Permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat aktif menyampaikan kritik dianggap sebagai pernyataan semu. Kritik besar-besaran di ruang publik ketika demonstrasi #ReformasiDikorupsi ataupun demonstrasi menolak omnibus law justru tak didengar sama sekali. Lalu, kriminalisasi pun mengintip usai kritik diungkap, melalui media sosial maupun lainnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengungkap kritik paling lantang di masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah dua demonstrasi revisi UU KPK dan penolakan UU Cipta Kerja. Namun lagi-lagi semua yang terungkap melalui aksi berhari-hari itu hanya mendapat jawaban senyap dari pemerintah. 

Ia justru khawatir dengan permintaan Presiden Jokowi agar menyampaikan kritik itu. Jika ia benar-benar mendengar kritik seharusnya dua demonstrasi besar itu didengar dan menjadi pertimbangan kebijakan. 

Apakah pernyataan-pernyataan tersebut tidak didengar? Atau dia gagal dengar kritik? Ini kan bahaya, artinya dia tidak peka selama ini dengan kritik masyarakat. Dalam soal Omnibus contohnya. Kemana suara kritik diterima dalam pemerintah?” ucap Haris pada Selasa (9/2).

Selain itu selama ini tidak sedikit harus menghadapi tuntutan hukum. Lokataru sendiri sering mendampingi pengkritik yang menghadapi jerat UU ITE. Misalnya saja tiga aktivis lingkungan yang juga aktivis Aksi Kamisan, Ahmad Fitron Fernanda, M Alfian Aris Subakti, dan Saka Ridho. Ketiganya dijerat dengan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana. 

Selama ini mereka terlibat aktif dalam Aksi Kamisan di depan Balai Kota Malang tiap Kamis sore. Selain itu aktivitas pendampingan juga mereka lakukan seperti mendampingi petani desa Tegalrejo di Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang yang sedang berjuang mempertahankan lahannya dari serobotan PTPN.

Selain itu ada juga aktivis Wakil Indonesia dalam Steering Committee Open Government Partnership (SC OGP) Ravio Patra yang mengalami nasib sama. Bahkan peretasan telepon genggam membayangi urusan jerat hukum ini. Polisi sendiri tak memiliki tindak lanjut atas pelaporan dugaan peretasan. 

Akibat kritik, sudah banyak orang dibunuh, dipenjarakan, dilaporkan, digugat atau dibully,” terang Haris. 

Haris pun menyarankan jika Jokowi meminta kritik sebaiknya langkah pertama yang dilakukan adalah bertanggung jawab terhadap mereka yang menjadi dijadikan korban akibat praktik kritik. Atau, kata dia, perbaiki situasi yang tidak akomodatif terhadap kritik.