Keterlibatan PT. Komodo Wildlife Ecotourism dan PT. Segara Komodo Lestari di Taman Nasional Komodo adalah hasil dari proses privatisasi berbagai wilayah konservasi di Indonesia selama dua dekade terakhir. Siapa yang paling bertanggung jawab mewujudkan privatisasi? Seperti apa keterlibatan aktor politik-bisnis dalam memastikan privatisasi di TNK?

Babak Pertama: Regulasi Pelancar Privatisasi

Dibukanya arena untuk memperebutkan konsesi TNK kepada pihak swasta dipicu oleh krisis keuangan Asia Tenggara pada akhir 1980-an dan 1990-an, yang membuat ekonomi Indonesia membutuhkan sumber pendapatan baru dari sektor pariwisata. 

Pasal 31 UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA dan Hayati memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk memanfaatkan taman wisata alam. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 66/Dep. Keh/1965, TNK mulai beroperasi sejak tahun 1980 dan termasuk dalam kategori suaka margasatwa.

Satu tahun setelah disahkannya UU No. 6 tahun 1990, pulau satwa endemik Indonesia tersebut ditetapkan sebagai salah satu Tujuh Keajaiban Dunia oleh UNESCO. Sebagai situs keajaiban dunia, TNK sontak mengundang perhatian berbagai konsorsium global.

The Nature Conservancy (TNC), konsorsium pengelola konservasi terkemuka di dunia asal Virginia, Amerika Serikat, memasuki TNK pada tahun 1995 atas undangan Pemerintah Indonesia. Pemerintah membutuhkan bantuan TNC untuk mendanai proyek revitalisasi dan manajemen lahan di TNK, memberikan bantuan pengawasan terhadap lahan konservasi dan mengeksplorasi potensi pariwisata sebagai upaya konservasi. Hasilnya, dari tahun 1997 hingga 2001, TNC menginvestasikan dana sebesar US$289 juta. 

Selain pendanaan, kontribusi lain yang diberikan TNC adalah Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: 65/Kpts/DJ-5/2001 yang mengatur zonasi lahan di TNK. Melalui peraturan ini, zonasi dapat diatur per lima tahun. Peraturan ini membuka gerbang penyempitan lahan untuk satwa dan pemukiman serta meluasnya area yang dapat digunakan untuk situs pariwisata.

Babak Kedua:  Privatisasi Pertama

Privatisasi TNK dimulai di tahun 2004 oleh PT. Putri Naga Komodo (PNK), joint venture antara TNC dengan PT. Jayatsa Putrindo. Perusahaan yang disebut terakhir dimiliki oleh konglomerat pariwisata Asia Tenggara kelahiran Malaysia, Feisol Hashim. Hashim juga dikenal karena kontribusinya terhadap inisiasi kerangka ASEAN Tourism, penasihat di beberapa kementerian dan memiliki hubungan saudara dengan Mahathir Mohamad, Mantan Perdana Menteri Malaysia.

Pendirian disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor 195/Menhut-II/2004, meskipun baru diumumkan secara publik di tahun 2005. Kerjasama di bawah tajuk Komodo Collaborative Management Initiative (KCMI) ini berdurasi selama 30 tahun. Meskipun KCMI merupakan gabungan antara PNK, pemerintah daerah dan komunitas lokal, PNK tetap menjadi pemegang keputusan dominan

Pada periode ini, LSM internasional, Swiss Contact juga memasuki wilayah Labuan Bajo dan mengeksplorasi potensi pendirian usaha perhotelan. Kedatangan mereka mendorong meningkatnya jumlah investor di Nusa Tenggara hingga tahun 2008.

Di tahun 2010, kurang 25 tahun dari masa kontrak yang telah ditentukan, PT. TNK dibubarkan tanpa ada pertanggungjawaban terhadap Kementerian Kehutanan. Peneliti dan LSM menemukan beberapa alasan pembubaran PNK, antara lain penolakan warga akibat eksploitasi dan kekerasan, kesulitan dalam mengimplementasikan kerjasama dan konflik internal antara TNC dan PT. Jayatsa Putrindo, di mana TNC menganggap perusahan tersebut terlalu berorientasi pada profit.

