Polemik jatah vaksin untuk influencer Helena Lim menimbulkan kontroversi soal siapa yang berhak mendapat vaksin Covid-19. Ia dianggap tidak memiliki hak untuk duduk sebagai penerima prioritas vaksin Covid-19. Data pemerintah pun dipertanyakan.

Duduknya Helena sebagai penerima vaksin Covid-19 ini terungkap ketika rekannya, Elly Tjondro, memamerkan mereka tengah mengantre vaksinasi di Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta melalui instastory. Keduanya merupakan partner usaha dalam membangun Apotek Bumi, di Jakarta Barat. Mereka mendapat jatah vaksin setelah seorang apotekernya mengurus perizinan peserta vaksinasi.

Yani Wahyu Porwoko – Wakil Walikota Jakarta Barat (beritajakarta.id)

Wakil Walikota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko mencoba menjawab pertanyaan publik. 

“Mereka itu yang delapan orang itu kenapa divaksin, karena memang mereka itu termasuk ke dalam tenaga kesehatan. Mereka bawa surat keterangan yang menyatakan mereka termasuk dalam tenaga kesehatan,” kata Yani, seperti diberitakan CNN Indonesia. 

Meski Wakil Wali Kota telah mengklarifikasi kepada publik soal surat keterangan yang diperoleh Elly, namun polisi turun tangan dalam penyelidikan soal kasus ini. UU Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Tenaga Kesehatan mereka yang disebut tenaga kesehatan adalah:

Adapun status Helena sebagai partner usaha tak tercakup dalam poin-poin yang disebutkan di dalam beleid tersebut. 

Pendataan soal penerima vaksin, khususnya untuk tenaga kesehatan memang pernah menjadi prahara. Pemerintah, pada Januari lalu sempat mengaku kebingungan soal ini.  Saya tuh bingung sampai sekarang, siapa mau divaksin, datanya goyang-goyang terus,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin

Ketua terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Dedi Supratman menerangkan bahwa adapun tak serta merta semua tenaga kesehatan bisa mendaftar vaksinasi. Ia menjelaskan pendaftaran vaksinasi prioritas diprioritaskan bagi mereka yang berada di rumah sakit dan puskesmas. 

Ia menjelaskan munculnya isu salah sasaran penerima vaksin ini menunjukkan permasalahan pendataan penerima vaksin. “Ini menunjukkan ada masalah data serius yang harus diberesin,” kata Dedi kepada Tirto.id

Cukup kah pendataan penerima vaksin menggunakan data BPJS Kesehatan? 

Adapun ke depan setelah tenaga kesehatan, masyarakat secara umum secara luas bakal mendapat giliran tujuan vaksinasi. Jumlah penerima vaksin pun semakin banyak, serta kompleks.  

Pemerintah mengumumkan penggunaan data pemegang BPJS Kesehatan sebagai basis data penerimaan vaksin. Namun,  penggunaan data pemegang BPJS inipun masih problematis. 

Laporan Lokataru Foundation berjudul “Formulasi dan Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia” (2018) menyimpulkan persoalan administrasi kependudukan sebagai persoalan besar dalam proses administrasi BPJS Kesehatan. 

Belum lagi persoalan kepesertaan berbasis Kartu Keluarga (KK) yang rumit secara administratif. Penyebabnya pemutakhiran data kependudukan yang lambat. Misalnya data kematian anggota keluarga yang belum dihapus dalam KK. 

Akibat problem ini, keluarga diwajibkan membayar iuran sesuai jumlah peserta dalam KK, sekalipun ada anggota yang sudah meninggal. 

Adapun hasil audit BPKP tahun 2018 menemukan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) 27,44 juta data bermasalah

Dari data tersebut ada 17,17 juta peserta yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah. Ditemukan NIK ganda sebanyak 10 juta, sementara kolom faskes kosong sebanyak 21 ribu, dan sisanya sudah meninggal. 

Bahkan pada akhir tahun 2020, terjadi beda pendapat antara BPK dan BPJS Kesehatan mengenai data kepesertaan, di mana menurut laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2020 ditemukan data kepesertaan yang tidak valid. Kejadian ini berulang terus sejak tahun 2015.  Per 31 Desember 2019, ditemukan 9,85 juta NIK tidak valid.