Puluhan mahasiswa Papua menggelar aksi penolakan pemekaran wilayah dan menuntut dikembalikannya lembaga adat di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka menganggap pemekaran hanya berdasarkan kepentingan pemerintah pusat, pengusaha — terutama Freeport, dan elit daerah.

Aksi dimulai sejak jam 10 pagi dan dilakukan secara damai pada 22 Februari 2021. Peserta aksi ini adalah mahasiswa asal Mimika yang tersebar di wilayah Indonesia dan dunia. Mulai dari Papua, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Jakarta, dan bahkan perwakilan dari Selandia Baru, Jerman, Australia dan Filipina hadir meramaikan aksi tersebut.

Aksi ini pun berjalan damai, Ditjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, menemui mereka setelah orasi. Pernyataan sikap pun disampaikan dalam pertemuan tersebut, diantaranya:

  • Kami menolak wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah yang dilakukan secara sepihak yang didasarkan pada UUD 1945 no 45 Tahun 1999, karena hal itu digagalkan dengan keputusan MK No. 018/PUU-1/2003 karena bertentangan dengan Otsus Papua

  • Kami meminta pemekaran Provinsi Papua Tengah yang dilakukan secara sepihak antara pemerintah pusat dan bupati wilayah adat Mapago dan mendukung penuh keputusan MRP dan Provinsi papua

  • Kami menolak deklarasi pemekaran Provinsi Papua Tengah yang dilakukan oleh para bupati dan DPRD, LMA serta para pemangku kepentingan secara sepihak pada hari kamis 4 februari 2021 di Kab. Mimika

  • Kami meminta dengan tegas dan keras untuk mengembalikan lembaga adat LEMASA ke suku Amungme dan lembaga adat LEMASKO ke suku Kamoro berdasarkan UUD 1945 pasal 18D ayat 2

  • Apabila tuntutan kami diatas tidak terealisasikan, maka kami akan memobilisasi massa di Kab. Mimika dan menduduki pusat pemerintahan Kab. Mimika dan kantor pusat PT Freeport yang berkedudukan di Mimika

Selain itu mereka menyampaikan alasan penolakan pemekaran wilayah. Salah satunya ialah Pemerintah Pusat dianggap tak melibatkan dan bahkan menghilangkan kewenangan orang asli Papua untuk mengolah tanahnya sendiri.

Melinus Magal, Koordinator Lapangan Mahasiswa Papua Sedunia, juga menambahkan bahwa berdasarkan kajian yang ia lakukan bersama kawan-kawannya, pemekaran juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang akan memperkeruh situasi disana. Pemekaran yang saat ini dilakukan, kata dia, hanya berdasarkan kepentingan pemerintah pusat, pengusaha terutama Freeport, dan elit daerah.

“Saat ini, bagi orang Papua, kami sendiri tidak memiliki hak demokrasi maupun hak atas pengolahan tanah kami sendiri. Orang Papua di sekitar PT Freeport merasa mereka tidak dihargai dan bahkan direpresi”

Melinus Magal, Koordinator Lapangan Mahasiswa Papua Sedunia

Mahasiswa Papua Sedunia menekankan agar pemerintah mengembalikan kembali lembaga adat Mimika. Menurutnya fungsi lembaga adat saat ini tidak berjalan secara baik.

“Lembaga Adat seharusnya dapat mewakili kepentingan masyarakat adat. Untuk masalah pemekaran ini sendiri, Lembaga Adat tidak pernah melakukan sosialisasi maupun diskusi kepada masyarakat adat di Mimika. Tau-tau sudah setuju saja. Kami jadi bertanya, Lembaga Adat ini membawa kepentingan masyarakat Adat atau kepentingan Pemerintah Pusat,” ujar Jhoni Y.K Jangkup, Penanggung Jawab Aksi