Asisten Advokat Lokataru, Al Ayubbi cekcok dengan sejumlah tentara yang hendak mendobrak pintu rumah di Perumahan TNI AD Cijantung, Jakarta Timur. Pada siang di akhir November 2019 itu, Kodam Jaya TNI-AD bermaksud mengosongkan 10 rumah bekas prajurit TNI di Cijantung. Puluhan truk TNI AD lengkap dengan personelnya diterjunkan ke lokasi. Mereka ditugaskan mengeluarkan satu per satu seluruh isi rumah penghuni lama.

Sungguh getir nasib pensiunan pegawai negeri dan purnawirawan TNI beserta anak-cucunya. Rumah yang sudah dihuni puluhan tahun dan dibiayai oleh kocek pribadi, tiba-tiba diklaim sebagai aset negara. Mereka terancam, bahkan ada yang sudah terusir, dari rumahnya yang diperoleh saat masih menjadi anggota aktif TNI.

Ayubbi sudah mengetahui rencana pengosongan itu terlebih dahulu. Dokumen yang  menunjukkan bahwa pengosongan itu tidak sah pun sudah di tangan. “Kami bisa berikan bukti bahwa warga punya hak atas rumah ini,” ujarnya sambil berusaha menghalangi para serdadu yang merangsek maju. Tidak berhasil. Ayubbi dipaksa menyingkir. 

Melihat aksi Ayyubi, perwakilan Kodam Jaya TNI AD datang menemui pihak Lokataru di lokasi. Pihaknya menyatakan pengosongan merupakan instruksi langsung dari Pangdam Jaya. “Kami di sini hanya menjalankan instruksi,” ujarnya seperti dikutip dari Tempo.co.

Di lain pihak, Lokataru yang menerima laporan dari para penghuni menyebut pengosongan 10 rumah tersebut tidak sah. Dalam catatannya, terdapat 7 fakta yang menunjukkan tindakan Kodam Jaya TNI AD tidak punya dasar.

(Personel TNI AD mengeluarkan sejumlah barang milik penghuni. Foto: Delpedro/Lokataru Foundation)

Sejak tahun 1971 warga sudah menempati rumah dinas itu. Menurut warga, rumah itu dibangun dari potongan gaji orang tua mereka semasa aktif menjadi anggota TNI AD. Akan tetapi, Kodam Jaya TNI AD mengklaim objek “Rumah Sederhana Cijantung” ini sebagai rumah dinas milik TNI AD.

“Saat masih aktif sebagai prajurit TNI AD, gaji mereka dipotong untuk membangun rumah tersebut. Naas, setelah masa abdi selesai, Kodam Jaya TNI AD justru mengusir anak mereka dari rumah sederhana yang telah dicicil oleh orang tuanya itu,” kata Ayubbi.

Lokataru menyebut tidak ada perintah pengadilan yang memerintahkan Kodam Jaya TNI AD untuk melaksanakan eksekusi pengosongan rumah terhadap objek Rumah Sederhana Cijantung. 

Menurut advokat sekaligus pendiri Lokataru Haris Azhar, merujuk ke ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, perintah untuk melakukan pengosongan rumah masuk ke dalam pelaksanaan eksekusi riil. Kewenangan untuk melaksanakan eksekusi riil berada pada Jurusita dan Panitera Pengganti. Sehingga tanpa adanya putusan pengadilan, Jurusita dan Panitera Pengganti tak bisa melaksanakan tugasnya. 

Kodam Jaya TNI AD juga tidak bisa menunjukkan menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah secara hukum atas objek Rumah Sederhana Cijantung. “Hingga saat ini Kodam Jaya TNI AD tidak pernah mampu untuk membuktikan bahwa Rumah Sederhana Cijantung itu adalah rumah dinas milik TNI AD,” terang Ayyubi.

