Studi dari Universitas Adelaide dan Universitas Deakin baru-baru ini menyatakan pemanasan global dan kenaikan permukaan laut tengah mengancam kelangsungan hidup komodo (Varanus komodoensis). Populasi kadal raksasa yang endemik di lima pulau – Komodo, Rinca, Nusa Kode, Gili Motang, dan Flores dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) –  itu akan berkurang lantaran penyusutan habitat akibat perubahan iklim. 

Berdasarkan simulasi, para peneliti memprediksi pengurangan luas habitat Komodo sebesar 8-87% di tahun 2050 yang mengarah pada penurunan populasi komodo di kisaran 27-99% di seluruh rentang spesies. 

Kondisi di atas patut diantisipasi sesegera mungkin, misalnya dengan membangun area konservasi baru berkualitas tinggi untuk kelangsungan komodo, menjaga keaslian habitat mereka, merelokasi ke tempat terisolir selama beberapa dekade, dan menjalin kerjasama dengan lembaga maupun pegiat konservasi serta masyarakat lokal untuk mencegah kepunahan komodo dari dampak perubahan iklim. 

Namun, sebuah foto yang viral di media sosial beberapa minggu silam malah menyuguhkan kita pemandangan yang jauh bertolak belakang dengan kiat-kiat di atas.

Unggahan akun instagram @gregoriusafioma yang memicu perdebatan publik mengenai investasi di Taman Nasional Komodo

Menuju Destinasi Wisata Premium

Sejak 2011, pemerintah sudah ingin ‘memoles’ kawasan konservasi TNK menjadi ladang investasi, salah satunya Pulau Rinca, yang belakangan jadi bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo. Pulau Rinca diplot untuk pembangunan geopark seluas 1,3 hektar – digadang-gadang bakal menyerupai ‘Jurassic Park’ – terintegrasi dengan sarana pendukung yang tengah dibangun Kementerian PUPR. Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2021.  

Pembangunan senilai Rp 69,96 miliar itu mencakup pusat informasi dan souvenir, restoran, toilet umum, kantor pengelola, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka publik, penginapan untuk peneliti dan pemandu wisata. Semua dirancang dengan elevated deck untuk mengurangi interaksi pengunjung dengan lalu lalang komodo di darat. Pihak pengembang juga akan membangun rest area seperti villa, restoran, penginapan untuk karyawan, dan office park di pulau yang sama.

Selanjutnya, Pulau Komodo sebagai destinasi wisata eksklusif akan mematok tarif masuk 1.000 USD per wisatawan. Tak jauh dari sana, di Pulau Padar, akan dibangun rest area lengkap dengan sentra kuliner dan dermaga kelas premium. Terakhir, sebagai calon lokasi pertemuan G20 dan KTT Asean tahun 2023, pemerintah akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah Golo Mori, yang rencananya akan dihuni hotel bintang lima dan convention center

Risiko Bencana 

Langkah pemerintah pusat dan daerah bersama dengan pihak swasta untuk mendirikan infrastruktur serta sarpras pendukung wisata alam di TNK telah melahirkan berbagai risiko bencana ekologis dan sosial. Pembangunan yang mengandalkan ‘betonisasi’ akan mengubah wajah ekosistem pulau-pulau di kawasan TNK, yang sudah ribuan tahun menyokong penghidupan komodo dan masyarakat lokal. 

Berdasarkan simulasi, para peneliti memprediksi pengurangan luas habitat Komodo sebesar 8-87% di tahun 2050 yang mengarah pada penurunan populasi komodo di kisaran 27-99% di seluruh rentang spesies.    

Habitat komodo yang terbentuk alami melalui proses jutaan tahun itu beresiko rusak dan tak bisa dipulihkan. Contohnya perubahan bentang alam yang sudah terjadi di bukit tempat komodo mencari mangsa di Pulau Rinca, akibat dikapling untuk lokasi bangunan dan helipad

Sementara itu, komodo yang punya kebiasaan berjemur di pesisir juga terpaksa harus menyaksikan hilir mudik kendaraan pengangkut material proyek. Polusi udara dan suara yang dihasilkan berpotensi meningkatkan ‘tekanan psikis’ terhadap para komodo yang sudah lama sulit beradaptasi dengan aktivitas bisnis yang merebut ruang hidupnya. 

Habitatnya menyusut, diteror oleh mesin-mesin pembangunan (Reuters)

Karena aktivitas konstruksi, satwa purba itu kini digiring untuk masuk lebih dalam ke pulau demi menjamin keselamatan para pekerja proyek. Pihak Pemprov NTT bahkan mengusulkan pembangunan pagar pembatas agar komodo tidak berkeliaran mendekati lokasi proyek. Di Lembah Loh Buaya, Pulau Rinca, salah satu konsentrasi populasi komodo kini diduduki pekerja proyek yang ingin membangun dermaga premium dan rest area milik swasta – ini kejadian pertama sepanjang sejarah taman nasional yang dinamakan Warisan Dunia oleh UNESCO pada 1991, serta satu dari tujuh keajaiban dunia versi New 7 Wonders Foundation pada 2012. 

Status TNK, alih-alih jadi motivasi pemerintah untuk menggalakan konservasi dan menjaga keutuhan habitat komodo, kini sekedar jadi papan reklame bagi wisatawan kelas ekonomi menengah ke atas saja. Atas nama pemasukan devisa, Negara gas terus pengembangan sektor pariwisata, apalagi sejak target kunjungan wisatawan tahun ini meleset jauh akibat pandemi Covid-19. 

