(Foto Banner: Para istri karyawan PT Smelting yang di PHK sepihak turut dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Gresik, kemarin. (Duta.co/much shopii)

Berawal dari usaha mereka dalam menuntut hak-haknya dalam bekerja. Sebanyak 309 buruh malah bernasib di PHK oleh PT Smelting Gresik. Dari luar permasalahan ini seakan-akan hanya permasalahan antara buruh dan pekerja yang berakhir dengan ketidak adilan. Bau anyir konspirasi antara pemerintah dan PT Smelting tak dapat disangkal tercium dalam kasus ini.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berakhir, buruh PT Smelting yang tergabung dalam SPL FSPMI berunding dengan pihak manajemen untuk membahas Perjanjian Kerja Bersama yang baru. 

Perundingan berakhir dengan deadlock

Serikat Buruh merencanakan aksi mogok bersama 309 buruh lainnya.

Sekitar pukul 06.00 aksi mogok kerja digelar dengan memasuki perusahaan secara bergantian, namun perusahaan melarang buruh yang mogok kerja masuk ke dalam perusahaan.

PT. Smelting mengirimkan surat panggilan pertama untuk bekerja kepada beberapa pekerja/buruh yang melaksanakan mogok kerja ke rumah masing-masing. 

PT. Smelting mengirimkan Surat Peringatan 1 dan 2 kepada buruh yang terlibat mogok kerja ke rumah buruh secara berturut-turut. 

PT. Smelting mengirimkan surat panggilan bekerja II dan SP 3 

PT. Smelting membayar gaji buruh yang melaksanakan mogok kerja

PT. Smelting mengirimkan surat PHK kepada beberapa buruh yang melaksanakan mogok kerja ke rumah masing-masing buruh. Sejak dikeluarkannya surat PHK, PT. Smelting tidak memberikan hak-hak pekerja yang melaksanakan mogok kerja diantaranya fasilitas kesehatan, BPJS, dan gaji buruh

Direktur PT.Smelting menemui Gubernur Jatim, Soekarwo, membahas mogok kerja. 

dimedia online ( Tempo.co ) Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa Permasalahan tersebut dibawa ke sengketa perburuhan ( ke PHI ) 

Disnaker Provinsi meminta keterangan dari Pengurus PUK SPL FSPMI PT. Smelting (BAP) terkait permasalahan Hubungan Industrial yang terjadi sampai dengan mogok kerja berlangsung 

Pekerja/Buruh yang melaksanakan mogok kerja mulai tidak menerima gaji

Disnaker mengeluarkan surat Nomor 560/1142/108.5/2017 yang mendukung PT. Smelting tidak membayar gaji buruh yang mogok. Serikat Buruh tidak terima dan melayangkan protes. 

Disnaker Provinsi mengeluarkan surat Nomor 560/135/108.5/2017 yang menegaskan bahwa PT. Smelting berkewajiban menjalankan kewajiban-kewajibannya selama belum ada putusan tetap dari pengadilan hubungan industrial.

Serikat buruh PT. Smelting mengajukan surat kepada Disnaker Kab. Gresik agar dapat diberikan kesempatan untuk mediasi dalam menyelesaikan permasalahan penyebab mogok kerja. Namun, di hari yang sama PT. Smelting juga mengajukan surat permohonan mediasi ke Disnaker Kab. Gresik tentang PHK 309 Pekerja karena didiskualifikasikan mengundurkan diri. 

Disnaker mengirim surat undangan mediasi kepada buruh PT Smelting. Disnaker mengangkat dua permasalahan yakni penyelesaian permasalahan penyebab mogok kerja dan PHK 309 buruh.

Pada mediasi pertama, mediator memutuskan agar kedua belah pihak mengirimkan permintaan bipartit sekali lagi.

Serikat Buruh PT Smelting menemui Wakil Gubernur Jawa Timur dan meminta agar Surat Dinas tersebut dicabut, tetapi Wagub ditolak dan justru menyarankan penyelesaian PHI.

PT. Smelting mengajukan permohonan gugatan terkait anjuran disnaker di saat yang bersamaan saat surat itu diterbitkan oleh Disnaker. 

DPRD Provinsi Jatim mengeluarkan surat No. 160/5602/050/2017 merekomendasikan agar Disnaker Provinsi Jatim segera mencabut Surat yang dikeluarkan oleh Disnaker Provinsi Jatim 560/1142/108.5/2017 Perihal Penjelasan Mogok Kerja di PT. Smelting.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menerbitkan surat yang menyatakan bahwa buruh PT Smelting masih berhak atas THR Keagamaan dan pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya. 

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur mengadakan Gelar Kasus terkait Tindak Lanjut Nota Pengawasan Ketenagakerjaan I & II

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat nomor 565/4475/108.5/2017 terkait kesimpulan gelar kasus yaitu “Pegawai pengawasakan menindaklanjuti Nota Pemeriksaan I & II dan untuk pelaksanaan sanksi administrasi setelah adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”. 

Serikat Buruh mengirim Surat Permohonan Pembatalan Isi Anjuran / Revisi Anjuran kepada Disnaker Gresik