Pengumuman vaksin gratis tidak serta merta menuntaskan pandemi. Selain persoalan kualitas dan efikasi vaksin yang akan digunakan, pemerintah juga belum memberikan kepastian untuk proses produksi hingga distribusi, termasuk pemilihan wilayah dan fasilitas kesehatan yang akan menjalani vaksinasi terlebih dahulu. Pengalaman Kementerian Kesehatan dalam pengadaan APD dan korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial juga menambah daftar kekhawatiran.

Keputusan Presiden No. 99 tahun 2020 jadi payung hukum yang mengatur pelaksanaan vaksinasi mulai dari penunjukan vaksin hingga distribusi. Berdasarkan aturan ini, Kementerian Kesehatan berwenang dalam pelaksanaan vaksinasi, menentukan jenis vaksin yang akan dipilih, menetapkan harga, serta bekerjasama dengan badan usaha penyedia dan pemerintah daerah.

Kemenkes juga harus menyediakan kebutuhan seperti syringe, kapas, alkohol, APD, cold chain logistics, cadangan sumber daya listrik, tempat sampah limbah berbahaya dan beracun, serta cairan antiseptik sebelum melaksanakan vaksinasi. Tentunya, Kemenkes membutuhkan mitra swasta atau BUMN untuk melaksanakannya. Kerjasama yang dilakukan oleh Kemenkes bersama pihak swasta, rumah sakit atau pemerintah daerah meliputi dukungan tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, logistik dan transportasi, gudang, keamanan dan sosialisasi masyarakat.  

Sementara itu, terkait pengadaan vaksin hingga diterima oleh masyarakat, roadmap yang disiapkan oleh pemerintah baru mencapai tahap finalisasi. Berkaca pada penyediaan APD di fase awal pandemi, kinerja Kementerian Kesehatan dalam tahap produksi hingga distribusi perlu diawasi. Indonesian Corruption Watch menemukan mitra kerjasama yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan tidak berpengalaman dalam produksi APD. Investigasi yang dilakukan Tempo juga melaporkan sebanyak dua juta APD yang diimpor dari Korea Selatan berakhir menumpuk di gudang.

Menurut Wana Alamsyah, peneliti Indonesia Corruption Watch, dalam kasus pengadaan APD dan fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan abai dalam proses quality control sehingga terdapat produk-produk kadaluarsa atau tidak cocok dengan kebutuhan di Indonesia. Hal ini rawan terulang mengingat, status vaksin Sinovac yang sudah tiba di Indonesia belum melewati uji klinis tahap 3, sehingga dikhawatirkan mengundang potensi vaksin akan dikembalikan karena tidak memenuhi standar keamanan, atau menumpuk di gudang penyimpangan tanpa dimanfaatkan. Hal ini bahkan sudah diamini Sri Mulyani, yang menyebutnya sebagai hal biasa dalam vaksinasi massal. 

Di level distribusi dan pelaksanaan, wacana pemerintah untuk melakukan vaksinasi terhadap 170 juta penduduk juga dapat terhambat oleh kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh akademisi Universitas Muslim Indonesia menemukan 4.2% Puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Prioritas daerah yang akan diberikan vaksin juga perlu mendapat perhatian. Sebelumnya, Kota Depok dan Bekasi disebut akan jadi dua kota yang didahulukan menjalani vaksinasi. Alasannya karena kedua kota ini merupakan zona merah dan memiliki kasus yang tinggi. Selain dari indikator tersebut, pemerintah mestinya melihat juga ketimpangan pencatatan kasus Covid-19 di luar Jawa yang menyebabkan banyak kasus tidak dapat terdeteksi. Tambah lagi, temuan riset Lokataru Foundation mengenai pelanggaran hak tenaga kesehatan mendapati banyak daerah di luar Jawa yang kesulitan menjalankan pelayanan kesehatan akibat kurangnya fasilitas, APD dan tenaga kesehatan. Pada akhirnya, selama angka testing terus gagal mencapai standar internasional, penetapan prioritas vaksinasi pun selalu memiliki potensi kekeliruan yang besar.

Potensi permasalahan selanjutnya adalah kewajiban untuk menjalani vaksinasi. Di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2020 yang menyebutkan ada sanksi denda sebesar Rp 5 juta rupiah apabila menolak sanksi. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lokataru Foundation pada Selasa, 8 Desember lalu, pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyatakan pemerintah justru harus lebih giat mensosialisasikan manfaat vaksin dan terus menjunjung transparansi.

Ragam hambatan di atas menunjukan: kebijakan vaksin gratis tidak dapat diterima serta merta sebagai happy ending dari horor pandemi. Pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang berat untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan, mulai dari penunjukan, produksi hingga distribusi. Terutama mengingat Kementerian Kesehatan telah menunjukan inkompetensinya selama penanganan pandemi setahun terakhir.