Mahasiswa menghadapi dilema, tak ada diskon apapun untuk membayar kuliah saat pandemi Covid-19 terus berlanjut di tahun ini. Kalaupun protes malah didepak dari bangku kuliah. 

Togi Cristo Daniel tak menyangka perjalanannya meraih gelar sarjana terpaksa terhenti usai dirinya mengeluhkan tingginya biaya kuliah di masa pandemi Covid-19. Ekonomi keluarga mahasiswa Jurusan Manajemen di Universitas Bunda Mulia (UBM) ini morat-marit dihantam pandemi tapi biaya kuliah tak juga menyusut. Tapi keluhan itu justru berbuah sodoran surat pengunduran diri dari rektorat tempatnya kuliah.

Awalnya Togi mengunggah sebuah video yang berisikan ungkapan hatinya terkait biaya kuliah. Keluhan di kanal media sosial pribadinya, terpaksa dihapus setelah ia mendapatkan panggilan dari pihak kampus di portal mahasiswanya.

Saat itu pada Jumat 15 Mei 2020, ia dan orang tuanya datang ke kampus memenuhi panggilan. Mereka hanya bicara unggahannya melanggar tata tertib akademik.

“Saya diminta menulis surat pernyataan pelanggaran berdasarkan versi kampus. Setelahnya, saya harus menandatangani surat pengunduran diri karena dianggap melakukan provokasi. Nggak pernah terbayang kalau saya harus berhenti kuliah” ungkap Togi kepada tim redaksi Hakasasi.id.

Kejadian yang dialami oleh Togi bukanlah kali pertama dalam pendidikan di Indonesia. Selama 11 bulan terakhir banyak mahasiswa yang mengemukakan aspirasi dan mendesak pihak kampus untuk memberikan keringanan biaya. 

Namun aspirasi ini sering ditolak, biaya kuliah terus melambung dan ancaman kriminalisasi dari kampus yang memaksa mahasiswa cuti bahkan putus kuliah. Permendikbud No.25 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pun tidak banyak memberikan perubahan. 

Kurangnya transparansi dari kampus membuat mahasiswa bertanya-tanya perihal bantuan yang seharusnya didapatkan. Pemeritnah seperti angkat tangan dan mengesampingkan sektor pendidikan. Pandemi Covid-19 telah mengubah keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Banyak keluarga yang tidak lagi mampu untuk penuhi kebutuhan harian, terlebih pendidikan.

Padahal pada bulan April 2020, UNESCO telah merilis analisis dampak dan rekomendasi mengenai Covid-19 dan pendidikan tinggi, yang menyatakan: negara harus jamin hak atas pendidikan tinggi. Sektor pendidikan tinggi harus dilihat sebagai bagian dari pemulihan ekonomi, sehingga wajib menjadi prioritas dalam tiap program yang dirancang.

“Sebagai anak pertama, waktu itu saya mengeluarkan aspirasi untuk meringankan beban Mama dan Papa. Saat ini, Papa sudah nggak lagi bekerja, jadi keluarga kami hanya mengandalkan penghasilan Mama. Pasti berat buat bayar Rp. 11,500,000.” ucap Togi.

Hingga saat ini, diketahui bahwa biaya pendidikan di UBM, tempat di mana Togi sempat mengenyam pendidikan, masih normal. Hal ini sangat disayangkan, karena pemberlakuan pembelajaran daring seharusnya menjadikan jumlah biaya pendidikan jauh lebih hemat.