Banjir yang menggenang di area sirkuit kelas kejuaraan dunia MotoGP Mandalika di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB, sempat membuat seorang warga, Sibawaih, merenung soal peluang pekerjaan baru. Jika kelak balapan digelar lalu banjir datang, barangkali ia bisa membantu teknisi klub motor balap untuk mencuci busi atau bantu dorong motor karena mogok di tengah genangan.

Tenaganya mungkin diperlukan tim peserta balap kuda besi itu, entah Honda, Suzuki, Yamaha, maupun tim dari Eropa sekelas Ducati, Aprilia, atau KTM.

Perenungan ini dilakukan saat kakinya terendam air hingga di atas lutut. Rumahnya hanya sepelemparan batu dari sirkuit itu dan ikut kebanjiran. 

Tapi kian jauh perenungan itu, hatinya justru sakit. Lelaki yang menginjak usia 50 tahun itu adalah satu dari sekian warga yang kena gusuran pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika, salah satunya ya pembangunan sirkuit sepanjang 4,3 km itu. Ia sendiri sempat melaporkan kasusnya kepada Komnas HAM. 

“Saya masih sakit hati,” aku petani kelapa itu kepada Hakasasi.id pada Selasa lalu (1/3). 

Akhir dari perenungan, ia menegaskan emoh ikutan menyemarakan, bahkan kalau ada lowongan pekerjaan yang terbuka dari penyelenggaraan ataupun peserta adu cepat kuda besi itu.  

Kehadiran proyek pembangunan ini sendiri membuatnya garuk-garuk kepala. Pasalnya seumur hidup di dusun bencana datang silih berganti, salah satunya ya banjir. Air hujan susah terbuang karena genangan bersambut dengan gelombang pasang. 

“Pas air laut pasang, jadi air nabrak,” kata dia. 

Letak rumahnya yang kena gusur pembangunan sirkuit saja hanya berjarak 100 meter dari bibir pantai. Dari dulu ia selalu sibuk menaikkan barang-barang ke beruga (gazebo) di depan rumahnya. Risiko bencana sudah di depan mata, kok ya pemerintah mau-maunya bangun wisata sampai main gusur pula. 

Padahal air tak hanya merendam rumah Sibawaih, tapi juga  juga lahan sirkuit dan alat-alat berat di area proyek. Secara keseluruhan air merendam setidaknya 17 dusun  di sekitar wilayah KEK Mandalika tersebut. Setidaknya 300 warga terdampak.

Sibawaih (50), Korban Gusuran KEK Mandalika (Dok: Pribadi)

Wilayah Lombok Tengah dikenal sebagai wilayah rawan bencana, seperti yang termaktub dalam Peraturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Lombok Tengah 2011-2031. Perda itu menyebutkan bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, longsor, dan gelombang pasang mengintai berbagai kecamatan di Lombok Tengah, termasuk Kecamatan Pujut lokasi pembangunan KEK Mandalika. 

Rawannya tingkat bencana juga tak diimbangi kemampuan mitigasi yang memadai. Situs inaRISK milik badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengukur risiko bencana wilayah-wilayah di Indonesia, menilai tingkat kapasitas daerah Lombok Tengah menghadapi bencana masih rendah.

Merujuk Kajian Risiko Bencana (KRB) Kab Lombok Tengah (2017 – 2021) yang ditandai oleh beberapa poin seperti: Belum adanya Peraturan tentang Penanggulangan Bencana serta Rencana Penanggulangan Bencana, belum adanya mekanisme penyebaran Informasi Kebencanaan dan integrasi informasi hingga tingkat nasional. 

Kajian ini menyebutkan risiko risiko bencana banjir di Kecamatan Pujut sendiri tergolong rendah dengan cakupan 11.594 ha. Namun cakupan ini paling luas jika dibandingkan sebelas kecamatan lain. Risiko bencana air kian rentan jika digabungkan dengan risiko bencana gelombang tinggi dan abrasi yang masuk dalam kategori tinggi dengan cakupan 1.086 ha.

Apalagi ditambah risiko bencana cuaca ekstrim dalam kategori sedang yang berdampak pada lahan seluas 17.113 ha.

Sementara itu juga Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Lombok Tengah yang tidak mempertimbangkan informasi ancaman bencana dan pengurangan risiko bencana (PRB), serta minimnya sumber daya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); baik dana, sarana, prasarana dan personel. 

Adapun pihak ITDC, selaku pengembang hanya menyiapkan pedoman tata bangunan yang dibuat vertikal, agar dapat membelah tsunami. Serta diimbau untuk menyiapkan kolam atau laguna untuk mencegah tsunami.

Di samping kajian soal kebencanaan yang masih minim, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Murdani,melihat pihak Indonesia Tourism Development Center selaku perusahaan pengembang proyek dianggap tak transparan perihal kajian analisis Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan (AMDAL) KEK Mandalika. 

“Dalam proses penyusunan AMDAL kita masyarakat sipil tidak terlibat oleh ITDC ini,” kata Murdani kepada Hakasasi.id.

Corporate Secretary ITDC Ira Redanti mengaku pihaknya telah memenuhi berbagai aturan seperti diatur perundangan, seperti mengurus AMDAL. 

“ITDC selaku BUMN pengelola Kawasan Pariwisata The Mandalika berkomitmen selalu menaati hukum dan peraturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maupun ketentuan norma sosial dalam setiap kegiatan operasionalnya,” kata dia kepada Hakasasi.id.

Namun syarat apapun yang sudah dipenuhi, jejak catatan risiko masih saja menunjukkan bahaya bencana. Pemerintah sendiri terlihat sangat berambisi menuntaskan pembangunan KEK Mandalika bersama sirkuit kelas dunianya. 

Apalagi mereka masih sesumbar gelar balapan MotoGP 2021 bakal tetap digelar di Indonesia. Padahal status penyelenggara masih menempatkan Sirkuit Mandalika sebagai cadangan, hanya dipakai jika beberapa sirkuit di negara tetap ada yang batal. 

Pastinya, lahan itu memendam ancaman bencana dan menumbuhkan kekecewaan bagi orang-orang seperti Sibawaih. Sampai-sampai yang sakit hati emoh untuk berkontribusi, sudah terlanjur sakit hati.