oleh Daywin Prayogo (hakasasi.id)

Sejak Tatmadaw – angkatan bersenjata Myanmar – menjemput paksa presiden Win Myint, sejumlah tokoh penting dari kubu NLD, dan merumahkan kembali Aung San Suu Kyi, Burma/ Myanmar menjadi medan tempur. Protes di beberapa kota, seperti Yangon, Taunggi, Naypidaw dan banyak titik – titik lainnya di negara itu dibalas oleh salak senapan tentara. 

Sebanyak 20 orang meregang nyawa dalam protes menentang langkah junta militer dan ratusan orang luka – luka akibat berhadapan dengan Brigade Infantri 33 (33rd Light Infantry Division) – pasukan yang terkenal akan kebengisannya di negara bagian Arakan/Rakhine. Dan kabarnya, patroli pasukan gabungan terus berlangsung tiap malam untuk memburu para pendemo dan pimpinan aktivis yang terlibat dalam protes. 

Ya, anda tak salah dengar. Bukan polisi atau pamong praja yang dikirim untuk mengamankan protes, tapi pasukan tentara yang beberapa tahun silam pernah membumihanguskan kampung etnis Rohingya. 

Dulu Daw Aung San Suu Kyi – sang pemenang nobel dan penguasa de facto Myanmar  – pernah melindungi kelakuan bengis pasukan 33 di Arakan. Ia menyatakan bahwa keberadaannya hanyalah sebatas untuk melakukan operasi pengamanan demi menjaga perdamaian di negara bagian yang berbatasan dengan Bangladesh tersebut. 

Jasa Suu Kyi kini tak berbalas. Kabarnya, pasukan 33 sudah mendapat cadangan logistik untuk bertahan selama 3 bulan guna memukul mundur pendukung Suu Kyi yang mengutuk manuver Jendral Min Aung Hlaing menganulir hasil pemilu November lalu, dan mengembalikan para komendan jadi penegak ‘demokrasi disiplin’ di pinggiran Sungai Mekong. 

Kalau di Indonesia dewan jenderal hanya sekedar isu pada 1965, tidak dengan Myanmar. Sebanyak 11 orang telah ditunjuk menjadi pimpinan sementara Burma/Myanmar (State Administrative Council); tujuh diantaranya jendral senior (pangkat terendah letjen) termasuk Jendral Min. Pemerintahan sipil Burma/Myanmar yang baru seumur jagung untuk sementara waktu harus kembali memutar otak untuk merebut kembali tampuk kuasa.

Pemimpin Sipil Tidak Boleh Diberi Cek Kosong

Tak berlebihan memang kalau kita mau nyebut bahwa demokrasi di kawasan Asia sedang di tepian jurang. Setelah gelombang protes di Hongkong, Indonesia, Thailand dan Burma/Myanmar; teror penguasa pada individu – individu yang merdeka memang sedang ada di puncak – puncaknya. 

Protes dan kritik tak lagi dapat tempat khusus dalam rapat kabinet dan meja legislasi. Malahan, tukang protes diperhadapkan dengan polisi dan tentara yang membawa pentungan, semprotan air, berbagai macam jenis peluru, dan segudang pasal kriminal; sembari terus mengklaim diri di mata dunia bahwa perangai ini dibutuhkan semata untuk menjaga ketertiban dan stabilitas di tengah pandemi dan krisis ekonomi. 

Kerutan di dalam situasi demokrasi di sana sini memang tengah jadi tajuk di banyak diskursus hak asasi manusia. Agenda dengan semangat perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan hak – hak warga semakin sedikit; sementara upaya pengendalian opini publik dan pemaksaan agenda politik untuk segelintir orang semakin keras dipaksakan kepada warga. Fenomena sosial-politik di banyak negara inikini populer disebut shrinking civic space (penyempitan ruang sipil).

CIVICUS: Monitoring Civic Spaces

Situasi kebebasan sipil di Burma/Myanmar pra – kudeta pun juga tak bisa dibilang baik. Semenjak negeri itu dipimpin NLD dan Suu Kyi sebagai ‘kanselir’, tidak terlihat ada perbaikan indeks demokrasi yang signifikan. Hingga tahun 2018, Freedom House masih memberikan status ‘partly free’ alias tidaklah bebas sepenuhnya. 

Pemerintahan Suu Kyi juga diwarnai sejumlah kebijakan kontroversial; termasuk respon terhadap operasi pasukan 33 pada warga Rohingya, yang menunjukkan bahwa ruang kolaborasi dengan faksi tentara juga tetap terbuka lebar. 

All Burma Federation of Student Unions/ABFSU juga pernah mengkritik pemerintahan Suu Kyi sebagai rezim yang mengaku dirinya demokratik, tetapi juga merepresi kebebasan berpendapat dan berkumpul (The Irrawaddy, 10/08/2019). Kebijakan seperti pemutusan koneksi internet di negara bagian Arakan dan Chin selama operasi militer, pemenjaraan jurnalis atas tuduhan pencemaran nama baik; juga pernah dilakukannya selama menjabat sebagai kanselir. 

Seperti mendengar seseorang yang sempat berkomitmen untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu; tetapi kemudian malah memilih bekerja sama dengan para penjahatnya, bukan?

Mudah saja menyimpulkan bahwa faksi tentara berkhianat pada perjanjian gencatan senjata sesuai mandat pemilu, tetapi bukan berarti NLD selaku pemenang pemilu Burma/Myanmar punya posisi yang tegas pada perluasan kebebasan sipil. Manuver leluasa dari kelompok militer selama periode pemerintahannya sendiri sudah jadi tanda bahwa rezim Suu Kyi sudah punya masalah sejak awal. 

Tentunya situasi ini perlu dianalisis lebih dalam, terutama oleh kita yang punya ketertarikan khusus perihal bagaimana memelihara agenda demokrasi dan hak asasi manusia di dalam pusaran politik praktis. 

Menyodorkan cek kosong pada pimpinan sipil, jelas bukan lagi jalan yang bisa ditempuh untuk mendorong perubahan radikal pada sendi – sendi demokrasi yang kadung remuk redam dihajar dari berbagai macam sudut. 

Hemat saya, Kudeta Bulan Februari hendaknya jadi peringatan terakhir dimanapun kita berada; bahwa segala upaya manipulasi terhadap demokrasi oleh penguasa, harus dilawan sekuat – kuatnya, sehebat – hebatnya. Karena menaruh kepercayaan pada pemimpin yang tidak berani mengutamakan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam watak dan perilakunya; sama saja menyerahkan nasib seluruh kepentingan publik dalam bahaya. 

Doa saya untuk teman – teman Aliansi Teh Susu dimanapun; semoga tetap selamat, dan tak pernah lelah mempertahankan ruang kebebasan sipil sebagai prasyarat penikmatan hak asasi manusia yang paripurna.