Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia makin mengganas. Ia juga terus menghajar garda depan kita dalam perjuangan melawan pandemi: tenaga kesehatan. Laporcovid19 mencatat per 20 Januari 2021, sebanyak 626 tenaga kesehatan telah gugur. Bahkan, walau tahun ini baru memasuki hari ke-19, sudah ada 87 nakes yang berpulang.

Sumber; nakes.laporcovid19.org

Kematian demi kematian tenaga kesehatan tidak boleh dimaknai sebagai statistik belaka. Apalagi, kematian garda terdepan ini sesungguhnya menandakan penanganan pandemi oleh Pemerintah masih kedodoran. Tidak heran, sejak COVID-19 tiba hingga September 2020 kemarin, perlindungan kepada tenaga kesehatan terus dianggap sebelah mata, hingga menyebabkan berbagai persoalan sebagai berikut;

Sumber: Paper Lokataru Foundation “Menghadang Pandemi Tanpa Proteksi; Pelanggaran Hak Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19

Parahnya lagi, hingga Desember kemarin, pelanggaran hak tenaga kesehatan masih terjadi ketika Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan di Temanggung, Jawa Tengah, mengalami kekurangan APD. Selain itu, data IDI menyebutkan dari 504 tenaga kesehatan yang gugur dalam rentang waktu Maret-Desember 2020, baru 194 ahli waris saja yang menerima santunan dari Pemerintah.

Vaksin Bukan Jaminan Perlindungan Bagi Nakes

Sinovac yang digadang-gadang pemerintah sebagai penyelamat masih menyisakan banyak tanda tanya. Tambah lagi, meski Pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan sebagai pihak pertama untuk disuntik vaksin, proses tersebut belum merata di beberapa daerah, seperti yang sempat terjadi di Bekasi

Hal ini diperparah dengan kejadian lainnya, di mana sejumlah tenaga kesehatan dilaporkan mangkir pada tahap pertama penyuntikan, aplikasi pendaftaran vaksinasi yang bermasalah, nakes yang tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatan hingga keraguan di benak tenaga kesehatan terhadap vaksin yang efikasinya ‘hanya’ sejengkal di atas ambang kelulusan WHO tersebut.

Masih ada persoalan lain yang membuat Menkes baru kebingungan jelang h-1 seremoni penyuntikan . Seperti data tenaga kesehatan di Indonesia yang belum akurat serta permasalahan distribusi vaksin ke rumah sakit yang membutuhkan lemari pendingin sebagai penyimpanan vaksin. “Jadi banyak sekali isu vaksinasi yang kita bingung”, kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Dari fakta tersebut, Pemerintah tak bisa sepenuhnya semata mengandalkan vaksin sebagai perlindungan bagi tenaga kesehatan, terlebih terhadap vaksin yang statusnya masih harus terus dipertanyakan seperti Sinovac.

Di tengah kondisi angka kematian tenaga kesehatan yang terus meroket, kita tak membutuhkan lagi deretan mitigasi pandemi yang abal-abal seperti pengendalian wabah (3T) yang jauh dari optimal serta karantina wilayah dan pembatasan mobilitas yang ‘main-main’

Mitigasi pandemi yang sungguh-sungguh dan memastikan ketersediaan sumber daya, fasilitas, jam kerja, hingga insentif bagi tenaga kesehatan adalah satu-satunya cara bagi Pemerintah untuk menebus dosa atas ratusan nyawa yang telah gugur di garis terdepan. “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” tak ada artinya terus didengungkan apabila Pemerintah masih gagal melindungi tenaga kesehatan.

Terima kasih Pahlawan Kesehatan Indonesia, jasamu abadi.