Dampaknya tidak hanya terhadap ekosistem daratan, melainkan juga kehidupan bawah laut. Terumbu karang dan biota laut di wilayah bahari kawasan TNK ikut terancam akibat peningkatan lalu lintas kapal pengangkut wisatawan. Di saat yang sama, area tangkapan ikan nelayan lokal makin terhimpit. Restoran, perhotelan, dan fasilitas lainnya dalam kawasan TNK berisiko menghasilkan berbagai limbah serta polusi yang dapat mengancam habitat komodo dan kualitas tempat tinggal warga setempat. 

KLHK berdalih bahwa penataan sarpras oleh Kementerian PUPR dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tanpa mengganggu populasi komodo, dan hanya memanfaatkan sedikit lahan Pulau Rinca. Namun dokumen UNESCO yang mendeklarasikan TNK sebagai Warisan Alam Dunia sedari awal menyatakan perlindungan tidak hanya wajib dilakukan terhadap satwa komodo, tapi juga terhadap keutuhan ekosistem satwa dan vegetasi lain dalam pulau. 

UNESCO juga telah menegaskan dalam Konvensi Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia – kepada setiap negara penandatangan termasuk Indonesia – untuk memastikan langkah-langkah efektif dan aktif ditempuh untuk konservasi warisan budaya dan alam yang berada di dalam wilayahnya berdasarkan Pasal 5 konvensi tersebut. 

Kamus daring Inggris Merriam-Webster mendefinisikan konservasi sebagai “an area of land that is protected and that cannot be built on or used for certain purposes”, jelas sekali bahwa konservasi bukan hanya bertujuan untuk melindungi, tetapi juga sebagai lampu merah untuk kegiatan pembangunan atau pemanfaatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan konservasi. Maka itu, jika masih menganggap dirinya punya kewajiban menjaga warisan dunia, pemerintah semestinya mengedepankan pelestarian dan integritas kawasan konservasi, bukan investasi. 

Modus Lama di Pulau Si Komo

Modus perubahan zonasi inti dan zonasi rimba ke zonasi pemanfaatan oleh KLHK untuk memuluskan jalan PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) dan PT Segara Komodo Lestari (SKL) berinvestasi di TNK bukan pertama kali ini terjadi. Pola bisnis pengembangan ecotourism sejenis juga dapat ditemui di sejumlah kawasan Taman Nasional yang menjadi area investasi perusahaan milik David Makes – bos PT. Komodo Wildlife Ecotourism sekaligus Ketua Tim Percepatan Pengembangan Ekowisata Kemenpar – di TN Bali Barat, TN Tanjung Puting dan Sebangau, Kawasan Danau Toba, dan kaki Gunung Ijen Banyuwangi

Sunspirit for Justice and Peace, organisasi advokasi warga Labuan Bajo, mencatat sejumlah ancaman bagi kelangsungan konservasi TNK akibat pembangunan destinasi wisata premium, antara lain hilangnya sumber mata air bagi populasi komodo dan warga akibat keberadaan sumur bor, kerusakan habitat alami komodo, kerusakan bentang alam yang dipicu oleh penggusuran bukit di Pulau Rinca, penurunan zonasi dari inti menjadi pemanfaatan mempercepat kerusakan lingkungan, dan penggusuran ruang hidup warga lokal di pesisir Pulau Komodo. 

Pada tahun 2019, Gubernur NTT Viktor Laiskodat sempat mewacanakan relokasi hunian penduduk asli Pulau Komodo untuk mengembalikan karakter habitat komodo yang liar dan agresif. Namun, wacana tersebut diprotes oleh warga setempat karena mereka merasa selama ini tidak pernah mengganggu kelangsungan hidup Komodo, bahkan sebaliknya, keberlangsungan ekosistem komodo tak terlepas dari jasa warga setempat. 

Merujuk catatan Sunspirit, hingga hari ini TNK telah menghidupi usaha wisata di Labuan Bajo; terdiri dari 80 hotel dari kelas bintang hingga melati dengan ribuan karyawan, 59 Biro Perjalanan, 16 agensi perjalanan, lebih dari 100 pemandu wisata, 7 informasi pariwisata, 400-an kapal wisata yang mempekerjakan lebih dari 3.000 karyawan, juga ratusan jasa angkutan travel wisata, dan ribuan keluarga yang ekonominya terbantukan dari berdagang souvenir. 

Setelah masuknya program KSPN dalam kawasan TNK yang sarat dengan investasi, masyarakat lokal yang saat ini menggantungkan mata pencaharian pada sektor pariwisata berisiko terpental. Untuk tetap bisa ambil bagian dalam roda ekonomi wisata adalah untuk menjadi pegawai hotel dan resort, tour guide, dan seterusnya.

Belum lagi privatisasi sumber daya vital besar-besaran untuk menopang operasional seluruh bangunan dan fasilitas wisata premium. Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) menemukan adanya ketimpangan mencolok antara konsumsi air antara warga dengan hotel-hotel berbintang, terlebih saat nanti penyelenggaraan G20 dan KTT ASEAN tahun 2023 diselenggarakan. 

Dalam dialek masyarakat setempat, komodo disebut Ora. Ini berawal dari legenda Empu Najo yang memiliki satu anak laki-laki bernama Gerong dan dua anak kembar perempuan, yang salah satunya merupakan seekor komodo bernama Ora. Legenda ini menandai keterikatan antara warga dan komodo. Warga tidak pernah khawatir meskipun komodo sering ke kampung untuk memakan ternak. Untuk menyuruh pergi komodo, warga hanya perlu mengucap “Sebae, moke mai asde lao wali ri hu” yang artinya “Komodo, pergilah, jangan ganggu”. 

Interaksi ini telah berlangsung selama ribuan tahun, hingga hari ini. Namun, saat pembangunan jadi panglima, mampukah ia bertahan sampai anak cucu mereka?