Kabar penolakan pasien positif COVID-19 di beberapa daerah makin marak. Banyak RS tak lagi mampu menampung pasien yang membutuhkan pertolongan. Ini merupakan tanda tak terbantahkan: fasilitas kesehatan kita mulai kolaps. Akar kondisi tersebut sebenarnya sudah dapat diprediksi ketika Pemerintah gagal memenuhi prinsip hak atas kesehatan yang jadi tanggung jawabnya.

Sumber:CISDI & LaporCovid-19

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah mengeluarkan Pedoman Hak Asasi Manusia Di Tengah Pandemi COVID-19, yang mensyaratkan akses pelayanan kesehatan harus tersedia untuk semua orang tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan

Namun, hal tersebut tak dapat dijalankan sebab sejak awal prinsip ketersediaan  (availability) fasilitas kesehatan yang memadai bagi setiap penduduk tak dipatuhi oleh Pemerintah. Setidaknya, bila sejak awal prinsip ini dapat dimaksimalkan, maka akan mampu meringankan beban ketika pandemi menyerang. 

Tidak kurang sebenarnya berbagai instrumen hukum dan HAM dari tingkat UUD NRI 1945, UU Kesehatan hingga Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mengamanatkan Pemerintah untuk menyediakan pelayanan fasilitas kesehatan bagi warga. Tetapi amanat itu berbeda dengan fakta di berbagai daerah yang masih sarat ketimpangan, khususnya di sisi ketersediaan rumah sakit. 

Sumber: Dashboard Kebijakan Kesehatan Indonesia

Bayangkan saja, untuk kelas rumah sakit tipe A pada tahun 2019 tidak tersedia di 18 Provinsi dan ketersediaannya didominasi daerah Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. 

Kondisi ketersediaan RS yang belum merata secara langsung mempengaruhi rasio Tempat Tidur (TT) yang kita miliki.  Indonesia pada tahun 2017 hanya menempati ranking ketiga terbawah disusul oleh India dan Mexico dengan rasio 1:1000 penduduk. Pada tahun 2019, tingkat rasio TT Indonesia naik menjadi 1,18:1000 penduduk, namun masih terdapat delapan provinsi dengan rasio di bawah standar WHO. 

Sumber: Kementerian Kesehatan RI  “Profil Kesehatan Indonesia 2019

Walhasil, begitu pandemi menghantam, kondisi faskes sangat rentan. Per 22 Januari 2021, keterisian TT di berbagai RS rujukan telah di atas 60 persen, dengan DKI Jakarta memuncaki klasemen di angka 80 persen. Namun, menurut penelusuran LaporCovid-19, sesungguhnya keterisian di DKI telah melampaui angka 100 persen, berbeda dari bed occupancy ratio (BOR) yang dipaparkan oleh Pemprov DKI. 

Prinsip  ketersediaan juga berkaitan erat dengan prinsip aksesibilitas secara geografis/fisik yang menyatakan bahwa ketersediaan faskes harus dapat dijangkau setiap orang. Ketika salah satu prinsip ini tidak terlaksana, akibatnya seperti di Jakarta, di mana kondisi faskes penuh karena berbondong-bondong warga di luar Jakarta mencari RS. Hal ini membuat Pemda DKI meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat agar meningkatkan penyediaan faskes di wilayah Bodetabek. 

Diragukan Sejak Awal

Sejak Maret 2020, keraguan atas kesiapan RS di Indonesia untuk menghadang Corona telah disampaikan, baik oleh para ahli maupun WHO. Sebagaimana diungkapkan Anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra“Kami harus akui, rumah sakit di Indonesia ini belum betul-betul ready untuk ruang isolasi untuk spesific case, untuk kasus-kasus yang betul-betul mematikan seperti ini (virus corona),” katanya. Ditambah lagi, masih terdapat disparitas infrastruktur kesehatan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. 

Senada dengan itu, WHO menyoroti kesiapan faskes di daerah. Menurutnya, “Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan tenaga kesehatan di luar Kota Jakarta, semua harus memiliki kemampuan yang sama”, ujar Diah Satyani Saminarsih, Penasihat Gender dan Pemuda untuk Direktur Jenderal WHO.

Kondisi kapasitas, serta sarana dan prasarana yang serba tak memadai itu akhirnya mewarnai sejumlah permasalahan faskes pada awal-awal pandemia tiba, seperti; 

Sumber: Paper Lokataru Foundation: “Setelah Corona Tiba, Lalu?

Pemakluman terhadap ambruknya faskes akibat bencana pandemi tidak dapat dibenarkan sama sekali. Bencana ini sepatutnya mengajarkan Pemerintah; tak ada lagi waktu untuk menunda pemenuhan prinsip hak atas kesehatan. Tentu hal itu mesti dibarengi dengan komitmen sungguh-sungguh politik penganggaran terhadap sektor kesehatan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Jika tidak kunjung dilaksanakan, entah bencana apa lagi yang akan menanti kita di depan.