Akbar Alamsyah mungkin sedang geleng-geleng kepala sambil tepok jidat di alam kubur ketika mendengar sigapnya kabinet dan polisi menanggapi pidato presiden soal keterbukaan kritik. Mereka sungguh kreatif mengelola permintaan presiden kali ini, ada yang membentuk tim pengkaji ataupun polisi virtual agar kritik tak mudah gampang dijerat UU ITE. Padahal sudah banyak pengkritik di negeri ini sampai mati dan sekarat.

Akbar pelajar yang ikut aksi menolak revisi UU KPK #ReformasiDikorupsi. Ia bergabung dengan teman-temannya yang menggelar demonstrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 25 September 2019 lalu. Ia dinyatakan hilang oleh keluarganya pada malamnya lalu ditemukan dalam perawatan pada 30 September di RSPAD Gatot Subroto. Sekitar 10 hari kemudian ia dinyatakan meninggal karena luka-luka yang dideritanya. 

Akbar adalah satu dari delapan korban meninggal dalam rangkaian demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada September-Oktober 2019. Mereka adalah pelantang kritik yang tak hanya rentan penyiksaan tetapi juga penjara. 

Catatan Lokataru Foundation dalam paper ‘Hadiah Kayu Untuk Demonstran: Dugaan Pelanggaran Hak Asasi dan Aksi Kekerasan Aparat Terhadap Peserta Aksi Demonstrasi #ReformasiDikorupsi 24-26 September 2019’ menunjukkan pembungkaman kritik dilakukan dengan represi. 

Kepolisian dinilai melakukan penanganan secara sembrono, terutama dengan adanya penggunaan kekerasan dan intimidasi secara berlebihan terhadap demonstran, disertai penangkapan terhadap sejumlah mahasiswa. Aparat dikerahkan bersama sejumlah kendaraan taktis dan pasukan anti huru-hara yang mengejar dan membubarkan paksa massa aksi. 

Tindakan ini telah melampaui batas toleransi yang lazim di sebuah negara demokrasi yang menghargai dan melindungi kebebasan berkumpul dan berpendapat. Ratusan orang dilarikan ke rumah sakit akibat luka pukulan dan dampak gas air mata. Nyawa pun melayang selama gelaran aksi tersebut.

Tindakan represi kembali terjadi kembali ketika menghadapi kritik dan protes. Aksi penolakan UU Cipta Kerja pada Oktober-November 2020. Paper Lokataru Foundation Pandemi, Pendekatan Sekuritisasi Negara dan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Studi Kasus: Rangkaian Demonstrasi Penolakan UU Cipta Kerja’ menyebutkan intimidasi dilakukan pemerintah dilakukan saat aksi kritik dan protes digelar. 

Dokumen tersebut menyebutkan organisasi buruh diintimidasi oleh orang-orang yang diperkirakan intel. Beberapa organisasi lain mendadak didatangi polisi dengan alasan silaturahmi, atau bahkan diundang ke kantor polisi. Ujungnya adalah dibujuk agar tidak melakukan demonstrasi.

Menjelang aksi, penghadangan terhadap buruh, mahasiswa, dan pelajar dilakukan untuk menghalau mereka agar tidak datang dalam demonstrasi. Bahkan beberapa diantaranya ditangkap dan digelandang ke kantor polisi tanpa alasan jelas. Setidaknya terdapat 

Aksi penangkapan juga berlanjut ketika demonstrasi digelar. Catatan Lokataru Foundation menyebutkan sebanyak 4.998 demonstran dari 33 kota dan 20 provinsi ditangkap pada demonstrasi gelombang pertama pada 7-8 Oktober 2020. Dan sepanjang Oktober penangkapan yang terjadi adalah 14.832 pada sebelum, saat, dan sesudah aksi demonstrasi.

Kekerasan, perampasan, dan penyiksaan bergulir sepanjang penangkapan itu. Bahkan jurnalis yang meliput tak luput dari perampasan dan pemukulan.

Dua momentum ini menunjukkan perilaku negara terhadap kritik. Kasus kekerasan terhadap pengkritik tidak pernah menemui ujung. Tak ada aparat dihukum walau nyawa sudah melayang, luka sudah menganga, bahwa ada yang harus menjalani hidup dengan kecacatan.

Ironisnya kritik yang disuarakan demikian lantang di sekitar Istana Presiden kala itu dijawab dengan memalingkan muka. Presiden yang kala itu berada di Yogyakarta tak kembali ke Jakarta ketika demonstran sudah menunggunya di sekitaran istana. Ia memilih datang ke Food Estate yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Pada Kamis 10 Oktober.

Begitu pula saat ketika demonstrasi digelar pada 22 Oktober. Presiden justru hengkang ke Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara untuk meninjau panen tebu dan meresmikan pabrik gula. Pabrik ini dikelola oleh PT Prima Alam Gemilang, anak perusahaan PT Jhonlin Batu Mandiri. Grup ini dimiliki oleh Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isham. 

Makanya terasa agak janggal ketika Presiden Jokowi berpidato untuk meminta masyarakat aktif melakukan kritik. Kritik dan protes sudah disuarakan dengan lantang, tetapi yang terjadi adalah pengkritik ditinggalkan dan dibiarkan babak belur.

Kini perjalanan permintaan kritik itu mengerucut pada revisi UU ITE yang dianggap menjadi pembungkam kritik di media sosial. Kabinet dan aparat pun menanggapi dengan berbagai kebijakan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, membentuk Tim Kajian UU ITE. 

Tim kajian ini didukung oleh pengarah dan berbagai sub tim yang akan langsung membahas implementasi yang dianggap multitafsir dan pembahas perlu tidaknya revisi UU ITE. 

Sedangkan Polri akan membentuk polisi virtual untuk meminimalisir kriminalisasi kritik di media sosial. Mereka akan memastikan kritik tak akan dipolisikan. Beberapa akun yang diduga menuliskan status bernada fitnah atau pencemaran nama baik akan diberikan peringatan, bukan diproses hukum langsung.

Memang selama ini kriminalisasi membayangi pelantang kritik di media sosial. Apakah akan membuat kita menjadi lebih bebas mengkritik?

Ada keraguan untuk menjawab hal itu, proses-proses ini dikhawatirkan tak akan mengubah perilaku negara terhadap pengkritik. 

Permintaan presiden agar masyarakat aktif mengkritik tak boleh dipandang sebagai perkara yang berdiri sendiri. Memang permintaan itu meluncur langsung dari mulut presiden di tengah acara peluncuran laporan Tahunan Ombudsman RI pada Senin 8 Februari 2021. 

Dua hari sebelumnya survei yang digelar Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan skor indeks demokrasi Indonesia menurun dibandingkan tahun lalu. Indonesia duduk di peringkat 64 dunia dalam indeks demokrasi yang disusun lembaga ini dengan skor 6,3. 

Meski angkanya hanya menunjukkan penurunan sedikit daripada tahun lalu, dengan skor 6,48, namun angka ini menjadi titik terendah selama 14 tahun belakangan. 

Nah, kritik merupakan bagian penting demokrasi. Dan demikianlah perilaku negara, melalui berbagai perangkat bersenjatanya, terhadap kritik. Sebagian kasus kematian dan kekerasan belum juga tuntas, kini sudah berjanji membebaskan kritik di media sosial sedangkan kasus-kasus serupa masih terus berjalan.

Jangan sampai permintaan itu jadi omong kosong.