Pelajar dari  UNY bersiap turun protes (lagi). 

Sebabnya: tidak semua biaya uang kuliah tunggal alias UKT semester genap yang jatuh tempo bulan ini mendapat potongan – alias harga tetap sama. Padahal, Kementerian Agama bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan telah mengumumkan (Jawa Pos, 12/01/2021) bahwa biaya semester genap akan tetap mendapat diskon; tapi masih ada aja kampus yang membebankan secara penuh biaya perkuliahan. 

Potongan yang diberikan tersebut mengacu pada aturan Permendikbud 25/2020 yang diterbitkan Mas Menteri Nadim saat masa – masa awal pandemi. Namun faktanya, diskon tersebut berlaku selektif. 

Dari hasil wawancara hakasasi.id dengan Aliansi UNY bergerak, pemberian diskon harus melewati tahapan yang berbelit – belit. “Dari semester (genap) kemarin, memang pengajuan potongan itu harus melampirkan keterangan situasi ekonomi keluarga (kalau ada keluarga yang sudah meninggal, lampiran keluarga tidak mampu,dsb) dan proses seleksinya juga tertutup.”, menurut Appa Yip Yip, humas dari Aliansi UNY Bergerak.

Dari pantauan media sosial, tidak hanya UNY yang  melayangkan protes. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Tidar (Magelang) juga turut menuntut pihak administrasi kampus untuk mengurangi, menunda dan bahkan ada yang menuntut pembebasan UKT yang dinilai memberatkan pelajar di masa pandemi.

 

Sayang, tuntutannya bertepuk sebelah tangan. Pihak rektorat berdalih tidak mungkin memberikan diskon untuk seluruh pelajar dengan alasan kondisi keuangan kampus. Namun lagi – lagi saat diminta alasan, rektorat tidak pernah memberikan penjelasan yang rinci. Seperti yang dipaparkan Appa Yip Yip di dalam audiensi terbatas antara PLT Rektor UNY bersama dengan ketua BEM pada tanggal 18 Januari 2020. 

“PLT Rektor UNY (Prof. Dr. Margana) bilang tidak mungkin kasih potongan 50% karena pasti bikin kampus nombok, tetapi ketika dimintakan informasi terkait kondisi keuangan tidak pernah digubris.” tandasnya. 

Dengan segala ketidakpastian ekonomi keluarga selama pandemi; banyaknya pemotongan kerja, naiknya iuran BPJS kelas III, harga bahan pokok yang tidak stabil keputusan beberapa perguruan tinggi ini dinilai tidak sensitif terhadap situasi darurat kesehatan dan lalai menjalankan kewajibannya sebagai badan publik (UU KIP)

Jika tidak segera diantisipasi, boleh jadi protes pelajar – tidak hanya di sekitaran Jawa Tengah – akan terus bertambah esok hari; mengingat pembelajaran tatap muka masih riskan dilakukan di tahun – tahun ini.