26 Oktober silam, usai demonstrasi penolakan UUCK pecah di kawasan Jakarta, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman, dan pejabat dinas pendidikan untuk membahas larangan pelajar mengikuti demonstrasi.

Nana berdalih, langkah tersebut diambil sebagai upaya agar para pelajar tidak dimanfaatkan kelompok antikemapanan untuk berdemonstrasi. Fenomena kemunculan pelajar turun ke jalan mulai dibahas kembali setelah dalam satu tahun terakhir muncul di garis depan menolak berbagi beleid menyesatkan yang dirancang negara.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman pada Senin, 26 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah.

Sebelumnya, Nana sudah menyatroni dan mengundang para kepala sekolah se-Jabodetabek dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ia memberikan arahan agar tenaga pendidik untuk membuat para siswa sibuk dengan tugas saat demonstrasi berlangsung. Gayung bersambut, misi Nana tersebut didompleng dengan pedoman yang diluncurkan dinas pendidikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk siswa SMP, SMA dan SMK. Kurang lebihnya, pedoman ini mengerahkan tenaga pendidik untuk mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja di kelas serta menekankan “pembentukan karakter” siswanya.

Gerilya yang dilakukan Kapolda Metro Jaya itu berbuah hasil. Siswa SMK PSKD 3 mendadak ragu untuk mengikuti demonstrasi. Sebabnya, sejak pagi hari sudah beredar pesan broadcast yang melarang mereka untuk mengikuti demonstrasi. “Wakil kepala sekolah ngechat ke semua grup dari kelas 1 sampai kelas 3 [untuk] jangan ikut demonstrasi karena itu bukan urusan pelajar” ungkap siswa SMK PSKD 3, Olil.

SMK PSKD 3, Pluit, Jakarta Utara. (Facebook Alumni SMK PSKD 3 Pluit).

Praktik serupa terjadi di Sumatera Selatan.  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Riza Fahlevi meminta pihak sekolah untuk tak menerima lagi pelajar yang mengikuti demonstrasi. Sebagai gantinya, Riza menyarankan para pelajar untuk mengambil paket C atau sekolah di pinggiran. “Kalau masih ada yang ikut (demo) ambil paket C saja. Silakan sekolah di pinggir Sumsel,” ujar Riza, Kamis (8/10) malam kepada Kompas.

Kepolisian Tangerang juga mengancam akan mencantumkan status pelanggaran hukum hingga tidak akan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada pelajar yang mengikuti demonstrasi. Ancaman ini, selain membungkam pelajar untuk berpendapat, juga  bisa mengubur masa depan pelajar. Sebab, catatan pelanggaran hukum pada SKCK akan berdampak pada sulitnya pelajar mencari pekerjaan atau menempuh pendidikan lanjutan di kemudian hari. 

“Mereka yang sudah diamankan akan ter-record di intel dan ini menjadi catatan tersendiri ketika mereka mau mencari pekerjaan,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota Sugeng Hariyanto, dikutip Kompas.

Sejumlah pelajar di Tangerang Selatan ditangkap polisi saat berangkat demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. (Humas Polres Tangsel).

Bukan kali ini saja negara melancarkan berbagai jurusnya untuk mencegah demonstrasi pelajar. Dua tahun lalu, dengan bahasa yang halus, Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 yang intinya meminta pihak-pihak terkait untuk mencegah pelajar terlibat dalam demonstrasi.