Terhitung tiga hari pasca penutupan Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo (TNK), pada 26 Oktober lalu, 1.000 ekor Komodo telah dipasangi chip. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno, mengatakan chip tersebut untuk memudahkan monitoring sekaligus mengetahui mana komodo lama dan komodo baru.  

Berdasarkan hasil monitoring KLHK bersama Komodo Survival Program (KSP) dan Balai Taman Nasional Komodo, jumlah populasi komodo selama 2018-2019 meningkat dari 2.897 individu menjadi 3.022 individu. Populasi terbanyak ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca – rencana lokasi pembangunan KSPN – dengan masing-masing konsentrasi habitat di Lembah Loh Liang dan Lembah Loh Buaya, tempat komodo berinteraksi dengan wisatawan.

Pada bulan Maret dan April lalu, para ranger melakukan monitoring populasi Komodo di Lembah Loh Dasami (Pulau Rinca) dan Nusa Kode. Kedua lokasi tersebut merupakan dua dari sepuluh lokasi sampling permanen monitoring populasi komodo di TNK, sedangkan sisanya di Pulau Komodo, Rinca, dan Gili Motang. 

Selain Pulau Komodo dan Pulau Rinca, 7 ekor komodo ada di Pulau Padar, 69 ekor di Gili Monang dan 91 ekor di Nusa Kode. Persebaran komodo juga bisa ditemukan di luar kawasan konservasi TNK, di cagar alam Wae Wuul, Wolo Tadho, Riung, dan Tujuh Belas  Pulau – Pulau Flores

Incaran Sindikat Penyelundupan Satwa Langka

Namun, ekosistem komodo masih terganggu oleh aktivitas perburuan yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Perburuan ini diduga didalangi oleh sindikat penyelundupan satwa langka yang ingin menyerahkan komodo kepada calon pembeli di luar negeri. 

Polisi menunjukkan barang bukti kasus perdagangan satwa di Mapolda Jatim (Suryanto/Radar Surabaya)

Tahun 2019, pihak kepolisian daerah (Polda) Jawa Timur mengungkap penyelundupan komodo dari Pulau Flores. Rata-rata komodo dibeli dengan harga Rp 6 juta hingga Rp 8 juta, kemudian dijual kembali belasan hingga ratusan juta rupiah untuk satu komodo. Dari sindikat yang sama, pihak kepolisian menemukan bukti 41 komodo sudah dikirim ke luar negeri. Transaksi dilakukan melalui jejaring facebook. Sindikat ini disebut-sebut telah beroperasi sejak 2016.           

Masih banyak orang yang beranggapan bahwa komodo hanya memiliki habitat di dalam kawasan TNK. Padahal komodo juga bermukim di pulau-pulau kecil sekitar daratan Pulau Flores. Kelemahan tersebut lantas dimanfaatkan oleh sindikat penyelundupan satwa langka untuk menjalankan aksinya. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyebutnya sebagai kejahatan konservasi dan ia meminta agar Komodo dikembalikan oleh pembeli, baik Komodo yang habitatnya berasal dari dalam (in situ) maupun luar (ex situ) kawasan TNK. 

Dilindungi atau ‘Dinegosiasi’?

Satwa liar Komodo dilindungi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa. Sementara Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), mencantumkan Komodo ke dalam daftar satwa yang dilarang untuk diperdagangkan secara komersial atas spesimen utuh atau bagian apapun, baik mati atau hidup.  

Di sisi lain, pemerintah tengah merancang skema untuk meningkatkan pemasukan negara lewat bisnis sewa satwa liar. Langkah ini diduga dapat melegalisasi transaksi satwa komodo        

Selain penyelundupan ilegal, ancaman populasi Komodo di Pulau Flores kebanyakan bersumber dari perburuan rusa – mangsa komodo –  secara berlebihan, metode pertanian tebang-bakar, dan persaingan tinggi dengan anjing liar yang dibawa oleh manusia. Komodo Survival Program menemukan ancaman yang berbeda terhadap populasi Komodo berdasarkan kondisi tiap-tiap pulau, baik di Taman Nasional Komodo dan Pulau Flores. Penyebab lainnya terkait risiko tinggi kebakaran lahan akibat vegetasi yang kering di sejumlah pulau, seperti Wae Wuul yang mengalami kebakaran lahan sekitar bulan Agustus lalu. Tahun 2018, terjadi kebakaran lahan sebanyak dua kali di padang savana Pulau Gili Lawa Darat dan di Loh Pede Pulau Komodo, TNK.  

Di sisi lain, pemerintah tengah merancang skema untuk meningkatkan pemasukan negara lewat bisnis sewa satwa liar. Langkah ini diduga dapat melegalisasi transaksi satwa komodo. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan tengah mendorong upaya monetisasi sumber daya alam (SDA) untuk penyusunan neraca moneter SDA berdasarkan data fisik yang dihimpun oleh BPS (unit in charge) dari sejumlah kementerian sektoral yang berkaitan dengan bidang pemanfaatan SDA. 

Salah satu konsep yang ditawarkan yakni rent capture satwa khas Indonesia yang dilindungi seperti komodo, cendrawasih, dan lain-lain. DJKN pun menggandeng beberapa ahli dari IPB dan institusi lainnya untuk menakar nilai ekonomis dari flora dan fauna yang akan masuk dalam neraca tersebut. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi pemanfaatan SDA, mencontoh Cina yang menyewakan panda dengan tarif USD 1 juta untuk biaya penyewaan.

“Harga sewa” satwa purba seperti komodo sendiri tidak bisa ditaksir dengan harga pasar, karena tidak ada pasar yang menjual komodo; kalaupun ada, sifatnya ilegal dan tidak dapat dijadikan harga pembanding. Biaya yang dihitung terdiri dari pengadaan dan intrinsic value setelah mempertimbangkan kelangkaan satwa Komodo di Indonesia. Biaya pengadaan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memelihara satwa mulai dari bibit hingga dewasa. Sedangkan intrinsic value adalah biaya terkait kelangkaan aset (komodo) itu sendiri.

Belum tuntas persoalan wisata premium di TNK, sudah ada rencana rental komodo. Jika betul dijalankan, langkah ini tentu makin membahayakan spesies komodo. Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature (IUCN), satwa Komodo masuk dalam Red List of Threatened Species dan berstatus vulnerable (rentan) terhadap kepunahan. Pemerintah seharusnya fokus dulu melestarikan satwa Komodo dan meningkatkan pengawasan terhadap berbagai ancaman dan kejahatan yang dapat mengurangi jumlah populasi Komodo, bukan sebaliknya menyewakan satwa yang dilindungi untuk kepentingan devisa semata.