Pembangunan proyek Sirkuit MotoGP Mandalika ngebut bak balapan motor. Sampai-sampai berbagai rambu soal rencana detail tata ruang kawasan penyangga Kawasan Ekonomi Kreatif dilewati.

Kebut-kebutan proyek ini diduga menjadi biang banjir di penghujung Januari lalu.

Banjir bandang melanda 17 dusun di wilayah KEK dan sekitarnya pada 30 Januari.  Seusai surutnya banjir, Suara NTB melaporkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Penyangga KEK Mandalika hingga kini belum rampung.

Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, menyebutkan tanpa RDTR pembangunan dilakukan secara serampangan. Tanpa rancangan ini potensi bencana, seperti halnya banjir, tidak terdeteksi. Alhasil air hujan tahu-tahu jadi genangan saja.

Menurutnya selama ini pembangunan tanpa perda RDTR sudah menjadi hal lumrah di NTB . Pembangunan cuma bermodalkan Perda Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), seperti juga yang terjadi di Mandalika. Padahal, menurut dia Perda RTRW ini belum cukup untuk menentukan peruntukan suatu wilayah.

“Banjir bandang kemarin termasuk yang di Kuta itu karena kelemahan regulasi yang mengatur secara umum, “ kata Murdani kepada Hakasasi.id

Murdani menjelaskan bahwa seharusnya Perda RTRW harus ditopang RDTR. RDTR, menurutnya jauh lebih spesifik dalam menetapkan peruntukan suatu wilayah terutama yang berada di sekitar kawasan KEK.

“Jadi RDTR itu plotting area mana yang boleh dibangun, area mana yang tidak boleh dibangun,” kata dia.

Selain meminta pemda segera menyelesaikan RDTR,  Murdani juga meminta agar pengembang yakni Indonesia Tourism Development Center segera mengkaji ulang dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini agar pengembang bisa memperbaiki sarana untuk pencegahan bencana.

Banjir yang melanda 30 Januari kemarin berdampak bagi 300 lebih orang. Air tak hanya merendam pemukiman,  tapi juga sirkuit yang bakal diperuntukkan untuk lomba MotoGP itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan NTB, Sahdan, mengatakan penyusunan RDTR itu sebenarnya sudah dimulai bertahun-tahun lalu. Luas kawasan penyangga KEK yang diatur dalam RDTR mencapai 3.500 hektar. Pembahasan RDTR ini terhambat pandemi Covid-19.

“Ternyata dalam beberapa tahun ini dia (Dinas PUPR kabupaten Lombok Tengah) lagi menyusun RDTR untuk Kuta dan sekitarnya seluas 3.500 hektar. Cuma setelah Covid ini pembahasannya agak tersendat-sendat, “ kata Sahdan kepada Suara NTB.

Merujuk Kajian Risiko Bencana (KRB) Kab Lombok Tengah (2017 – 2021) risiko bencana banjir di Kecamatan Pujut sendiri tergolong rendah dengan cakupan 11.594 ha.

Namun cakupan ini paling luas jika dibandingkan sebelas kecamatan lain. Risiko bencana air kian rentan jika digabungkan dengan risiko bencana gelombang tinggi dan abrasi yang masuk dalam kategori tinggi dengan cakupan 1.086 ha.