Pembatasan hak perlu dilakukan demi memberantas terorisme, termasuk kebebasan berserikat. Namun, kejelasan kriteria dan proses sebelum menetapkan satu kelompok sebagai ‘teroris’ sangat diperlukan untuk menghindari pemberangusan terselubung oleh negara. Sebab, konsekuensi penetapan organisasi teroris dapat berujung pada pembekuan aset, larangan keluar atau masuk negara, penangkapan, hingga pembubaran organisasi. 

Menyoal hal ini, Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menjelaskan pentingnya due process dan hak atas fair trial. Proses penunjukkan sebuah organisasi terlarang harus transparan, berdasarkan kriteria yang jelas, dan dengan standar bukti yang tepat, eksplisit, dan ditetapkan secara seragam (uniformed), serta memiliki proses peninjauan yang efektif. 

Dari standar ini, terdapat tiga ‘mazhab’ upaya pemberantasan terorisme yang dapat diteliti lewat cara penetapan individu atau organisasi terlarang di Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat.

 

UNI EROPA

Penetapan orang atau organisasi terlarang di Uni Eropa diatur dalam Council Common Position 2001/931/CFSP dan Council Regulation 2580/2001. Secara umum, proses penetapan dilakukan setelah adanya keputusan yang diambil oleh badan yudisial atau otoritas setara yang berkompeten di suatu negara anggota.

Uni Eropa sendiri memiliki kriteria dan definisi orang, kelompok, atau tindakan terorisme yang terukur dan terperinci. 

Pertama, tiga kategori tindakan yang termasuk dalam aksi terorisme adalah tindakan yang:

  1. Secara serius mengintimidasi penduduk;
  2. Secara berlebihan memaksa (unduly compelling) pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau;
  3. Secara serius menggoyahkan atau menghancurkan struktur fundamental politik, konstitusional, ekonomi atau sosial suatu negara atau organisasi internasional, beberapa diantaranya melalui serangan terhadap nyawa seseorang yang dapat menyebabkan kematian, serangan terhadap integritas fisik seseorang, mengancam untuk melakukan kejahatan semacam itu, atau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok teroris.

Pihak yang terlibat dalam aksi terorisme diklasifikasikan menjadi tiga aktor:

  1. Individu yang mencoba untuk melakukan, aksi terorisme atau yang berpartisipasi dalam, atau memfasilitasi, pelaksanaan aksi teroris;
  2. Kelompok atau entitas yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh individu di atas (bagi kelompok atau entitas) serta;
  3. Individu, kelompok atau entitas yang bertindak atas nama, atau di bawah arahan, orang, kelompok dan entitas tersebut

Yang dimaksud dengan kelompok teroris (terrorist group) adalah kelompok terstruktur (structured group) yang dibentuk selama jangka waktu tertentu (over a period of time) dan bertindak bersama-sama (acting in concert) untuk melakukan tindakan terorisme. 

Informasi dalam proses penetapan, banding, atau peninjauan harus datang dari negara anggota Uni Eropa atau negara pihak ketiga. Semua Negara Anggota tanpa terkecuali harus menyetujui keputusan yang diambil terkait ‘daftar kelompok terlarang’ tersebut. Setidaknya, setiap enam bulan sekali mereka melakukan peninjauan kembali. Pihak yang masuk dalam daftar dapat mengajukan banding ke pengadilan di tingkat nasional Negara Anggota atau regional Eropa.

 

INGGRIS

Organisasi teroris di Inggris dirujuk sebagai Proscribed Terrorist Organization (‘PTO’) yang mekanisme penetapannya ada dalam Undang-Undang Terorisme tahun 2000 (Terrorism Act 2000). PTO adalah organisasi yang melakukan, berpartisipasi, mempersiapkan, mempromosikan atau mendorong tindakan (glorifikasi) terorisme yang bertujuan untuk memajukan pandangan politik, agama, ras atau ideologi tertentu.

Dalam menetapkan PTO, Menteri Dalam Negeri (Home Secretary) tidak hanya berpatokan pada pemenuhan elemen-elemen pada Terrorism Act 2000. Ia juga harus memperhatikan sifat dan skala organisasi, bentuk ancaman yang ditimbulkan, keberadaannya di teritori Inggris hingga interest komunitas internasional. 

Organisasi yang telah ditetapkan sebagai PTO dapat mengajukan permintaan deproscription atau penghapusan dari daftar melalui permohonan tertulis. Jika ditolak, mereka dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Organisasi Terlarang (Proscribed Organisation Appeals Commission). Salah satu permohonan deproscription yang dikabulkan diajukan oleh People’s Mojahedeen of Iran dan Transnational Government of Tamil Eelam. Jika permohonannya disetujui, draf keputusan penghapusan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri kemudian harus disetujui oleh Parlemen.

Saat ini terdapat dua kategori organisasi dalam daftar PTO yaitu organisasi teroris internasional dan organisasi terlarang terkait terorisme di Irlandia Utara (Northern Ireland related terrorism)

 

AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat mengelompokkan aktor terorisme ke dalam tiga kategori besar yakni Organisasi Teroris Asing (Foreign Terrorists Organization, FTO), Negara Sponsor Terorisme (State Sponsors of Terrorism), atau Ancaman Domestik (Domestic Threats)

Organisasi Teroris Asing merupakan organisasi teroris di luar teritori Amerika Serikat. Proses penetapannya dilakukan oleh State Secretary dengan saran dari Department of Treasury (Setara Kementerian Keuangan) dan Attorney General (Setara Jaksa Agung). Setiap dua sampai lima tahun sekali, State Secretary meninjau daftar FTO. Organisasi yang masuk daftar bisa mengajukan permohonan pencabutan dua tahun setelah penetapan. 

Selain FTO, ada juga terminologi Specially Designated Global Terrorists (SDGTs). Keduanya memiliki proses penunjukan dan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam FTO, AS memberikan sanksi atau pembatasan imigrasi berdasarkan keanggotaan seseorang pada organisasi yang terdaftar. Sedangkan untuk mendapatkan sanksi di bawah SDGTs, selain keanggotaan, seseorang harus memenuhi kriteria tertentu dalam Executive Order 13224. 

Negara Sponsor Terorisme adalah negara yang telah berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan teror internasional. Kedua kelompok ini diidentifikasi dan dipantau oleh US Department of State serta memiliki daftar resmi yang terpublikasi layaknya FTO. 

Ancaman Domestik adalah aksi terorisme yang terjadi di dalam teritori Amerika Serikat. Federal Bureau Investigation (FBI) merujuk Ancaman Domestik sebagai kelompok yang berbasis dan beroperasi di Amerika Serikat tanpa arahan pihak asing dengan motif politik atau sosial tertentu. 

Berbeda dengan dua aktor sebelumnya, kewenangan untuk melacak, membuka investigasi, dan membuat daftar watchlist Ancaman Domestik dimiliki oleh FBI. Akses terhadap watchlist ini juga dibatasi untuk tujuan dan instansi tertentu. Selain itu, tidak ada proses banding bagi seseorang yang namanya dimasukkan FBI ke dalam watchlist.