Ayubbi menyebut ketentuan kepemilikan yang dimaksud itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. “Kodam Jaya TNI AD tidak pernah bersedia membuktikan kepemilikan berdasarkan dokumen yang sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Sesuai dengan ketentuan di atas, tindakan pengosongan objek Rumah Sederhana Cijantung oleh Kodam Jaya TNI AD adalah sebuah tindakan sewenang-wenang dan tidak mempunyai alas hak berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Senada dengan Kodam Jaya TNI AD, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga tidak bisa menjelaskan bukti kepemilikan yang sah atas objek Rumah Sederhana Cijantung.

Akan tetapi, arogansi Kodam Jaya TNI AD semakin terlihat saat menerjunkan pasukan di luar tugas sebanyak delapan truk. Pasukan tersebut bahkan dilengkapi dengan senjata untuk melakukan pengosongan secara paksa atas rumah warga. Pasukan itu diperintahkan untuk mengeluarkan semua barang milik penghuni tepat pada hari pahlawan, 10 November 2018 silam.

(Personal TNI AD tengah berbaris. Foto: Delpedro/Lokataru Foundation)

“Kodam Jaya TNI AD hanya mampu mengandalkan kemampuan fisik untuk mengusir paksa warga,” tegas Ayubbi.

Lokataru menyebut pihak Kodam Jaya TNI AD juga berupaya menghambat inisiatif warga untuk merawat lingkungan Rumah Sederhana Cijantung. Contohnya saat Rukun Warga (RW) meminta perawatan pengaspalan jalan di kompleks tersebut, pihak kelurahan malah menyarankan untuk minta persetujuan dari Kodam Jaya TNI AD.

Pada 11 November 2019, Kodam Jaya mengirimkan Surat Peringatan ke-3 kepada para warga Rumah Sederhana Cijantung. Bunyi surat itu memberikan warga tujuh hari untuk segera mengosongkan rumah, tanpa memberikan biaya pengosongan rumah, diberikan tempat tinggal pengganti, dan biaya kompensasi yang layak dari Kodam Jaya kepada warga.

Lokataru berharap Kodam Jaya TNI AD menghormati hukum dan hak asasi para keluarga Purnawirawan TNI itu. Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutama atas jasa-jasa orang tua mereka sebagai anggota TNI di waktu lampau. Lokataru meminta agar proses pembuktian bisa digelar dengan otoritas yang sah dalam soal sengketa kepemilikan tanah

 

Siap Diadu di Meja Hijau

Koordinator Penghuni Setempat, Bambang dan penghuni lainnya yang dipaksa angkat kaki dari Rumah Sederhana Cijantung berencana menggugat Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam Jaya) TNI AD. “Kami akan menggugat pengosongan rumah ini karena statusnya belum jelas,” kata Bambang di kompleks perumahan TNI AD Cijantung, pada saat pengosongan terjadi.

Bambang menempati rumah di kompleks TNI Cijantung sejak 49 tahun lalu. Orang tuanya seorang purnawirawan TNI. Ia menuturkan asal muasal keberadaan seluruh warga ke pemukiman TNI itu, yakni karena diberikan pilihan dari Kodam Jaya saat itu kepada para prajurit TNI.

Prajurit TNI yang saat itu tinggal di hotel diberi pilihan lain untuk menerima uang pembelian rumah sebesar Rp 500 ribu atau memilih dibangunkan hunian oleh Kodam Jaya. Sebagian prajurit TNI yang sekarang bermukim di sana termasuk almarhum orang tua Bambang memilih dibangunkan rumah di kompleks TNI Cijantung yang akan dikosongkan ini.

“Ada sekitar 160 prajurit TNI yang saat itu memilih dibangunkan rumah di kompleks ini,” ujarnya seperti dikutip Tempo.co.

Menurut Bambang, penghuni di kompleks TNI Cijantung berhak memiliki rumah-rumah tersebut lantaran sebagian besar rumah telah direnovasi dan berubah bentuk dari kondisi awal. 

 

Diusir Dari Tanah Kusir

Koalisi Anak Bangsa Peduli Jasa Pahlawan menyebut sejak 2015, Kodam Jaya sudah mengosongkan sedikitnya 570 rumah negara di DKI Jakarta. Tidak sedikit rumah negara yang dikosongkan masih berstatus sengketa di pengadilan.

