Di tengah polemik pembangunan wisata Pulau Komodo yang tengah dikebut pemerintah, muncul satu nama yang dianggap bertanggung jawab atas dirampasnya habitat fauna langka yang sempat jadi ikon penyebab kemacetan pada tahun 90an: David Makes. 

Menyadur dari Floresa.co, David Makes adalah salah satu pemegang saham Segara Komodo Lestari yang menguasai sekitar 22,1 hektar lahan di Pulau Rinca, bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Labuan Bajo. Selain itu, ia juga pemilik dari PT Komodo Wildlife Ecotourism, penguasa 462,07 hektar tanah di Pulau Padar dan Pulau Komodo.Kedua perusahaan ini memiliki masa kontrak penguasaan lahan selama 52 tahun. Di saat yang sama, David Makes juga Ketua Tim Percepatan Ekowisata Nasional, muncul pertama kali menyandang jabatan ini pada Maret 2018

David Makes memang bukan nama baru bagi pegiat usaha wisata tanah air. Ia sempat menjadi Ketua Asosiasi Pariwisata Alam Indonesia (APAI) yang kiprahnya dapat kita lacak sampai 2012, di mana dia disebut sebagai ahli wisata alam. Dilihat dari wawancaranya, ia memang sejak lama memiliki ambisi mengembangkan potensi ecotourism di Taman Nasional yang berada di Indonesia.

David juga salah satu Board Director Conservatory Strategy Fund, yayasan global yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan konservasi sekaligus mengangkat kesejahteraan manusia melalui pendekatan ekonomi. Organisasi ini pernah bekerjasama dengan nama-nama besar seperti WWF, World Bank Group, UNDP dan World Resources Institute. 

Investor TNK sekaligus Ketua Tim Percepatan Pengembangan Ekowisata Kemenpar, David Makes (Tribunnews)

Dalam organisasi tersebut,  David mengisi  Board bersama Rusdian Lubis, konsultan Bappenas yang pernah bekerja sebagai konsultan investor di sektor industri gas, pertambangan dan minyak. Ada juga Tridoyo Kusumastanto, seorang guru besar di IPB; Jatna Supriatna, Dosen Fakultas MIPA di Universitas Indonesia; Dan Hariadi Kartodihardjo, guru besar IPB dalam bidang kebijakan kehutanan.

Menyebut David Makes sebagai ahli ekowisata bukan hal yang berlebihan. Belakangan, melalui bisnis resort yang dijalankan bersama dengan kakaknya, Yozua Makes, namanya terus menjulang di kancah pariwisata Indonesia.

Meski mengawali karir sebagai pengacara, Yozua Makes lebih terkenal sebagai pemilik dan pengusaha Plataran, grup bisnis wisata eksklusif yang mengincar pengunjung berkocek premium. Ia memulai bisnisnya dari sebuah hotel di Bali yang lama kelamaan mulai berkembang ke cabang-cabang usaha hospitality lainnya seperti resort dan restoran. Salah satu restorannya di bilangan Menteng tahun lalu jadi tempat Jokowi mendeklarasikan pencalonan dirinya kembali sebagai calon Presiden.

Yozua adalah sosok yang mungkin memiliki andil besar dalam pengembangan usaha pariwisata melalui firma hukumnya, Makes & Partners Law Firm pada tahun 1993, Dari sana ia mengurus beberapa transaksi lintas batas maupun domestik seperti, transaksi lebih dari Rp. 2 triliun untuk penawaran umum perdana saham-saham PT Krakatau Steel Tbk, privatisasi Semen Gresik, IPO Bank BRI, IPO PT MNC Sky Vision Tbk, transaksi penerbitan international bonds oleh Jababeka International B.V., penerbitan international senior notes PT Lippo Karawaci Tbk oleh Sigma Capital Pte Ltd., akuisisi 8 mall di Indonesia oleh Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT) dari Singapura.

Ia juga mengatur beberapa negosiasi bisnis seperti transaksi penjualan saham PT Bank Ekonomi Raharja Tbk. kepada HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Ltd. Yozua juga aktif dalam yayasan Wahana Visi Indonesia (World Vision), sebuah yayasan kristen yang aktif dalam membantu anak-anak yang terperangkap dalam jurang kemiskinan.

Apalagi pemerintah nampak ngotot memberikan izin kepada pengembangan Pulau Komodo. Padahal sejak tahun 2017, PT Segara pernah membangun pembangkit listrik di Pulau Komodo dan juga fasilitas wisata alam di Pulau Rinca tanpa proses transparan.

Gurita bisnis klan Makes tidak hanya berhenti pada Plataran Group. David juga menanamkan modalnya di beberapa tempat wisata seperti PT. Sura Parama Setia yang akan mengembangkan lokasi wisata Kawah Ijen, PT. Alas Rimbawan Lestari yang menanamkan modal untuk pembangunan wisata di Danau Toba, PT Trimbawan Wastama Sejati yang mengembangkan resort di kawasan Taman Nasional Bali Barat. David juga Chairman dari Sustainable Management Group Indonesia alias Rimbawan Bangun Lestari yang juga jadi penyokong pengembangan wisata di Taman Nasional Tanjung Puting dan Sebangau di Kalimantan Tengah.

Sepak terjang klan Makes di skena ekowisata lokal, mulai dari Labuan Bajo, Danau Toba, Bali Barat, dan Kalimantan Tengah, kian membuat perkataan Jokowi yang memilih restoran Plataran sebagai tempat mendeklarasikan diri semata-mata karena ia langganan di tempat tersebut jadi makin mencurigakan. Terutama setelah melihat jejaring bisnis keluarga Makes yang selalu beririsan dengan hasrat pembangunan wisata pemerintah, yang memikul target pengunjung yang besar dan bergelimang kucuran dana yang besar pula.

Apalagi pemerintah nampak ngotot memberi izin kepada pengembangan Pulau Komodo. Padahal sejak tahun 2017, PT Segara pernah melakukan membangun pembangkit listrik di Pulau Komodo dan juga fasilitas wisata alam di Pulau Rinca tanpa proses transparan. Yang otomatis ditolak warga pada pada tahun 2018 dan pembangunan sempat dibatalkan. Namun, pada tahun 2019, Joko Widodo mengumumkan visi pemerintahan kedepannya yang akan mengundang investasi seluas-luasnya. Visi misi ini tentu erat kaitannya dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang melapangkan jalan untuk investasi di Indonesia berupa online single submission (OSS).

Peraturan Pemerintah tersebut juga berkaitan dengan keluarnya peraturan Menteri KLHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbaru Nomor p.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Menurut LSM SunSpirit, peraturan ini mempermudah persyaratan pengusaha ekowisata dalam membangun usahanya, terutama di Pulau Komodo.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, peraturan dan perizinan usaha wisata akan semakin mudah melalui sistem OSS. Apapun caranya, yang penting wisata harus terlaksana. Walhasil, kita patut bertanya: hari ini habitat komodo yang jadi sasaran, besok dan lusa di mana lagi?