Uang Kuliah Tunggal (UKT) kian mencekik mahasiswa di tengah pandemi Covid-19. Tak ada diskon atas beban biaya kuliah ini, kalaupun protes mereka diancam skors hingga drop out (DO). 

Pengalaman pahit berurusan dengan UKT ini dialami oleh Jack Sinaga, Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Ia harus menghadapi skors karena lantang bersuara tentang beban uang kuliah. 

Awal cerita Jack bersama teman-temannya membentuk Aliansi Mahasiswa Gunadarma (AGD) merespons kebijakan kampus terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemi. Pada Mei 2020 terbit Surat Keterangan Rektor Nomor 117 yang berisi kebijakan pemotongan biaya kuliah sebesar Rp 300.000 tetapi berbagai ketentuan pemotongan ini tak masuk akal bagi mahasiswa.

“Ada kebijakan pemotongan sebesar Rp 300.000 selama pandemi, tapi dengan ketentuan melakukan pembayaran tepat waktu. Kalo ngga ya, tetap bayar full. Padahal lagi kondisi force majeure gini, kami kuliah di rumah tapi harus bayar uang gedung juga”

Jack Sinaga, Mahasiswa Universitas Gunadarma

Kebijakan pemotongan sebesar Rp 300.000 dirasa masih begitu berat karena biaya perkuliahan setiap semester mencapai Rp 9.000.000 hingga Rp 15.000.000. Sedangkan bantuan dari pemerintah seakan tidak efektif dan tepat sasaran. Proses registrasi pendaftarannya berbelit dan tidak ada transparansi bahwa telah diberikan pada 1.400 mahasiswa Gunadarma. 

“Tidak ada transparansi, siapa saja yang dapat. Kriterianya dari kampus apa saja? Beberapa teman saya yang ada dalam situasi rawan, sampai sekarang belom dapat bantuan” 

Permohonan keringanan yang diajukan pun harus melalui prosedur yang berbelit. Perjuangan Jack bersama AGD memberikan desakan kepada kampus terkait permasalah UKT belum mendapatkan titik terang. 

Aspirasi Dibungkam, Skorsing Didapat 

Malah proses penyampaian aspirasi mengalami kendala, Jack beserta 4 orang temannya mendapatkan Surat Peringatan (SP) karena dianggap melakukan provokasi dan telah mengganggu ketertiban akademis.

Sama seperti Jack dan teman-teman dari AGD, Syahriko Dwi Siregar sarjana muda dari Universitas Bina Insan Sumatera Selatan ini sempat merasakan skorsing pada Selasa 2 Mei 2020 saat menyampaikan tuntutan keadilan.

“Aksi penyampaian aspirasi sebenarnya sudah mulai dari 7 April 2020. Tapi tidak juga mendapat kejelasan. Sampai di Selasa 2 Mei, teman-teman datang ke kampus dan di akhir aksi, dapat skorsing selama 2,5 tahun. Meskipun akhirnya skorsing dicabut, tapi cukup berpengaruh bagi adik-adik tingkat” ucap Riko – panggilan akrab Syahriko Dwi Satria Siregar – kepada tim Hakasasi.id. 

Skorsing menjadi buah tangan yang didapatkan oleh mahasiswa setelah menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan keringanan pembayaran. 

Hal ini nyatanya menjadi sebuah hal yang kontradiktif jika menilik Pasal 28C ayat (2) dalam UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.”

Selain itu pada Pasal 28 E ayat (3) berisi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” 

Dalam masa pandemi, pihak universitas terus memberikan skorsing bagi mahasiswa yang terus menyampaikan aspirasi maupun tuntutan perihal pendidikan. Lantas bagaimana institusi pendidikan menjamin kebebasan berpendapat dan keadilan di masa pandemi?