Imparsial dan Koalisi Advokasi Perumahan Purnawirawan mencatat, sepanjang tahun 2019 telah terjadi empat kali pengosongan rumah purnawirawan di Jakarta. Sejumlah titik kompleks perumahan TNI di Jakarta yang dikosongkan oleh Kodam Jaya antara lain KPAD Jatiwaringin, Kompleks Hankam Slipi, Kompleks Kodam Jaya Sumur Batu, Kompleks Perumahan TNI di Tanah Kusir, dan Rumah Sederhana di Perumahan TNI Cijantung.

Pengosongan rumah negara bekas tentara di Tanah Kusir pertama kali dilakukan pada tahun 2017. Pada eksekusi pertama, empat warga Perumahan Tanah Kusir turut ditangkap Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Mereka dituding sebagai provokator demonstrasi warga yang menolak eksekusi pengosongan. Demonstrasi berujung bentrok dengan sejumlah petugas.

(Ilustrasi: Truk milik TNI AD terparkir di komplek Cijantung. Foto: Delpedro/Lokataru Foundation)

Di tahun 2018 kejadian serupa terulang. Warga Perumahan Tanah Kusir kembali menolak rumahnya dieksekusi. Kodam Jaya sampai menerjunkan personel anti huru-hara guna meredam amarah warga yang berdemonstrasi.

Dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang Kodam Jaya, sejumlah warga Kompleks Perumahan Tanah Kusir memberikan kuasa kepada Lokataru Kantor Hukum & HAM sebagai tim hukum. Lokataru berupaya membuktikan kepemilikan pribadi atas hunian di Kompleks Perumahan Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Penghuni Kompleks Perumahan  Tanah Kusir saat ini berjumlah 347 rumah, terdiri dari 800 Kartu Keluarga (KK) dengan luas areal 61.447 M2, dan keseluruhannya belum memiliki sertifikat tanah.

Selama ini penghuni Kompleks Perumahan Tanah Kusir hanya memiliki bukti berupa penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih dan juga memiliki itikad baik, dibuktikan dengan selalu melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Surat Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta bernomor 2825/6.31.74.300/VII/17, tertanggal 30 Agustus 2017, menyatakan bahwa bidang tanah di Kompleks Perumahan Tanah Kusir belum terdaftar. Ini menjadi angin segar untuk warga Kompleks Perumahan Tanah Kusir. Surat tersebut menepis klaim kalau rumah itu milik negara. Artinya, bidang tanah yang terdapat di Kompleks Perumahan Tanah Kusir, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan memang bukan milik pihak manapun.

Atas dasar itu, Lokataru mendampingi para penghuni Kompleks Perumahan Tanah Kusir melakukan serangkaian advokasi administrasi kepada lembaga-lembaga negara, antara lain dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah warga Kompleks Perumahan Tanah Kusir ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam permohonannya, Lokataru menyebut para penghuni yang didampinginya merupakan pemilik sekaligus penguasa absolute atas rumah-rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Tanah Kusir. Pihaknya juga menyebut kliennya dalam menikmati pemanfaatan secara penuh atas rumah-rumah milik mereka belum dapat terpenuhi karena tidak ada sertifikat hak milik.

Setelah itu, Lokataru juga mendampingi 214 warga melakukan permohonan serupa ke Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Di awal bulan Maret 2020, Lokataru melayangkan surat pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengenai penyelesaian kasus pertanahan warga Kompleks Perumahan Tanah Kusir, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.  

Lokataru mengadukan klaim sepihak Kodam Jaya terhadap bidang tanah di Kompleks Perumahan Tanah Kusir. Pihaknya mengatakan Kodam Jaya tidak memiliki surat kepemilikan tanah, sehingga dinilai telah melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa hak yang sah.

