Kantor Hukum dan HAM Lokataru, mendesak Mitsubishi Material Corporation dan Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd, agar secepatnya memenuhi hak-hak buruh salah satu perusahaan miliknya yakni PT Smelting Gresik.

Dalam siaran pers yang dikeluarkannya pada 8 Februari 2021, Lokataru mengungkapkan bahwa PT Smelting Gresik telah gagal dalam membayar BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan pekerjanya. Dan sebagai pemilik saham mayoritas, Mitsubishi sudah seharusnya berpartisipasi dan mendesak penyelesaian perselisihan perburuhan PT Smelting.

Sengketa antara PT Smelting dan pekerjanya bermula pada tanggal 28 November 2017 dimana para buruh melakukan perundingan dengan pihak perusahaan untuk membahas sebuah Perjanjian Kerja Bersama (PB) baru. Perundingan yang alot pada akhirnya membuat kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dan berakhir deadlock pada tanggal 6 Januari 2017. 

Merespon hal ini, pihak buruh kemudian melakukan aksi damai mogok kerja. Mogok kerja yang dilakukan juga sudah menaati ketentuan yang berlaku seperti menginformasikan kepada Dinas Tenaga Kerja (“Disnaker”) Gresik dan PT Smelting melalui pemberitahuan tertulis.

Tetapi, PT Smelting malah secara tidak adil memberhentikan pekerja yang ikut serta dalam aksi mogok dengan mem-PHK dan menganggap buruh-buruh tersebut telah mengundurkan diri. Sejak itu, Perusahaan tidak lagi mendaftarkan BPJS Kesehatan para pekerjanya. Keadaan ini diperparah dengan adanya permintaan PT Smelting untuk menonaktifkan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, 307 orang pekerja PT Smelting tidak dapat mengakses BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sejak awal Maret 2017.

Sejak Juli 2020, Lokataru telah mendampingi para buruh PT Smelting dalam menuntut keadilan mereka. Selama itu, mereka telah melakukan somasi, perundingan dan mediasi. Namun, usaha tersebut terbukti sia-sia karena PT Smelting kembali merujuk kepada keputusan Mahkamah Agung tahun 2018 yang memenangkan PT. Smelting.

Menurut Nafirdo Ricky, salah satu pengacara Lokataru yang menangani kasus ini, putusan Mahkamah Agung tahun 2018 tersebut tidak tepat untuk menjadi rujukan PT Smelting dalam memenuhi hak-hak pekerjanya.

“Putusan MA Tahun 2018 tidak dapat dijadikan acuan kepatuhan PT Smelting dalam memenuhi hak-haknya sebagai buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam putusan tersebut hanya sebagian hak-hak pekerja saja yang diberikan. Namun yang berhubungan dengan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak diakomodir dalam Putusan PHK yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2018. Sehingga, dapat dikatakan PT Smelting tidak menjalankan dan tidak memberikan hak-hak pekerja nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.