Pemerintah Indonesia memang sedang tancap gas menuntaskan pembangunan sirkuit The Mandalika di Nusa Tenggara Barat jelang MotoGP 2021. Eh, setelah pegal woro-woro dari tahun lalu, jadwal MotoGP 2021 yang telah dirilis Dorna sebagai penyelenggara nampaknya bikin fans MotoGP di Indonesia harus harap-harap cemas. Pasalnya, jadwal bang Rossi dan kawan-kawan untuk ngaspal di Indonesia baru masuk cadangan untuk kalender balap MotoGP 2021.

Udah waiting list beli tiket kayak ngantri BLT (meskipun via online), hunting tiket pesawat dan hotel dari jauh-jauh hari biar dapet promo, eh liat jadwal Mandalika di 2021 MotoGP Calendar yang belum pasti, naas betul. 

Status Reserve Grand Prix Venues The Mandalika dalam Kalender MotoGP 2021 ditanggapi Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai hak istimewa bagi Indonesia yang bisa memilih tanggal pelaksanaan balapan. Belajar dari kasus sirkuit Portimao yang berhasil menjadi sirkuit pengganti pada perhelatan final MotoGP 2020 menggantikan Valencia, Indonesia sepertinya sangat kecil kemungkinannya untuk mendapatkan kesuksesan yang sama. Semua gara-gara performa Portugal yang relatif sukses dalam membendung penularan COVID-19 di negaranya. Berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana penularan COVID-19 masih ngebut seperti balap liar di Kebon Nanas.

Tentu saja seharusnya Indonesia mendapatkan hak istimewa untuk perhelatan MotoGP 2021 di The Mandalika, NTB. Diluar kebijakan pihak Dorna dan FIM, pemerintah Indonesia melalui PT ITDC sudah membayar mahar cukup tinggi untuk memboyong perhelatan MotoGP ke Mandalika. Tidak kurang, mahar yang dibayarkan pihak ITDC kepada Dorna per tahun sebesar 9 juta Euro, atau sekitar 143 miliar rupiah.

Ingat ya teman-teman, PER-TAHUN!

Biaya 9 juta Euro per-tahun tersebut diklaim sudah all-in. Sebagai catatan, memang ITDC ini sudah kayak bos besar, ga mau pusing ngurusin event, jadi mau tahu beres aja gitu. Tapi sayangnya biaya sebesar itu ternyata ga all-in banget. Mungkin saking tajirnya, pihak ITDC lupa telah mengeluarkan dana untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sendiri, sedikitnya 16,9 miliar Rupiah. Parahnya lagi, uang yang dipakai untuk membangun kawasan The Mandalika tersebut juga berasal dari utang luar negeri, salah satunya dari AIIB sebesar 3,77 triliun.

Pembangunan The Mandalika, khususnya untuk sirkuit sendiri per 7 November 2020 sudah mencapai 87,5% untuk groundwork dan 97,31% untuk ground improvement. Namun proses pengaspalan yang lapisannya mencapai 22 cm baru 23,7%. Sirkuit direncanakan rampung pada bulan Juni 2021, hingga dapat diuji coba oleh Dorna pada Juli 2021. 

Sekali lagi, masih rencana. 

Selain usaha pembangunan sirkuit MotoGP yang tidak berujung pada kepastian berlangsungnya laga MotoGP di tanah air, perlu diingat pembangunan kawasan destinasi wisata super prioritas ini pun sempat diwarnai konflik-konflik kontroversial.  Mulai dari pembangunan sirkuit di tempat yang rawan bencana hingga proses pembebasan lahan yang bermasalah. Sampai-sampai Komnas HAM harus mengirimkan surat ke ITDC selaku pihak pengembang pariwisata untuk membayar lahan warga di Mandalika.

Pengabaian pemerintah menunjukan bahwa dalam pembangunan pariwisata, Joko Widodo dan para bawahannya rela untuk mengusir orang dari kampung halamannya dan bikin jumlah tunawisma meningkat, ketimbang bayar duit hak warga atas status kepemilikan tanah mereka yang ujung-ujungnya nanti membahayakan orang-orang yang mampir kesana. Ini semua dilakukan hanya demi perkembangan ekonomi dengan kedok pelesir yang ujung-ujungnya berisi harapan palsu. Tapi ya mau gimana, pemerintah sudah terlanjur koar-koar dan kesengsem berat untuk gelar MotoGP tahun depan. Jadi, apapun juga dijalani, tak peduli harga yang harus dibayar. 

Kasihan betul. Mending kalau habis manis sepah dibuang, kisah cinta Indonesia – MotoGP ini nggak ada manis-manisnya. Hanya ada kekecewaan dan beban utang baru untuk generasi mendatang yang kata Ibu Megawati tidak punya kontribusi ini. Lagipula, gimana mau kontribusi kalau belum ngapa-ngapain sudah ketemu gaya pengelolaan negara seperti ini?