“Kodam Jaya tidak memiliki surat kepemilikan tanah, hal tersebut dapat dibuktikan oleh fakta di lapangan yang ditemukan [Lokataru], yakni telah terdapat 8 sertifikat hak milik yang terbit di dalam Kompleks  Perumahan Tanah Kusir,” tulis surat yang ditandatangani Advokat Lokataru, Haris Azhar.

Pada 24 Juni 2020, Lokataru melaporkan dugaan tindak maladministrasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Laporan ini berkaitan dengan mangkraknya tindak lanjut dari pelaporan dan permohonan penyelesaian sengketa tanah yang telah diajukan sebelumnya.

 

Kilas Balik Berdirinya Kompleks Tanah Kusir

Pada September 1964, anggota tentara dan keluarganya yang semula tinggal di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dipindahkan ke lokasi Kompleks Perumahan Tanah Kusir, Kelurahan Tanah Kusir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemindahan tersebut dilakukan karena Lapangan Banteng akan dibangun hotel; yang sekarang dikenal dengan nama Hotel Borobudur.

Plang yang dipasang Kodam Jaya di Komplek Kodam Tanah Kusir. Tribun news

Komandan Detasemen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia pada saat itu, Kapten Montolalu menjadi panitia yang mengatur pemindahan anggota tentara dan keluarga dari Lapangan Banteng ke Kompleks Perumahan Tanah Kusir.

Kapten Montolalu mengumumkan Lapangan Banteng sudah di ruislag (tukar guling) dan semua anggota diharuskan pindah dengan diberikan 2  pilihan.

Pilihan pertama adalah diberikan uang, kemudian bebas membeli atau membangun rumahnya di tempat lain. Sedangkan pilihan kedua, diberikan rumah; yang memilih opsi ini akan diberikan rumah di Kompleks Perumahan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Sejak menempati Kompleks Perumahan Tanah Kusir pada tahun 1964, para penghuni tidak pernah mendapatkan bantuan dari Kodam Jaya. Segala biaya keperluan mengenai rumah tersebut dibayar dengan swadaya para penghuni secara mandiri, mulai dari biaya renovasi rumah, membangun fasilitas umum dan sosial lainnya, serta pemasangan listrik dan PAM.

Bukti lain mengenai kepemilikan dan penghunian para penghuni atas rumah di Kompleks Perumahan Tanah Kusir ditunjukkan melalui pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayarkan oleh penghuni secara tertib. Selain itu, para penghuni sudah tinggal dan merawat rumah tersebut sejak tahun 1964.

 

Ramai Bisnis Rumah Bekas Tentara

Asisten Advokat Lokataru, Al Ayubbi menyebut tindakan pengosongan dan klaim sepihak yang dilakukan Kodam Jaya merupakan bagian dari bisnis gelap yang tidak diketahui banyak orang. “Tidak menutup kemungkinan hal serupa bisa terjadi kepada prajurit TNI lain,” ungkap Ayubbi.

Ironis, di tengah geliat Kodam Jaya melakukan pengosongan rumah bekas tentara belakangan ini, tak satupun yang menyentuh sejumlah jenderal yang memiliki lebih dari satu unit rumah negara khusus tentara. 

Merujuk laporan Tempo, ada banyak modus operandi yang dilakukan untuk dapat memiliki lebih dari satu unit rumah negara khusus tentara ini. Modus yang paling populer adalah Over VB atau Verhuis Besluit. Modus ini dilakukan dengan memperjualbelikan surat izin penghunian. Biasanya surat izin itu dijual berkisar Rp 400 – 800 juta.

Modus yang kedua adalah dengan mengalihkan penguasaan rumah kepada menantu yang berstatus tentara aktif sehingga rumah dapat dikuasai dalam jangka waktu yang panjang. Terakhir adalah dengan menggunakan nama tentara aktif lain.

 

Pensiunan IPDN Tinggal Menunggu Waktu

Selain pensiunan tentara, pensiunan dosen dan pegawai Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta juga tengah ngeri-ngeri cemas. Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri berencana melakukan pengosongan rumah negara yang dihuni oleh para pensiunan dosen dan pegawai IPDN itu.

