Lokataru Kantor Hukum dan HAM membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kantor hukum ini menganggap kinerja KPK menurun terutama dalam penindakan hukum terhadap pelaku korupsi. Salah satu contohnya adalah kasus Suap Eks Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, yang telah bergulir sejak 2018 dan 2020.

Berdasarkan surat tersebut, KPK dianggap kurang gesit dalam menangani kasus yang melibatkan keduanya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya proses hukum kepada pemberi suap dalam kasus korupsi Sunjaya Purwadisastra dan belum dilakukannya penangkapan maupun penahanan terhadap Eltinus Omaleng selaku Tersangka dalam kasus korupsi.

Selain itu juga, Lokataru menuntut agar KPK:

  • Menerapkan asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam kelanjutan proses hukum penyelesaian kasus korupsi Eks Bupati Cirebon dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, dengan memberikan perkembangan terbaru terkait kedua kasus tersebut secara terbuka kepada publik.

  • Menindaklanjuti penangkapan dan proses hukum Tersangka Herry Jung selaku Penyuap Eks Bupati Cirebon.

  • Melakukan penangkapan dan proses hukum para tersangka Kasus Korupsi APBD Gereja Kingmi Miles 32 tanpa terkecuali Eltinus Omaleng, Bupati Mimika.

Surat terbuka Lokataru kepada KPK dapat dilihat selengkapnya di sini.