Penanganan Malapraktik di Indonesia ada kalanya berbelit-belit bahkan tak jarang membuat korban lebih menderita karena ancaman kriminalisasi. Saat ini malapraktik diatur dalam dalam pasal 11 ayat 1 huruf B UU Tenaga Kesehatan sebagai acuan.

Namun hukuman pelaku malapraktik sendiri seringkali lolos dari jeratan hukum. Dr. H. Syahrul Machmud, menjelaskan pelaku justru terlindungi oleh tiga paket undang-undang kesehatan yang berlaku di Indonesia, tidak ada satupun yang berbicara bahwa seorang dokter/tenaga kesehatan dapat dipidanakan dengan alasan kelalaian.

Beberapa negara lain memberlakukan hukum malapraktik secara tegas, dimana saja itu?

China

Jangan kaget jika dokter-dokter di China dapat melakukan bela diri atau membawa pentungan sebagai bagian dari pekerjaannya. Sebab, kekerasan terhadap dokter di China merupakan hal yang biasa terjadi dan bahkan dapat dibilang bahwa rumah sakit adalah zona perang tersendiri bagi para tenaga kesehatan disana.

Kekerasan yang terjadi kepada dokter ini disebabkan karena pasien atau keluarganya yang tidak puas dengan penanganan medis disana. Harga yang mahal serta tingkat penanganan yang tidak setimpal dengan harga, membuat para pasien muak. Akibatnya, tidak jarang terjadi penyerangan terhadap dokter oleh keluarga pasien yang kecewa dengan penanganan medis rumah sakit dan kesulitan dalam mencari keadilan. Tercatat pada tahun 2010, terjadi 17.000 kasus kekerasan terhadap dokter.

Salah satu ketidakpuasan yang dialami oleh pasien ialah tidak adanya jaminan bagi korban malapraktik untuk membela diri maupun mendapatkan kompensasi. Menurut Zhang Yuanxin, seorang pengacara dari China, sulit bagi pasien untuk menuntut kepada rumah sakit pelaku malapraktik separah apapun kasusnya. Hal ini dikarenakan kurangnya peraturan yang mengatur serta tidak adanya sistem kesejahteraan sosial yang dapat meringankan derita korban.

Maka dari itu, pada 1 Juli 2010 pemerintah China memberlakukan reformasi Hukum Kewajiban Gugatan, dimana didalamnya termasuk adanya perubahan keseluruhan mengenai hukum malapraktik. Kini hukum malapraktik di China telah mengatur mengenai peraturan tentang pelanggaran malapraktik secara umum, malapraktik yang dikarenakan kelalaian etik, malapraktik yang disebabkan karena peralatan medis yang cacat, dan yang terakhir adalah larangan bagi pasien maupun keluarga untuk membalas melalui kekerasan. Dengan adanya hukum ini, kini para pasien dan keluarga di China dapat berkesempatan menuntut kompensasi dan keadilan secara penuh terhadap pihak yang melakukan malapraktik.

Meski demikian, Hukum Kewajiban Gugatan ini masih jauh dari kata adil. Seperti contohnya, pada tahun 2018, seorang dokter hanya dihukum 2,5 tahun kurungan penjara padahal telah menularkan virus HIV kepada lima pasiennya. Sangat kontras dengan hukum terhadap pelajar yang menyontek yang terancam 3-7 tahun kurungan penjara jika terbukti melakukan/merencanakan perbuatan tersebut.

Australia

Para tenaga kesehatan di Australia terikat dalam satu Undang-Undang yakni UU Tugas Perawatan (Duty of Care Act). Hukum tersebut pada intinya mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, seorang tenaga kesehatan diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan pasiennya.

Jika seorang dokter melakukan malapraktik, ia dapat dihukum denda serta dimasukkan kedalam penjara jika terbukti lalai dalam melakukan pekerjaannya. Denda yang termasuk dalam aturan hukum malapraktik ini mencakup pemberian kompensasi kepada korban, yakni:

  1. Kerugian akibat kehilangan pemasukan;
  2. Pengeluaran medis akibat dari cedera;
  3. Pengeluaran transport untuk melakukan pengobatan cedera;
  4. Bantuan domestik – seperti kebutuhan sehari-hari;
  5. Sakit dan penderitaan – biaya kompensasi untuk menutupi rasa sakit dan penderitaan yang diakibatkan oleh cedera;
  6. Kerugian di masa depan – misalnya, kehilangan pemasukan di masa depan akibat terenggutnya kesempatan bekerja.

Salah satu contoh kasus mengenai kasus dokter yang masuk penjara akibat kasus malapraktik ialah Jayant Patel.

Jayant Patel adalah seorang dokter bedah warga negara Amerika yang berpraktek di Australia. Ia menjalankan praktek bedahnya di Bundaberg Base Hospital dimana ia telah membuat 3 orang pasiennya kehilangan nyawa. Menurut pengadilan Queensland, Patel telah berbohong agar dapat mendaftarkan praktek di Queensland dan tidak cakap untuk melakukan praktek bedah. Akibatnya, dokter yang dijuluki ‘Dr. Death’ tersebut mendapatkan hukuman selama 2 tahun penjara dan dinyatakan untuk tidak dapat kembali berpraktek menjadi dokter di Australia

Sebelum kasus ini pula, Patel pernah tersangkut dengan kasus salah diagnosa sebelum pembedahan yang membuatnya harus membayar denda sebesar 5.000 USD serta hukuman tidak dapat berpraktek selama enam bulan dengan masa percobaan tiga tahun.

Singapura

Singapura merupakan negara destinasi wisata medis, sehingga banyak orang-orang dari seluruh dunia melakukan perjalanan kesana untuk melakukan pelayanan medis. Dalam hukum di Singapura, istilah malapraktik masuk ke dalam praktek kelalaian medis. Dalam hukum kelalaian medis SIngapura, diatur beberapa kompensasi yang hampir mirip dengan hukum di Australia, seperti berikut:

  1. Biaya medis dan transportasi
  2. Hilangnya pendapatan / hilangnya pendapatan
  3. Hilangnya pendapatan pengurus
  4. Sakit dan penderitaan
  5. Kehilangan fasilitas / kehilangan kenikmatan hidup
  6. Biaya perawatan medis di masa depan
  7. Hilangnya penghasilan di masa depan
  8. Kehilangan kapasitas penghasilan

(Dengan batas 3 tahun penyelesaian kasus kelalaian medis)

Denda yang dilimpahkan kepada pelaku malapraktik pun tidak main-main. Contohnya, seorang dokter sedot lemak yang melakukan malapraktik pada tahun 2013, baru-baru ini harus membayar denda kompensasi sebanyak 5,6 Juta Dollar Singapura. Dr. Foo, seorang dokter yang melakukan prosedur sedot lemak tersebut telah terbukti tidak kompeten dalam melakukan sedot dan transfer lemak. Hal ini mengakibatkan adanya cekungan dan ketidak rataan di paha pasiennya yakni Nyonya Yeong.