Rasa was-was selalu kita rasakan ketika melalui bulan Desember hingga menjelang Maret. Saat bulan-bulan ini hujan kerap berubah menjadi bencana, banjir, tanah longsor, gelombang tinggi, dan lain sebagainya. Semakin kesini, bencana-bencana itu kian tak teratasi malah kian parah.

Sejak zaman nenek moyang, rentang bulan-bulan itu selalu diwaspadai. Angin muson barat adalah petaka. Rezeki pun harus mengikuti musim, panen bisa gagal dan pelayaran terpaksa berhenti. 

Angin yang berhembus dari Benua Asia, melalui Indonesia lalu ke Benua Australia itu membawa ber ton-ton air yang menggelantung menjadi awan. Kondensasi membuatnya berubah jadi guyuran hujan. 

Kian maju teknologi manusia tak pula mengubah laku alam itu menjadi jinak. Sebut saja teknologi yang diterapkan orang-orang Belanda ketika menyelamatkan Batavia dari banjir. Herman Van Breen mengutak-atik jalannya air yang turun dari pegunungan di selatan Batavia. 

Sejak 1912 ia membangun kanal dan bendungan untuk mengakali air menumpuk di Batavia, dari Bendung Katulampa, Bendung Empang. Lalu dilanjutkan dengan berbagai proyek kanal di Batavia sendiri. Tapi toh, banjir tetap menggenangi kota itu. 

Muasal air yang melaju ini adalah pembabatan kawasan pegunungan demi membuka perkebunan di Puncak, Bogor. Sekali ditebang dan digunakan untuk kebutuhan perkebunan, kemampuan tanah untuk menyimpan air berkurang. Hasilnya, air akan melaju dari Bogor menuju Jakarta. 

Pun Jakarta punya banyak Situ untuk menahan air, tetap saja banjir menggenang. Tercatat, banjir paling besar di batavia masa Hindia Belanda terjadi pada 1918. Van Breen pun menambah kanal, Banjir Kanal Barat. 

Tapi di akhir masa pengabdiannya, ia terus mengingatkan bencana punya pangkal, kalau banjir pangkalnya adalah hulu. Sekali hulu rusak, disengaja atau tidak, maka bencana akan terus datang. 

Kesadaran Van Breen tidak mengubah laku penguasa. Kala kota itu sudah berubah nama menjadi Jakarta, banjir seperti kian kerasan menggenang. Muasal bencana tak lagi menjadi perhatian.

Kesombongan mengatasnamakan kemajuan dan teknologi kembali membawa ide membangun bendungan dan saluran air. Semua itu disatukan dalam ide pembangunan infrastruktur. Tapi lagi-lagi, bencana tetap tak terbendung.

Malah lebih-lebih fungsi tanah, situ, dan kawasan bantaran dibabat secara lebih banal. Situ ditimbun, daerah serapan di bantaran kali diganti turap beton, gedung tinggi dan komplek mewah menutup air, serta menyedot air tanah tanpa tanggung-tanggung. 

Risiko bencana pun jadi berlipat, penurunan muka tanah, perubahan iklim akibat pembabatan hutan, dan rob akibat pembabatan mangrove pesisir, selalu mengintai ibukota.

Parahnya perilaku terhadap Jakarta ini ditiru oleh daerah lainnya. Banjir besar yang melanda sepuluh kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan pada pertengahan Januari lalu juga memiliki pangkal yang sama.

Kawasan hulu dan bantaran sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dirusak oleh perkebunan dan tambang. Bahkan lebih parah lagi, eksploitasi pertambangan menyisakan tanah tandus dan lubang menganga. Air pun tak sudi mampir ke tanah itu dan langsung menuju pemukiman.

Sudah puluhan tahun, pulau yang menjadi paru-paru dunia, dibabat pelan-pelan dengan izin tambang, perkebunan, dan pembukaan hutan. Hasilnya, sama dengan kawasan hulu sungai di Jakarta, rusak dan membawa bencana hilirnya.

Data Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLHK menyebutkan Sejak 1990 hingga 2019 luas hutan mengalami penurunan hingga 62,8 persen. Turunnya luas hutan ini mempengaruhi kemampuan serapan air di DAS Barito yang menjadi penampung air bagi empat provinsi, yakni Kalsel, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.  

Wilayah DAS Barito di Kalsel sendiri mencapai 1,8 juta ha dan hanya 15 persen yang merupakan area hutan alam dan 3,2 persen hutan tanaman. Pembabatan, diantaranya  untuk perkebunan hingga 81,8 persen. Hasilnya, kawasan hutan alam di DAS Barito Kalsel yang tadinya mencapai 737.758 ha pada 1990 menyusut jadi 274.277 ha pada 2019.

Air pun seolah kerasan menggenangi kawasan pemukiman. Butuh berhari-hari banjir untuk surut. Penyakit akibat bencana pun turut ambil bagian setelahnya.

Tak hanya daerah ini saja, sebut saja bencana banjir di kawasan lain, Manado atau Semarang misalnya, memiliki pola yang sama. Pegunungan di atas kota itu sudah habis fungsinya menyerap air. 

Hasilnya adalah bencana.

Cerita soal pembabatan hutan ini pun sebelumnya sudah menyimpan derita. Suku adat kehilangan hutan mereka dan terpaksa meninggalkan pola hidup tradisionalnya. Relasi mereka dengan alam sudah rusak selama puluhan tahun. 

Lagi-lagi keangkuhan bahwa teknologi mampu mengendalikan alam diagungkan. Bahkan kali ini tak segan-segan mereka menyalahkan hujan.

Tulah dari alam akan selalu hadir, tapi kapan penguasa kena getahnya?