Kemendagri dinilai telah melakukan tindakan sewenang-wenang. Pasalnya, Ombudsman RI telah mengirim surat pada 19 Desember 2019 perihal Penundaan Eksekusi Pengosongan Rumah Negara Kampus IPDN Jakarta. Tindakan Kemendagri ini menyebabkan kerugian hak atas tempat tinggal yang layak bagi para pensiunan pegawai dan dosen IPDN Kampus Jakarta.

“Pengosongan paksa terhadap para pensiunan dosen dan pegawai Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jakarta, ibarat habis manis sepah dibuang. Negara seharusnya melihat jasa dan pengabdian mereka terhadap negara,” kata Ayubbi.

Selaku kuasa hukum sejumlah pensiunan dosen dan pegawai IPDN Jakarta, Lokataru membeberkan temuan fakta-fakta yang menunjukkan Kemendagri telah bertindak sewenang-wenang yang kepada para pensiunan pegawai dan dosen IPDN Jakarta.

Diketahui para pensiunan pegawai dan dosen IPDN Jakarta ini sudah menempati Rumah IPDN sejak tahun 1967. Dahulu mereka merupakan para dosen dan pegawai IPDN Jakarta. Menjelang pensiun mereka dijanjikan akan diberikan rumah. Naas rumah yang dijanjikan hingga saat ini tak kunjung juga diberikan; mereka justru terancam terusir dari rumah IPDN tersebut.

Berdasarkan Surat Nomor 012/12180/SJ, yang dikeluarkan pada 5 November 2019, perihal Penertiban Rumah Negara (IPDN) Kampus Jakarta, Kemendagri bersikeras melakukan upaya pengosongan rumah para pensiunan dosen dan pegawai IPDN Kampus Jakarta.

Para pensiunan pegawai dan dosen IPDN Jakarta telah membuat laporan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kemendagri ke Ombudsman RI. Pada tanggal 19 Desember 2019, Ombudsman RI telah mengeluarkan surat kepada Kemendagri, perihal Penundaan Eksekusi Pengosongan Rumah Negara Kampus IPDN Jakarta. 

Kendati demikian, pihak Kemendagri tetap memaksakan akan melakukan proses pengosongan rumah kepada para pensiunan dosen dan pegawai IPDN Kampus Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Kemendagri yang mengirimkan kembali surat pengosongan rumah negara  di IPDN Kampus Jakarta kepada para pensiunan pegawai dan dosen IPDN Jakarta pada 24 Januari 2020 lalu.

Tindakan diskriminatif juga dilakukan pihak Kemendagri dengan memberikan kompensasi hanya kepada beberapa orang Pensiunan Dosen IPDN Kampus Jakarta. Sedangkan para pensiunan pegawai dan dosen IPDN Kampus Jakarta lain yang juga akan diusir dari rumah IPDN tidak mendapatkan kompensasi apapun.

“Negara harus memberikan uang pengganti yang layak tanpa diskriminasi dengan penghuni lainnya,” tegas Ayubbi.

Para Pensiunan Pegawai dan Dosen IPDN Kampus Jakarta sesungguhnya tidak keberatan untuk keluar dari rumah-rumah yang berada di Kompleks IPDN Kampus Jakarta, akan tetapi Para Pensiunan Pegawai dan Dosen IPDN Kampus Jakarta meminta tambahan waktu hingga mendapatkan rumah pengganti dan diberikan kompensasi yang layak

“Mereka tidak memaksa supaya rumah dinas itu menjadi hak milik, mereka hanya meminta uang pengganti karena uang pribadi mereka telah digunakan untuk merenovasi rumah negara supaya layak huni,” jelas Ayubbi.

Musim klaim sepihak rumah negara ini belum berlalu. Indonesia belum membenahi aset-aset negara yang meliputi tanah, rumah dinas baik yang dihuni oleh pensiunan maupun pegawai aktif. Walhasil, pengosongan dan pengklaiman sepihak rumah negara kemungkinan akan berulang di waktu mendatang.