Juru selamat akhirnya datang juga. Setelah kepayahan menangani gelombang pertama pandemi selama lebih dari sembilan bulan, pemerintah menyambut 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac. 1,8 juta dosis vaksin Corona tambahan akan tiba Januari mendatang. Selain Sinovac, lewat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K 01.07/Menkes/9860/2020, pemerintah menetapkan lima vaksin lagi untuk vaksinasi di tanah air, yakni dari PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, serta Pfizer & BioNTech.

Vaksin Sinovac masih melalui uji klinis tahap 3, diperkirakan paling cepat selesai pada akhir Januari 2021. Semestinya prioritas sekarang adalah menjamin keamanan vaksin serta menentukan bagaimana vaksin yang sudah lolos uji bisa sesegera mungkin diberikan pada kelompok rentan, dari tenaga kesehatan, lansia, sampai kaum tidak berpunya. Meski demikian, sempat ada berita lain menyita perhatian. Di rapat bersama Komisi IX DPR-RI (10/12), Menkes andalan kita mengumumkan dua skema vaksinasi COVID-19: gratis dan berbayar. 

Namun, berkat riuh rendah tekanan publik, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kebijakan vaksinasi gratis untuk semua. Indonesia resmi mengikuti jejak Jepang, Kanada, Prancis, Singapura, Malaysia, India, dan Mesir yang berkomitmen mengambil kebijakan serupa.

Sayangnya, usai rasa haru dan ucapan terima kasih dihaturkan pada Presiden karena telah mengubah kebijakan pemerintahannya sendiri, bermunculan banyak pertanyaan. Pertanyaan utama: vaksin apa yang akan diberikan? Sebab keenam vaksin yang ditetapkan pemerintah memiliki status lolos uji berbeda, efikasi atau kemanjuran berbeda, dengan harga yang berbeda pula. 

* Acuan kurs dollar Rp. 14.182

Sinovac Belum Teruji 

Sejauh ini, Sinovac adalah ujung tombak program vaksinasi pemerintah. Sebelum uji klinis tahap 3 dilangsungkan, Bio Farma dan Sinovac Biotech Ltd. telah menyepakati pembelian 40 juta bulk vaksin pada Agustus lalu. Indonesia bahkan bersedia menggelar uji klinis tahap 3 di Bandung, yang melibatkan 1620 relawan. Data sementara hasil uji klinis ini akan diberikan ke BPOM Januari mendatang untuk memperoleh izin penggunaan darurat. 

Persoalannya, uji klinis November lalu melaporkan bahwa Sinovac, meski aman buat tubuh, menghasilkan tingkat antibodi dalam darah yang lebih sedikit dibandingkan pasien yang telah pulih dari COVID-19. Sebagai perbandingan, uji klinis vaksin Moderna dan Pfizer melaporkan tingkat antibodi yang sama atau lebih tinggi dari antibodi penyintas COVID-19. Sinovac membela diri bahwa meski tingkat antibodi yang dihasilkan lebih sedikit, mereka percaya akan efektivitasnya

Persoalannya, uji klinis November lalu melaporkan bahwa Sinovac, meski aman buat tubuh, menghasilkan tingkat antibodi dalam darah yang lebih sedikit dibandingkan pasien yang telah pulih dari COVID-19.

Terkait keamanan dan efektivitas, sejumlah tenaga kesehatan baru-baru ini menyampaikan kekhawatiran akan dijadikan “bahan percobaan” buat vaksin ini. Bulan lalu, Brasil juga mengumumkan penundaan uji klinis, usai insiden kematian seorang relawan. Presiden Jair Bolsonaro menyambut penundaan ini sebagai ‘kemenangan’ dan dengan gaya bombastis khasnya menyatakan kalau rakyat Brasil tidak akan jadi kelinci percobaan. Kamboja pun menyatakan hal serupa: menyatakan menolak vaksin yang tidak disertifikasi WHO, terlepas dari perjanjian kerjasama pengadaan vaksin antara Kamboja dan China beberapa bulan lalu. “Kamboja bukan tempat sampah” ujar Perdana Menteri Hun Sen. 

Terlepas dari polemik vaksin di luar negeri yang makin aneh, puluhan juta bulk Sinovac sudah terlanjur dibeli. Dengan estimasi kebutuhan 73 juta dosis saja, pembelian ini dapat menghabiskan 10-20 triliun rupiah. Kembali menggelontorkan uang – itu pun kalau anggaran masih ada – untuk membeli vaksin yang lebih menjanjikan dari Moderna atau Pfizer mungkin bisa mengurangi kekhawatiran, namun untuk mendapatkan vaksin tersebut dalam jumlah banyak, kita harus berkompetisi dengan negara maju. People’s Vaccine Alliance minggu lalu menemukan, negara-negara kaya yang mewakili 14% populasi dunia telah memborong 53% stok vaksin yang paling menjanjikan sejauh ini. 

Demi mengakses vaksin terpercaya, tiada cara selain menunggu. Sayangnya, waktu adalah kemewahan yang tak lagi kita miliki. Jangankan melandai, penularan pandemi di Indonesia bahkan belum tiba di puncak. Di bulan kesembilan, testing masih kedodoran, RS rujukan penuh sesak, sementara angka kematian terus merangkak naik. Vaksin memang jalan pintas terbaik buat pemerintah yang gagal menangani pandemi. Walhasil, satu-satunya harapan tersisa adalah agar jalan pintas yang diambil tidak lebih jauh mencelakakan kita.