Babak ketiga: Promosi dan Relaksasi Perizinan

Tidak lama setelah dibubarkannya PNK, Kemenhut mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010. Dalam peraturan tersebut, perusahaan yang ingin berinvestasi di TNK harus memperoleh Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yang ditempuh berjenjang, mulai dari proses administratif di tingkat daerah hingga Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam  (IUPSWA) di tingkat Menteri Kehutanan. Prosedur tersebut dapat memakan waktu 1,5 tahun

Dikepung dari berbagai penjuru, akhirnya Taman Nasional Komodo siap jadi wisata premium (Shutterstock)

Pemerintah kembali mengatur zonasi TNK di tahun 2012 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK.21/IV-SET/2012 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo dan SK.34/PJLKKHL-3/2012 tentang Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam TN Komodo. Melalui peraturan tersebut, sebesar 265 hektar lahan dikonversi untuk kepentingan usaha.

Di tahun 2011, pemerintah mendirikan Yayasan Komodo Kita (YKK) untuk bantu mempromosikan potensi pariwisata TNK. YKK dihuni oleh tokoh-tokoh seperti Jusuf Kalla, Arifin Panigoro, Peter Sondakh dan Rikar Bagun, Sofyan Wanandi, Sulistiyanto, Suryadi Sasmita, Budiarto Tanojohardjo dan Don Bosco Selamun. Salah satu inisiatif YKK adalah untuk menyulap Kabupaten Manggarai Barat menjadi kawasan pariwisata khusus.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat serangkaian event promosi TNK, salah satu diantaranya adalah Sail Komodo di tahun 2013. Acara yang memakan biaya Rp 73 triliun ini dihelat di Pulau Pede, tempat beroperasi PT. Sarana Investama Manggabar yang dimiliki oleh Setya Novanto, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan politisi Partai Golkar (di tahun 2016 menjadi Ketua Umum Golkar berkat dukungan pemerintahan Joko Widodo). 

Usaha-usaha tersebut berhasil mencapai tujuannya, yaitu mencari pengganti PNK sebagai pengembang usaha pariwisata di TNK. Sejak peraturan mengenai IPPA ditetapkan dan berbagai kegiatan promosi,  tujuh perusahaan mengajukan IPPA di TNK. Dua perusahaan mendapat izin, sementara lima sisanya – meliputi PT Sinar Cahaya Kemuliaan, PT Kirana Satya Abadi, PT Perdana Surya Dinamika, PT Inti Selaras Abadi dan PT Karang Permai Propertindo – belum mendapatkan izin hingga saat ini.

Acara yang memakan biaya Rp 73 triliun ini dihelat di Pulau Pede, tempat beroperasi PT. Sarana Investama Manggabar yang dimiliki oleh Setya Novanto, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan politisi Partai Golkar

Perusahaan pertama yang mendapat IPPA adalah PT. Segara Komodo Lestari, yang mendapatkan IUPSWA No 7/1/IUPSWA/PMDN/2013 untuk lahan 22 hektar di Pulau Rinca, ditetapkan melalui SK Kemenhut No. 5.557/Menhut/II/2013. Izin berdurasi selama 55 tahun, termasuk evaluasi selama lima tahun sekali dan nilai investasi per tahun rata-rata mencapai 2-4 miliar. Pembangunan sarana dan prasarana ditetapkan maksimal seluas 10% dari luas izin, atau 2,21 hektar untuk Pulau Rinca dan 42,6 hektar Pulau Komodo serta Pulau Padar. Sisanya menjadi wilayah publik.

Jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengeluarkan SK.796/Menhut-II/2014 yang memberikan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) kepada PT. Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) di Pulau Padar dan Pulau Komodo yang terdiri atas 274,81 hektar (19,6% dari luas Pulau Padar) dan 154,6 Ha (3,8% dari luas Pulau Komodo).

