Lebih dari dua dekade berlakunya UU 13/1998, aturan mengenai kesejahteraan lansia akhirnya akan direvisi. Berdasarkan Daftar Prolegnas 2021 (dokumen Bahan Rapat Panja 17/11/2020), Komisi VIII DPR-RI mengusulkan agar aturan lama berisi 31 pasal tersebut diperbaharui untuk menjawab persoalan meningkatnya jumlah penduduk berusia lanjut di Indonesia.

Sejumlah pertimbangan yang muncul dalam rencana revisi tersebut antara lain; masalah peningkatan jumlah warga berusia lanjut hingga mencapai 10% dari populasi (2020), peningkatan kualitas hidup warga berusia lanjut, beserta peta jalan bagi perwujudan jaminan sosial dan kesehatan serta fasilitas publik yang ramah bagi warga berusia emas.

Sangat relevan UU Kesejahteraan Lansia untuk diperbaharui dan direvisi. Kita tahu pada UU lama dibuat dengan sistem yang masih sentralistik, maka otomatis belum begitu tegas kewenangan pemerintah daerah, dan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Padahal UU Otonomi Daerah saja terus diperbaharui. Maka dalam aturan yang baru ini nantinya kita harus pertegas kewenangan pemda, senafas dengan UU pemerintahan daerah,”

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

Salah satu inisiatif yang patut diapresiasi adalah dorongan bagi pemerintah daerah untuk turut aktif dalam menjangkau warga berusia lanjut dengan pendekatan berbasis hak, seperti duirai oleh Ace Hasan Syadzili sebagai wakil Ketua Komisi VIII. Secara aktif pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah menjangkau warga berusia lanjut yang diperkirakan akan mencapai angka 48 juta jiwa atau 15% dari total jumlah populasi pada tahun 2035. (katadata.co.id, 29/05/2020)

Lokataru: Masalah Lansia Bukan Hanya soal Kesehatan

Revisi UU ini sendiri sedang dalam tahap dengar pendapat dari berbagai pihak oleh panitia kerja RUU Kesejahteraan Lansia. Tahap ini diikuti oleh sejumlah pihak seperti Komnas HAM – 29 September 2020, dan kementerian terkait (Kemensos, Kemenkes, PUPR, Kemen PPA, BNPB dan Kemenhub) – 21 September 2020.

Isu kesejahteraan (produktivitas, jaminan sosial dan kesehatan) masih jadi fokus utama dalam beberapa pembicaraan tersebut, bersama dengan alokasi anggaran spesifik bagi pemenuhan hak para lansia.

Tapi persoalan bagi warga berusia lanjut bukan hanya masalah kesehatan dan jaminan sosial. 

Seperti diurai dalam laporan Para Lansia Bersatulah – Lokataru Foundation (2020); ada sejumlah masalah lain yang cukup serius dalam mengancam kualitas hidup lansia di Indonesia. Dari mulai kemiskinan/ketimpangan ekonomi yang cukup dalam di Indonesia (hak untuk bekerja, properti dan warisan), serta bebas dari rasa takut (hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi) juga perlu mendapat perhatian khusus dalam rencana revisi RUU Kesejahteraan Lansia. 

“Selain kualitas jaminan sosial (BPJS Kesehatan, ASLUT, PKH, Raskin dan BKL) yang sering tidak tepat sasaran dan bermasalah juga dari segi pelayanan, temuan kami juga banyak menemukan praktik diskriminasi, kekerasan dan intimidasi terhadap warga berusia lanjut, kata Adytio Nugroho, peneliti Lokataru Foundation yang giat mendalami isu kesejahteraan lansia.  

Menurut Adytio, kultur yang diskriminatif seperti stigma, stereotip terhadap lansia sebagai warga yang sudah tidak produktif, tidak berguna dan menjadi beban memang jadi masalah kunci bagi keberhasilan pendekatan berbasis hak dalam menjamin kualitas hidup lansia. Masalah tersebut tentu tidak bisa diselesaikan dengan bekal alokasi khusus anggaran kesehatan, jaminan sosial dan pembangunan fasilitas yang bisa diakses oleh warga lanjut usia. 

Memastikan lansia mendapatkan perhatian khusus, tanpa menghilangkan hak – haknya yang lain memang harus jadi prinsip utama (non – diskriminatif) dalam penyusunan revisi ini. 

“Ada banyak kejadian yang menimpa lansia seperti masalah tunjangan hari tua yang menimpa pensiunan karyawan BNI, juga kasus – kasus kekerasan yang menimpa lansia serta perlakuan yang tidak adil pada lansia saat berhadapan dengan kasus hukum ini menuntut pemerintah, tidak hanya menyediakan anggaran, tetapi juga memberi contoh kepada masyarakat kita yang masih awam mengenai masalah lansia untuk lebih menghargai keberadaan mereka, dengan menghadirkan keadilan yang substantif, tidak hanya untuk lansia, tetapi juga untuk semua warga Indonesia”, lanjut Adytio.