ini punya potensi untuk memperluas dan meningkatkan, ekstensifikasi dan intensifikasi efikasi vaksinasi itu masih banyak peluangnya.

Bloomberg sebelumnya merilis data bahwa laju vaksinasi di Indonesia sebesar 64.187 dosis per hari.  Dengan jumlah dosis harian seperti itu,  Bloomberg memprediksi Indonesia baru bisa memvaksinasi 75 persen dari total penduduknya dalam waktu 10 tahun.

Secara lebih spesifik? 

Salah satunya dengan melibatkan, ya betul pihak swasta memang harus terlibat, organisasi kemasyarakatan keagamaan juga harus terlibat.

Kalau benar mereka itu concern dengan public health atau strategi kesehatan masyarakat, kita akan melihat keterbukaan dari BUMN, perusahaan swasta, masalah kasus positif di lingkungan mereka. Dengan mendukung program pemerintah dalam bentuk testing dan tracing, isolasi, karantina. Itu aja yang jadi ukuran pertama.

Dan saya sudah sampaikan itu sejak awal, saya bilang kalau pemerintah terbatas,  tolong dibantu dong sama sektor swasta, BUMN, BUMD, untuk testing dan tracing karyawannya. 

Terus bagaimana isolasi? Ya supaya mereka enggak takut di testing, enggak takut di-tracing , bahwa isolasi karantinanya diadakan oleh perusahaan itu, di pusat-pusat pendidikan dan pelatihan mereka. Kan itu mendorong keberhasilan strategi testing, tracing kita.