Kantor Hukum dan HAM Lokataru melayangkan surat keberatan terhadap Pengadilan Tinggi Kupang terkait perpanjangan penahanan tiga warga masyarakat hukum adat Umalulu. Perpanjangan masa penahanan dianggap tidak memiliki dasar yang sah. 

Tiga warga masyarakat hukum adat Umalulu yang diperpanjang masa penahanannya ini adalah Baron Kapena, Retang Hadambiwa, dan Hapu Tarambiha. Sebelumnya tiga orang ini dipidana melakukan perusakan barang milik PT Muria Sumba Manis (MSM) pada pengadilan tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Waingapu menetapkan mereka ditahan sejak 7 September 2020 lalu dan seharusnya bisa bebas pada 4 Januari 2021. 

Jaksa mengajukan banding, dan disambut keputusan Pengadilan Tinggi Kupang pada 10 Desember yang menetapkan penahanan selama 30 hari dari 8 Desember 2020 sampai 6 Januari 2021. Pengadilan Tinggi Kupang pun mengeluarkan penetapan perpanjangan penahanan penahanan selama 60 hari, sejak tanggal 7 Januari sampai 7 Maret 2021.

“Hak klien kami selaku Terdakwa dirugikan, karena ketiadaan kepastian hukum mengenai jangka waktu pemidanaan,” bunyi surat keberatan yang dilayangkan Lokataru. 

Lokataru memberi peringatan jika putusan Pengadilan Tinggi hasil banding justru semakin memberatkan tiga warga Sumba Timur tersebut.

“Maka perpanjangan penahanan pada tingkat Banding terhadap Klien kami, akan menjadi penahanan yang tidak sah, karena sudah melewati jangka waktu dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan,” seperti bunyi surat tersebut.

Perpanjangan masa penahanan ini merupakan rentetan kasus hukum yang menimpa Baron, Retang, dan Hapu. 

Ketiganya terlibat dalam upaya penghentian pembangunan pipa irigasi milik PT MSM. Masyarakat adat menganggap pembangunan oleh perusahaan merusak lahan yang biasa mereka gunakan untuk ritual adat. 

PT MSM yang juga anak perusahaan Djarum tersebut melaporkan ketiga orang itu dengan dugaan perusakan barang. Perkara ini memperumit konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan di NTT itu.