Tak hanya warga biasa, Pemda dikhawatirkan juga akan makin terbebani dengan tarif baru iuran BPJS Kesehatan. Sudah dua tahun berturut-turut, warga Indonesia dihadiahi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tahun ini, hadiah tersebut dibarengi dengan pandemi COVID-19.

 

Persis satu tahun lalu, kenaikan iuran resmi diberlakukan melalui Perpres 75/2020 yang mengatur besaran iuran kelas III naik dari Rp 25 ribu ke Rp42 ribu, kelas II menjadi Rp 110 ribu dari Rp 51 ribu, serta kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. 

 

Tahun 2020 juga diramaikan dengan drama maju-mundur kenaikan iuran ketika Perpres tersebut berhasil dibatalkan di MA. Namun, Presiden kembali melakukan penyesuaian tarif dengan mengeluarkan Perpres 64/2020 yang jauh lebih rumit dengan rincian biaya sebagai berikut;

 

Sumber: Hukumonline.com

 

Pada tahun 2020, besar iuran Rp42.000 yang dibayarkan untuk kelas III merupakan urunan yang dibayar oleh peserta sebesar Rp25.500 dan subsidi dari Pempus maupun Pemda sebesar Rp16.500. Namun untuk tahun 2021, jatah tarif yang dibayarkan oleh peserta menjadi naik di angka 35.000 sedangkan subsidi yang dibayarkan oleh Pempus dan Pemda turun menjadi Rp7.000.

 

Disinilah permasalahannya, kontribusi Pemda untuk membayarkan iuran membuat beban daerah kian tinggi, mengingat refocusing anggaran daerah untuk penanganan pandemi. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78/PMK.02/2020, Pemerintah telah mengatur besaran subsidi yang dibagi berdasarkan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Namun, kita tidak dapat mengesampingkan turbulensi per Agustus 2020 kemarin, di mana sebanyak tujuh persen serapan belanja daerah menurun, ditambah dengan lemahnya realisasi penerimaan APBD sebanyak 14 persen; dari Rp 714 triliun menjadi Rp 661 triliun.

 

Di sini tak perlu lagi menguraikan bagaimana nasib keuangan warga – dengan gelombang PHK yang menyebabkan daya beli warga menurun— ketika harus membayar tarif iuran yang naik di tengah pandemi. Anggota DPR Komisi IX saja sudah geram dengan adanya kebijakan ini.  

 

Walaupun kenaikannya terhitung rendah, kantong tetap akan terkuras ketika iuran harus dibayarkan untuk seluruh anggota keluarga. Pasalnya, iuran kelas III sebesar 35.000 telah melewati angka rata-rata belanja kesehatan penduduk yang hanya sebesar 31.545 per kapita per bulan pada tahun 2020.

 

Terkait subsidi Pemda, sejak awal tahun 2020, DPR sudah memperingatkan bahwa kenaikan iuran akan membebani anggaran daerah. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh. “Anggaran sudah diketok sebelum adanya kenaikan iuran, otomatis APBD yang ada saat ini tidak bisa meng-cover kenaikan iuran tersebut” tegasnya. 

 

Kondisinya akan makin sulit ketika terjadi migrasi status kelas kepesertaan kelas III yang menumpuk sebanyak 1.024.646 jiwa per September 2020, yang notabene bakal makin menguras anggaran Pemda.

 

Fakta di lapangan menunjukkan, kondisi keuangan daerah yang kepayahan sudah menyebabkan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan. Hal ini terjadi di Banggai, Sulawesi Tengah, ketika Pemda terpaksa melakukan penonaktifan 54,995 peserta PBI per Maret 2020 akibat ketidakcukupan anggaran.

 

Kebijakan ini diambil karena Pemda setempat rupanya lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk perhelatan pilkada serentak ketimbang menjamin kesehatan warga, sebagaimana diungkap Kepala Dinas Kesehatan, dr. Anang S. Otoluwa, “Kenapa ada pengurangan jumlah KIS-PBI APBD, pertama, karena kemampuan daerah. Selain ada kenaikan iuran BPJS, kita juga menjelang Pilkada serentak, jelas ada anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan Pilkada.” katanya. 

 

Sumber: Kebijakankesehatan.net

 

Kekhawatiran akan ketidaksanggupan Pemda untuk membayar iuran BPJS juga dinyatakan dalam forum diskusi yang diadakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Webinar Series 2 “Forum Kebijakan JKN bagi Akademisi dan Pemerintah Daerah”, 23 Juni 2020 silam. 

 

Stevie Adrianto selaku peneliti JKN mengungkapkan bagaimana implikasi Perpres 64/2020 di daerah dengan kemampuan fiskal rendah seperti NTT. “Pemerintah daerah NTT akan mengeluarkan biaya sekitar 271 Miliar untuk segmen PBI Daerah. Belum lagi memperhitungkan dampak COVID-19” katanya.

 

Selain itu terdapat tantangan bagi Pemda NTT, di mana “beban pembiayaan pemerintah daerah akan bertambah pada tahun 2021 untuk mencapai UHC dan memastikan semua penduduk 15% yang belum tercover BPJS masuk dalam DTKS yang terverifikasi dan valid”, lanjutnya. 

 

Naasnya, tahun 2020 mengajarkan kita: mau berapa kali pun Perpres kenaikan iuran dibawa ke MA, tidak ada jaminan ia akan dibatalkan. Bisa dipastikan, jika warga menang lagi di MA, Presiden tanpa ragu-ragu akan menerbitkan Perpres lagi.

 

Harapan terakhir terletak pada kebijakan baru politik anggaran yang betul-betul menomorsatukan kesehatan warga, agar penonaktifan semena-mena kartu BPJS Kesehatan karena ketidakmampuan Pemda — yang dapat mengancam nyawa warga—tak terjadi lagi di daerah lain.