Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi keterbukaan laporan audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2018 dianggap mengkhianati masyarakat. Padahal informasi ini penting karena lembaga asuransi kesehatan publik ini mencatat gagal bayar pada tahun 2018.

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik seharusnya memberi pertanggungjawaban kepada warga sebagai pihak yang membayar iuran. Putusan MA jelas telah merampas hak atas informasi warga sebagai pemilik dari BPJS Kesehatan

“Putusan MA tersebut telah mengkhianati warga untuk tahu kondisi sebenarnya dari BPJS Kesehatan yg sejak tahun 2014-2019 mengalami defisit.”

Fian Alaydrus, Lokataru Foundation

Ia menilai putusan Mahkamah Agung ini tak mendorong iklim transparansi yang seharusnya dilakukan lembaga publik seperti BPJS. Penutupan informasi audit tersebut bertentangan dengan kedudukan BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik, seperti dinyatakan melalui Pasal 7 UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik memiliki arti bahwa warga sebagai pihak yang membayar iuran adalah pemilik dari badan tersebut. Putusan MA jelas telah merampas hak atas informasi warga sebagai pemilik dari BPJS Kesehatan,”

Sebelumnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggugat putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) soal audit keuangan BPJS 2018 yang diajukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Maret 2020. 

Putusan KIP pada 2020 itu menilai tak ada kerahasiaan pada laporan keuangan yang diaudit BPKP tersebut. Namun, BPKP menggugat putusan KIP tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun pada Juni 2020, PTUN menilai laporan keuangan BPJS tersebut bersifat rahasia.

ICW, LBH Jakarta, dan Lokataru Foundation pun mengajukan kasasi atas putusan PTUN tersebut pada Desember 2020, sebelum akhirnya dimentahkan oleh Mahkamah Agung pada Februari 2021.

Laporan audit BPJS 2018 tersebut disinyalir menunjukan alasan lembaga itu mengalami defisit setelah dibicarakan dalam rapat dengan DPR pada 2019. Seperti diberitakan Detik.com, BPKP mencatat pada Desember 2018, kewajiban membayar BPJS mencapai Rp 19,21 triliun. Pada November 2018, pemerintah menalangi pembayaran sebesar Rp 10,29 triliun. Adapun gagal bayar yang BPJS pada 2018 mencapai Rp 9,1 triliun.