Morat-marit ekonomi akibat pandemi Covid-19 mengancam mahasiswa untuk putus kuliah. Tak ada diskon biaya uang kuliah tunggal (UKT) dari kampus dan pemerintah dianggap tak peduli dengan paceklik yang menimpa ekonomi keluarga mahasiswa.

Paceklik akibat pandemi ini sempat membuat Noer, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, garuk-garuk kepala memenuhi duit kuliahnya. Beban UKT yang ditanggungnya berkisar Rp 10 juta. Dulu kebutuhan ini bisa dipenuhi dari penghasilan bapaknya berjualan telur gulung di sebuah kantin sekolah. Tapi sejak pandemi bapaknya tak bisa berjualan lagi karena sekolah dilakukan secara daring. 

Alhasil jangankan berpikir soal duit kuliah, untuk kebutuhan makan sehari-hari pun keluarga Noer harus berupaya keras. Berdagang di luar kantin sekolah tak semudah di jalanan

Noer pernah berharap pada keringanan yang diberikan kampusnya pada masa-masa awal pandemi diumumkan pemerintah pada Maret 2020 lalu. Pada Mei 2020 kampusnya, melalui Surat Keterangan Rektor Nomor 117, memotong biaya kuliah Rp 300.000 bagi mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan tepat waktu.

Diskon itu dirasa masih terlalu kecil.

“Semenjak sekolah daring, Ayah ga bisa jualan lagi. Biaya kuliah cuma dipotong Rp 300.000 dengan ketentuan harus bayar tepat waktu. Saya pun harus cuti kuliah, tapi cuti di kampus saya pun dikenakan biaya sebesar Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000. Bingung karena tahun ini adik saya juga harusnya masuk universitas” 

Hal ini yang membuat Noer dan teman-teman yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Gunadarma (AGD) menuntut keringanan selama pemberlakuan kuliah daring. Namun, pihak Universitas bersikukuh bahwa kebijakan yang telah diberikan telah sejalan dengan Permendikbud 25/2020 yang berisi mengenai Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

“Ada bantuan dari Pemerintah juga, tapi itu semua diserahkan sama kampus. Untuk dapat bantuannya, kami harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Sampai saat ini, saya belum juga mendapatkan bantuan. Padahal, ada kuota sebanyak 1.400 untuk kampus. Nggak ada transparansi” Ungkap Noer kepada tim Hakasasi.id

Sepanjang 2020 Noer dan teman-temannya hilir-mudik ke kampus menuntut keringanan duit kuliah. Diskusi formal bersama pihak rektorat pernah ditempuh, tetapi nihil dan tidak ada kebijakan baru yang mereka dapatkan. 

Rangkaian aksi damai terus mereka jalani. Celakanya bukan keadilan yang mereka bawa pulang tetapi oleh-oleh berupa Surat Peringatan (SP) yang diberikan kepada 5 orang teman Noer karena dianggap membuat onar. Mereka dianggap melanggar peraturan pendidikan dan melakukan provokasi.

Padahal penyampaian aspirasi yang Noer dan teman-temannya lakukan adalah bagian dari demokrasi demi mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Seperti yang terkandung dalam pasal 28 E ayat (3) berisi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” 

Pilihan yang mereka hadapi sama-sama tak sedap, putus kuliah karena tak kuat bayar atau D.O karena dituding sebagai pembuat onar.