Kantor Hukum dan HAM Lokataru menyatakan praktik mafia tanah terjadi karena kongkalikong antara preman dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk menguasai lahan dari pemilik yang sah. Hal ini berdasarkan beberapa kasus sengketa lahan yang mereka tangani. Kasus tersebut diduga melibatkan mafia tanah.

“Persekongkolan semacam ini dapat menghasilkan perubahan kawasan hijau dan konservasi menjadi kawasan perumahan dan bisnis, pemutihan terhadap pelanggaran tata ruang, hingga perubahan arah proyek infrastruktur yang ironisnya semakin memudahkan komersialisasi atas perubahan ruang yang terjadi”

Iwan Nurdin, Founder Lokataru

Haris dan Nurdin menyebutkan ada beberapa cara yang dilakukan oleh mafia tanah untuk merebut lahan dari pemilik sah. Pertama, mereka didukung oleh kelompok preman untuk menekan pemilik lahan yang sah. 

Kedua, pemalsuan beberapa surat seperti girik palsu, akta jual beli, serta pengambil alihan dokumen pajak dengan cara bekerjasama dengan oknum di pemerintahan dan pejabat pembuat akta tanah. 

Ketiga, penutupan jalan dan penguasaan fisik dengan cara memasang plang dan tenda di atas tanah yang hendak dikuasai. 

Karena itu, operasi mafia tanah di lapangan sesungguhnya selalu berkesinambungan dengan jenis Mafia Tanah lanjutan, yakni kelompok besar yang mampu melakukan perubahan tata ruang”

Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru

Makanya, tulis mereka, operasi mafia tanah tak jarang melibatkan aparat pemerintah. Persekutuan tersebut melibatkan berbagai macam aktor, di dalam dan di luar pemerintah dan tidak segan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi preman. Ironisnya aparat kepolisian seolah tidak berkutik.

Jika metode ini berhasil mengalahkan pemilik sah maka kelak di kemudian hari wilayah itu disulap menjadi kawasan industri, pergudangan, pemukiman, dan kawasan bisnis lainnya. 

Kasus-kasus mafia hukum tersebut terjadi dan tak terselesaikan karena perhatian terhadap masalah tersebut masih minim. 

“Terjadinya praktik persekutuan mafia tumbuh karena ketertutupan, rendahnya pengawasan publik dan minimnya penegakan hukum,” jelas mereka.