Sumber foto : mediaindonesia.com

Pemimpin-Pemimpin Gereja Katolik Papua yang tergabung dalam ‘Provinsi Gerejawi Merauke’ menyerukan penghentian kekerasan menghadapi kondisi keamanan di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak, Papua. Mereka ingin pemerintah pusat dan kelompok masyarakat berdialog tentang masa depan Papua, termasuk soal otonomi khusus. 

Seruan ini dilayangkan oleh empat pemimpin Gereja Katolik Papua, yakni Uskup Jayapura Mgr. Leo Laban Ladjar, Uskup Agtas Mgr. Aloysius Marwito, Administrator Keuskupan Timika RD. Martin Kuayo, dan Vikjen Keuskupan Merauke RP Hengky Kariop. Hasil ini merupakan hasil diskusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua selama 5 hari, mulai dari 22-26 Februari 2021.

“Kami menyerukan agar pendekatan kekerasan oleh kedua belah pihak (TPNB-OPM dan TNI-Polri) dihindari dan dihentikan agar masyarakat sipil jangan lagi jadi korban”

Keterangan Pers Pemimpin - Pemimpin Gereja Papua (25/02/2020)

Menurut mereka butuh proses yang lama untuk membangun relasi dan saling pemahaman antar tokoh-tokoh terkait menyamakan persepsi tentang Otsus Papua dan menciptakan kesejahteraan. Salah satu penyelesaian adalah penataan aparat keamanan secara profesional dan proporsional.

Polri harus dikembalikan kepada fungsi awalnya, membantu Bupati dalam melaksanakan tugas menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri harus ditempatkan di markas polres dan polsek dan menjalankan tugas di kampung-kampung. Sehingga mereka dapat membaur dan menyatu menjadi bagian dari masyarakat.

Sedangkan tugas fungsi TNI, sebagai mitra kerja Polri, ditempatkan di markas Kodim dan Koramil. Satuan-satuan khusus baik dari Polri maupun TNI hanya bisa didatangkan jika dalam keadaan khusus, seperti misalnya saat adanya penyerangan oleh KKB.

Selain itu mereka melakukan evaluasi terhadap penerapan UU Otsus Papua, hal yang seharusnya dilaksanakan masih belum ditangani. Hal tersebut antara lain penegakan dan perlindungan HAM. Keuskupan meminta agar pemerintah  segera mengambil langkah jelas dalam penyelesaian perkara-perkara pelanggaran HAM.

“Jangan sedikit-sedikit perang. Rugi kita, nyawa melayang baik orang Papua maupun anggota TNI, uang, peluru kan dari APBN juga. Image Indonesia dimata dunia buruk,”

Haris Azhar (Direktur Lokataru Foundation)

Pemerintah tidak hanya menyalahkan Pemda yang tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Tapi, juga membuat pemerintahan daerah yang dapat bekerja melayani dan melindungi warganya.

“Alasan KKB mau ditumpas, memangnya sebesar apa itu KKB, sampai kirim ribuan pasukan? Secara tidak langsung saya melihat justru ini membesarkan KKB tersebut,” tambahnya.