(Dokumentasi: Abeth Yamoe You)

Ribuan warga Dogiyai, Papua, melakukan aksi damai menolak Daerah Otonom Baru (DOB) dan menolak pembentukan Polres baru di Dogiyai pada 22 Februari 2021. Mereka beranggapan pemekaran wilayah tak akan menyelesaikan masalah di Papua.

Aksi dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua ini terdiri dari sebelas distrik dan juga aparatur sipil negara (ASN), ketua Dewan Adat Dogiyai, KNPB, PNWP, PRD, pelajar, tokoh adat, tokoh agama, PGRI, dan pegawai swasta.

Dikutip dari jubi.com, aksi ini bertujuan untuk menolak DOB yang hanya diperjuangkan oleh segelintir orang yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Meepago. Mereka juga menolak pendirian Markas Polisi Resor (Mapolres) di Dogiyai yang dijanjikan oleh Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw saat meresmikan Polsek Mapia.

Aksi ini langsung ditemui oleh Ketua DPRD Dogiyai yakni Elias Anouw, Wakil Ketua I Simon Petrus Pekei dan empat anggota lainnya serta Asisten I Setda Kabupaten Dogiyai Nason Pigai, Kapolsek Kamuu, Kapolsek Mapia dan Danramil Kamuu. Namun, sayangnya aksi ini tidak dihadiri oleh Bupati Dogiyai yang tengah melakukan studi di Yogyakarta.

“Kami tunggu Bupati Dogiyai pulang selesai studi di Yogyakarta baru akan kami demo ulang dengan massa yang lebih besar,” seru Penanggung Jawab Aksi, Goo Benny.

Goo juga menyampaikan pembentukan Polres baru setidaknya harus didukung dengan pembentukan empat wilayah hukum polsek, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 poin (h). Sementara, Dogiyai baru memiliki dua Polsek, yakni Polsek Mapia dan Polsek Kamuu.

Menyikapi aksi ini, DPRD Dogiyai mendukung aspirasi masyarakat dalam menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah dan pembentukan Polres baru. Dukungan ini dinyatakan oleh Wakil Ketua DPRD Dogiyai Simon Petrus Pekel dan Ketua DPRD Papua Elias Anouw.

Elias berencana membentuk membuat panitia khusus yang melibatkan perwakilan demonstran yakni penanggung jawab, koordinator aksi, TNI, dan Polri untuk menyampaikan keinginan warga Dogiyai kepada Asosiasi Bupati Meepago.

Ribuan Warga yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua tengah berjalan menuju kantor DPRD Dogiyai. (Dokumentasi: Abeth Yamoe You)

Masalah Pemekaran

Pemekaran Provinsi Papua Tengah sendiri mendapatkan banyak penolakan karena dianggap tidak menyelesaikan masalah di Papua. Assistant researcher di University of Bern, Cypri Jehan Palu Dale, menulis di The Conversation, bahwa ia menemukan setidaknya enam alasan mengapa warga Papua tidak menginginkan adanya pemekaran.

Beberapa permasalahan yang akan muncul ialah semakin termarginalkannya orang asli papua, beban birokrasi yang tinggi dan korupsi, ekspansi korporasi yang mengakibatkan banyaknya perampasan lahan dan sumber daya alam, meningkatnya militerisme dan represi negara, terciptanya konflik horizontal antar orang Papua, dan yang terakhir, orang papua melihat pemekaran sebagai strategi untuk menaklukan dan menguasai orang Papua.

Menurut dia penolakan pemekaran bukan berarti menolak perbaikan dan peningkatan fasilitas publik. Selama ini, kata dia, pemerintah belum mampu menuntaskan beberapa masalah di Papua.

Cypri sendiri menyebutkan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia soal masalah Papua belum dilaksanakan oleh pemerintah. Rekomendasi itu diantaranya adalah pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta kebijakan afirmatif (pemihakan) penghormatan, perlindungan, serta pemberdayaan penduduk asli. Bahkan kualitas pembangunan di kabupaten-kabupaten baru pun belum mengalami perbaikan.

Melihat permasalahan pemekaran tersebut, sudah seharusnya pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang tidak lekas beres di Papua. Padahal, pemekaran bukanlah hal yang perlu dan diinginkan oleh masyarakat Papua. DOP seakan-akan dipakai oleh pemerintah sebagai karpet untuk menyembunyikan permasalahan-permasalahan penting di baliknya.

Pemerintah juga dianggap belum menerapkan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di Papua. Tak lupa juga ia menambahkan bahwa Jakarta masih belum melaksanakan amanat-amanat kunci Undang-Undang Otonomi Khusus.