Kenyataan pahit harus diterima warga Banggai, Sulawesi Tengah. Per 1 Januari kemarin seluruh peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemkab statusnya dinyatakan tidak aktif, alias kartu BPJS-nya tidak lagi dapat digunakan untuk mengakses layanan kesehatan. 

Penonaktifan BPJS tersebut diawali dengan berakhirnya periode perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan BPJS Kesehatan Cabang Luwuk yang diumumkan lewat Surat BPJS Kesehatan Nomor 2184/X-04/1220 tanggal 29 Desember 2020. “Per 1 Januari 2021 seluruh peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai statusnya menjadi tidak aktif”, sebagaimana tercantum di poin ketiga surat tersebut. 

Akibatnya, warga yang sebelumnya didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemkab harus beralih dari kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke peserta Mandiri (PBPU) untuk dapat menikmati pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, warga yang notabene merupakan peserta tidak mampu, terpaksa harus merogoh kocek pribadinya untuk pergi berobat. 

Persis komoditas, hak atas kesehatan warga diperjualbelikan dengan syarat “perjanjian kerja sama”. Padahal tanpa tedeng aling-aling, konstitusi kita telah menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak bagi warga. Jaminan hak atas kesehatan yang telah diamanatkan oleh Pasal 28 H ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 telah direduksi habis-habisan dengan sepucuk kertas kontrak. 

Status non-aktif BPJS ini tentu saja berbahaya bagi peserta BPJS tidak mampu yang harus rutin mengunjungi RS, seperti pasien cuci darah, misalnya. Bayangkan bila salah seorang peserta non aktif tersebut harus segera mendapatkan bantuan medis di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit/puskesmas?  Status BPJS yang tidak aktif tentu akan membuat si pasien tidak mampu ditolak fasilitas kesehatan. 

Jika tetap ingin mendapatkan pelayanan, ia harus bayar dengan uang pribadinya atau beralih menjadi peserta mandiri (PBPU). Itu pun diiringi dengan dengan “ancaman” di poin keempat surat tersebut, di mana peralihan menjadi peserta mandiri jika dilakukan dalam rentang waktu lebih 30 hari maka harus menikmati masa tunggu administrasi selama 14 hari. 

Ruwet bukan main, nyawa warga dianggap tak lebih penting dari persoalan administrasi. Plus, masih ada Perpres 64/2020 yang resmi berlaku per 1 Januari, yang menyudahi drama tak berkesudahan tarif iuran BPJS Kesehatan dengan mencabut subsidi untuk iuran peserta mandiri kelas 3. 

Pemkab dan BPJS Kesehatan Cabang Luwuk terbukti gagal memenuhi tanggung jawabnya memastikan pemberian layanan kesehatan bagi warga. Pemenuhan hak atas kesehatan warga tidak dapat terhenti dengan embel-embel “Perjanjian Kerjasama”.  Sungguh mengenaskan, tanggung jawab  Pemerintah untuk menghormati (to respect), untuk melindungi (to protect), dan untuk memenuhi (to fulfill) hak atas kesehatan batal seketika lantaran “syarat” administratif perjanjian kerjasama. 

Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak atas kesehatan. Persyaratan Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Banggai dengan BPJS Kesehatan Cabang Luwuk telah secara aktif menghalangi warga untuk dapat menikmati hak atas kesehatannya.