Sumber Foto: Kompas.com Aksi unjuk rasa mahasiswa Unnes di depan Gedung Rektorat Unnes, Selasa (2/6/2020)

Mahasiswa terus mencari upaya untuk menekan beban Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pemerintah dan kampus seolah tutup mata atas beban UKT bagi mahasiswa di kala Pandemi Covid-19, jalan hukum pun ditempuh. 

Bantuan bagi mahasiswa untuk meringankan biaya kuliah di masa pandemi Covid-19 seolah dilupakan pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan (SSBOPT) pun dianggap tak memberi angin segar untuk meringankan mahasiswa di saat Pandemi Covid-19.

Frans Josua Napitu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) bersama dengan teman-temannya mengajukan gugatan uji materi Permendikbud Nomor 25 kepada Mahkamah Agung.

“Di dalam peraturan nomor 25 tersebut, tidak ada poin-poin yang berhubungan dengan keadaan darurat saat ini (pandemi). Saya dan teman-teman khawatir kalo kampus jadi sewenang-wenang terhadap biaya kuliah. Padahal saat ini, kami semua menjalani pembelajaran daring, seharusnya biaya bisa lebih murah.”

Frans Napitu, Mahasiswa FH Unnes

Selama ini, akunya, Unnes menerapkan tarif normal UKT bagi mahasiswanya. Frans mengaku rekan-rekannya dari perguruan tinggi lain juga mengalami nasib serupa. Akar masalah penerapan tarif normal di kala pandemi ini menurutnya adalah permendikbud tersebut.

Pasal 9 Permendikbud No. 25/ 2020 menyebutkanMahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester’. 

Dan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d berbunyi: PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa diploma dan program sarjana bagi mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri’.

Berangkat dari pasal ini, menurut dia, aturan itu sama sekali tak menyinggung dampak pandemi bagi mahasiswa. Makanya Frans dan teman-temannya mempersoalkan kewajiban membayar uang kuliah penuh selama pandemi berlangsung. Belum lagi soal kebijakan kampus yang tak pernah transparan untuk menentukan subsidi keringanan berdasarkan kondisi ekonomi terdampak pandemi Covid-19.

Kebijakan yang tertulis juga dianggap merugikan rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang masuk melalui seleksi mandiri. Hingga saat ini, diketahui bahwa kampus masih memberlakukan pembayaran dengan tarif normal. 

“Sebelum melakukan permohonan uji materi, kami juga sudah menyampaikan 2 tuntutan kepada kampus selama pandemi berlangsung. Yang pertama biaya UKT yang dikembalikan sebesar 50% dan pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi teman-teman.” 

Namun, upaya yang dilakukan dalam mendapatkan keadilan, seringkali dihadapkan dengan intimidasi. Seperti saat melaporkan kurangnya transparansi yang diberikan kampus kepada mahasiswa semasa pandemi, ia dituding sebagai simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga laporannya harus tertunda hingga Frans melakukan klarifikasi.