Sidang ala layar tancap menjadi kado ulang tahun ke 52 buat Jumhur Hidayat. Tepat di hari ulang tahun itu ia tengah menghadapi sidang perkara penghasutan, tetapi tak satupun proses sidang ia datangi secara secara fisik. Sidang ini dianggapnya penuh kontroversi karena sejak menjadi pesakitan tak bebas bertemu pengacara.

Sorak sorai dan lambaian tangan menyambut tampilnya muka Jumhur Hidayat di layar proyektor di muka Ruang Sidang Utama Oemar Seno Adji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta. Polisi berseragam menghardik muasal suara minta tenang tetapi tiga majelis hakim di depan bergeming dan hanya memberi isyarat untuk diam.

Palu sidang kasus dugaan penghasutan dengan tersangka Jumhur telah diketok. Kerabatnya yang hadir ingin memeriahkan sidang dengan sedikit perayaan ulang tahun. Hari itu  Jumhur genap berusia 52 tahun, kemeriahaan tersampaikan walau Jumhur tak hadir secara langsung di persidangan.

Sudah enam kali persidangan berjalan. Layar yang sama menjadi tempat Jumhur hadir di persidangan, sidang layar tancap. Jumhur mengaku kecewa dengan sidang yang digelar. Pandemi Covid-19 menjadi alasan hakim untuk menghadirkan terdakwa secara virtual.

“Saya seperti berada di hutan belantara, dan tiba-tiba saya disuruh ikut sidang sekarang ini,” ucap Jumhur menerangkan keadaannya saat ini ketika ditanya oleh hakim perihal apakah dirinya mengalami tekanan.

Kuasa hukum Jumhur yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) geram, mereka meminta agar hak kliennya diberikan secara menyeluruh oleh Hakim. Sejak Januari lalu, saat sidang perdana, mereka hanya bertemu kliennya sekali saja. Itu pun harus didampingi Jaksa dan membuat tak leluasa.

“Sesuai KUHAP seharusnya pengacara bisa sewaktu-waktu menemui klien. Tidak perlu harus menunggu Jaksa.” jelas Okky Wiratama, seorang advokat LBH Jakarta sekaligus anggota TAUD, saat ditemui setelah sidang.

Hari itu persidangan menjadwalkan pemeriksaan saksi. Tetapi sejak hakim membuka sidang debat soal kehadiran Jumhur di pengadilan sudah mengemuka. Kuasa Hukum Jumhur berkali-kali mengutarakan keberatan gelar sidang virtual ini apalagi kasus ini menyangkut urusan kebebasan berpendapat.

Suasana Persidangan Jumhur Hidayat

Majelis hakim bergeming, mereka hanya menjanjikan kebebasan kuasa hukum menemui kliennya. Sidang dilanjutkan terbatas untuk pemeriksaan saksi dan saksi ahli.

Tim kuasa hukum tak puas, mereka berargumen Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pemeriksaan saksi ahli harus dilakukan di persidangan terbuka. Harapannya kebenaran materiil ditemukan dan proses persidangan berjalan dengan seadil-adilnya.

“Secara hukum jelas di KUHAP, di PERMA no.4 tahun 2020. Secara sosiologis juga faktanya banyak preseden kasus lain sidangnya dilaksanakan secara offline dan tidak ada masalah. Kenapa pak Jumhur kemudian didiskriminasi,” jelas Arif Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta yang tergabung ke dalam TAUD, setelah sidang.

Kuasa hukum pun sejak awal, pada 21 Januari 2020 lalu, meminta kepada hakim  agar perkara ini digelar secara offline. Namun sampai hari ini tidak ada penjelasan atau penetapan bahwa sidang ini dilakukan secara offline maupun online.

“Jadi kami berkesimpulan bahwa sidang ini sebenarnya offline,” ucap Arif.

Mereka merasa proses hukum ini tak fair karena semenjak Jumhur ditahan di Bareskrim, para advokat sulit bertemu klien mereka. Penyidik membatasi pertemuan dengan Jumhur tanpa alasan kuat.

Muhammad Isnur, salah satu advokat TAUD, mengaku janji hakim untuk mempermudah pengacara menemui kliennya bak pepesan kosong. Faktanya jaksa mempersulit pertemuan ini. Ada masalah diantara kejaksaan dan kepolisian, kata dia, yang menghalang-halangi tugas perintah pengadilan.

Kini persidangan ala layar tancap telah menjadi kado ulang tahun bagi Jumhur. Menghirup udara bebas dari persidangan terbuka nampaknya masih jauh dari angan jika berharap dengan model persidangan semacam ini.