Belum selesai penyidikan dugaan korupsi PT Asabri yang baru-baru ini ditaksir lebih besar dari kasus Jiwasraya, kini Kejaksaan Agung juga melakukan penyidikan dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka dan mengumumkan total kerugian negara.

Tahun lalu, kasus korupsi PT Jiwasraya menjerat nama Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro menjadi tersangka dengan vonis hukuman penjara seumur hidup. Mereka juga diduga jadi pelaku dalam kasus korupsi di PT Asabri. Penyidik menemukan ada irisan antara aset yang disita dalam kasus PT Jiwasraya dan aset yang tersangkut di PT Asabri.

Benny Tjokrosaputro – tersangka kasus korupsi Jiwasraya (Susanto/ Media Indonesia)

Meski BPJS Watch mengatakan tidak ada saham milik Benny Tjokro di BPJS Ketenagakerjaan, namun Kejaksaan Agung menyatakan lembaga investasi tersebut menggunakan manajer investasi yang sama dengan PT Jiwasraya.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menduga ada kemiripan kasus BPJS Ketenagakerjaan ini dengan PT Jiwasraya. Kemiripan dari sisi penempatan investasi berisiko tinggi dan kurangnya kehati-hatian dalam pengelolaan dana. “Dugaan saya, sama-sama main saham berisiko tinggi baik trading langsung maupun melalui manajer investasi,” ungkapnya.

Peringatan bagi BP Tapera

Kasus-kasus di atas menggambarkan besarnya potensi korupsi pada badan berbasis pengepul dana peserta. BP Tapera mesti benar-benar menjaga amanatnya mengelola uang peserta Tapera agar kasus serupa tidak terulang.

Pasca diresmikan tahun lalu, 19 Januari kemarin Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memulai program pencairan dana tabungan perumahan (Taperum) Tahap Pertama kepada 367.740 Pensiunan PNS. Dana Taperum merupakan simpanan peserta Bapertarum-PNS yang menjadi cikal bakal BP Tapera.

Pengukuhan Sumpah Jabatan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera. (Dok. BP Tapera)

Apa mungkin potensi yang sama muncul di BP Tapera? Tentu saja. Apalagi peserta BP Tapera nantinya  jauh lebih banyak karena selain PNS, program ini juga menyasar karyawan swasta, bahkan warga negara asing.

Pengalaman buruk terkait skema pencairan sudah pernah terjadi pada Bapertarum-PNS. Temuan Ombudsman menyebut adanya maladministrasi program. Temuan tersebut berdasarkan sejumlah aduan, mulai dari maladministrasi hingga persoalan penanganan klaim manfaat.

BP Tapera sendiri memiliki persamaan dengan Jiwasraya, salah satunya penggunaan manajer investasi. Dana pemupukan yang diinvestasikan di BP Tapera nantinya akan dihimpun oleh bank kustodian, sementara pengelolaan dananya diserahkan kepada manajer investasi. 

Diketahui BP Tapera telah menunjuk tujuh manajer investasi untuk menumpuk dana melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK). KIK Konvensional dikelola oleh lima manajer investasi, sedangkan KIK Syariah dikelola dua manajer investasi.

Sumber: Bareksa

Sementara itu, dalam dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ada tiga manajer investasi yang ditunjuk BP Tapera ikut diperiksa oleh Kejagung sebagai saksi, diantaranya PT Schroder Investment Management Indonesia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, dan PT Bahana TCW Investment Management.

Bukan tanpa alasan potensi korupsi di BP Tapera mengingat rentannya badan serupa masuk ke jurang yang sama. Para petinggi BP Tapera mesti ‘ditatar’ mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera. Mereka mesti mencegah hal serupa terjadi sedari dini. Apalagi memunculkan benang merah dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Dan publik jangan sampai kecolongan lagi: rumah tidak dapat, uang jaminan ludes dikorupsi pula.