Rheza Herwindo, putra sulung dari Setya Novanto, saat itu menjabat sebagai komisaris di PT. KWE. Sedangkan Sujono Hadi Sudarno menjabat sebagai direktur. Sujono merupakan orang kepercayaan Setya Novanto dan merupakan Dirut PT. Samantaka Batubara, perusahaan pemasok batubara untuk PLTU Riau-1 dan politisi Partai Golkar yang turut serta dalam Pemilu Legislatif 2014, meskipun akhirnya gagal melenggang ke Senayan. 

Babak Keempat: TNK sebagai Wisata Premium

Upaya privatisasi semakin dipermudah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dibandingkan empat pendahulunya, Joko Widodo memiliki kecenderungan tinggi untuk memprioritaskan investasi asing dan pemajuan perekonomian, termasuk dari segi pembangunan infrastruktur.

Di awal pemerintahannya, sektor pariwisata belum berkontribusi besar terhadap perekonomian. Di tahun 2014, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia hanya mencapai 8,8 juta orang, tiga kali lebih sedikit dari Malaysia (25 juta pengunjung). Pemasukan pariwisata juga mandek di angka US$ 8,554 miliar dari tahun 2011 dan 2014. 

Langkah yang diambil Joko Widodo adalah dengan memasukan TNK sebagai bagian dari kawasan wisata super premium, bagian dari ambisinya membuat ’10 Bali baru’. Meskipun baru dicanangkan pada tahun 2018, kehadiran program ini sudah dirasakan sejak Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Pariwisata, dan pemilik Lippo Group, James Riady mengunjungi TNK pada Desember 2015.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No. 32 tahun 2018 untuk membentuk Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores. Badan ini dikepalai Shana Fatina dan berisi tujuh anggota. Fatina dinonaktifkan pada Juni 2019 karena membuat pernyataan publik soal wacana wisata halal di Labuan Bajo dan sempat digantikan oleh Frans Teguh. Selang dua bulan kemudian, Fatina kembali menjabat sebagai ketua BOP. Beberapa anggota BOP diantaranya Werry Tan, Jarot Trisunu, dan Herry Nabit yang mengundurkan diri pada tahun 2019 karena fokus ke Pilkada Kabupaten Manggarai 2020. 

Di tahun 2018, PT. SKL dan PT. KWE mulai merealisasikan rencana pembangunan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman berencana menerapkan sistem membership di TNK. Melalui sistem ini, TNK yang mayoritas dimiliki oleh PT KWE akan dijadikan kawasan eksklusif bertarif masuk US$ 1000.  Pulau Padar kemudian diplot menjadi pusat dermaga dan wisata kuliner premium, dikelola oleh PT SKL. 

Kementerian PUPR memiliki proyek untuk membangun geopark (Jurassic Park) di Pulau Rinca dengan investasi senilai Rp 69 miliar. Luhut Panjaitan menyatakan bahwa dirinya telah menghubungi filantropi dari AS untuk membuat Jurassic Park seperti taman nasional di Afrika. Untuk mendukung langkah tersebut, PLN membangun pembangkit listrik tenaga hibrid pada 2017. Pemerintah juga membangun Bandara Komodo, merevitalisasi darmaga dan membuka rute khusus penerbangan Garuda Indonesia ke Pulau Komodo. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga memberikan porsi wisata kuliner untuk PT Flobomor, yang akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah merevisi prosedur peroleh IPPU melalui Permen LHK Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019. Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sebelumnya Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha: Online Single Submission

Sisanya adalah seperti yang dapat kita simak hari ini: masuknya truk-truk ke kawasan konservasi, komodo berjumpa beton konstruksi, senyum mengembang pejabat publik dan investor, serta kebingungan warga yang bentang alamnya dicacah dan diperjualbelikan tanpa konsultasi. 

Melihat skema di atas, TNK bukanlah yang pertama, dan yang jelas, bukan yang terakhir.