Awan gelap yang menggantung di atas hubungan rektor Unnes Fathur Rokhman dan mahasiswanya Frans Josua Napitu belum berlalu. Kendati Frans resmi terbebas dari sanksi akademik kampusnya sendiri, ia masih tetap menuntut rektor dan dekan almamaternya untuk minta maaf atas pelbagai tudingan yang disematkan pada dirinya. Frans sendiri sempat diganjar sanksi akademik yang menuduhnya sebagai simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM), tak lama setelah melaporkan rektornya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pengelolaan dana mahasiswa.

Frans Josua Napitu saat melaporkan Rektor Universitas Negeri Semarang ( Unnes ) Fathur Rokhman. (Kompas/Istimewa).

“Rektor serta Dekan FH Universitas Negeri Semarang harus menyampaikan klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka atas kekeliruan, kesewenangan dan beberapa tuduhan tidak berdasar itu,” kata Frans kepada Kumparan.

Kemenangan semu. Begitu yang dirasakan Frans, 28 Desember 2020 lalu. Betapa tidak, Rektor Unnes Fathur yang memvonis Frans merusak nama baik kampus dan mengembalikannya kepada orangtua untuk mendapat ‘pembinaan moral karakter’, tiba-tiba berubah pikiran. Frans dinyatakan bisa kembali masuk kuliah setelah rektor memberikan rekomendasi pencabutan hukuman Frans kepada Dekan Fakultas Hukum Unnes Rodiyah. Tak ada penjelasan mengapa sang rektor berubah pikiran.

Dekan Fakultas Hukum Unnes, Rodiyah. (Kompas/Riska Farasonalia).

Pencabutan skorsing disampaikan melalui Surat Fakultas Hukum Unnes nomor B/9075/UN37.I.8/KM/2020 yang diteken Dekan Fakultas Hukum Unnes Rodiyah pada 28 Desember 2020. Dekan FH telah memutuskan mahasiswa atas nama Frans Josua Napitu dapat melaksanakan kembali kegiatan akademiknya,” ujar Rodiyah dikutip Kompas, Jumat (1/1/21).

Menurut Rodiyah, sudah terjalin komunikasi baik antara pihak kampus dengan orang tua Frans. “Yang diharapkan Fakultas Hukum adalah komunikasi dan kerja sama yang baik antara orangtua mahasiswa dan Fakultas Hukum.” terangnya. 

Senada dengan Rodiyah. Humas Unnes Burhanudin mengatakan penjatuhan serta pencabutan sanksi akademik kepada Frans telah melalui proses dan memiliki dasar yang jelas. “Kita di pihak kampus selalu memakai prosedur dalam mengambil keputusan. Ada prosesnya, ada dasarnya. Sanksi untuk Frans punya dasar, demikian pula dengan pencabutan sanksinya,” kata Burhanudin dilansir CNN Indonesia.

Tentu saja dalih pencabutan sanksi akademiknya atas dasar rekomendasi rektor ditampik Frans. Ia berkeyakinan, pencabutan skorsing dirinya tak lepas dari keterlibatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang melakukan investigasi dalam kasusnya, bukan semata-mata kebijaksanaan dari pihak fakultas maupun universitas. “Kemendikbud pastinya menegur keras Unnes,” ujar Frans kepada CNNIndonesia.com.

Kilas balik usaha yang dilakukan Frans melawan sanksi akademiknya kiranya bisa menjadi benchmark bahwa Rektor Unnes tidak mungkin secara cuma-cuma memberikan rekomendasi pencabutan hukuman. Sebulan setelah skorsingnya tersebut dituangkan secara resmi dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNNES Nomor 7677/UN37.1.8/HK/2020, Frans melawan dengan melayangkan nota keberatan ke Dekan. Hingga, sempat mengajukan banding administrasi ke Rektor Unnes, namun hasilnya nihil.

Frans Josua Napitu, mahasiswa Unnes didampingi kuasa hukumnya, saat mengajukan banding administrasi ke Rektor Unnes. (CNN Indonesia/ Damar).

Kasus Frans merupakan cermin dari kondisi kebebasan akademik belakangan ini. Ketika kampus dengan mudah memberikan sanksi akademik terhadap mahasiswa yang berbeda pendapat. Apalagi, proses penyelidikan yang disebut kampus sebagai ‘pelanggaran tata tertib akademik’ terhadap mahasiswa terkesan tak mendalam, dan penilaian yang dilakukan tak memiliki keberimbangan.