Akademi Pekerja Perempuan Berdayakan Buruh Antar Serikat

Pada tanggal 25-26 November kemarin, Gajimu dan Trade Union Rights Center (TURC) mengadakan Akademi Pekerja Perempuan, yang bertujuan memberdayakan buruh perempuan, terutama mereka yang jadi tulang punggung industri tekstil, garmen, sepatu dan alas kaki (TGSL). 

Dalam acara di Hotel Harris Tebet tersebut, salah satu yang jadi poin penting adalah pembentukan komite pekerja perempuan lintas serikat. Meski sudah ada undang-undang yang mengatur, buruh perempuan masih harus memperjuangkan banyak sekali hak mereka dalam lingkungan kerja, seperti cuti hamil, gaji yang setara dan bahkan soal kontrak kerja.

Andi Misbahul Pratiwi (dok: gajimu.com)

Andi Misbahul Pratiwi, peneliti dari TURC menyebutkan bahwa kontrak kerja masih menjadi isu buruh perempuan yang banyak ditemui di lapangan. “Kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, maksimal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) itu dua tahun dengan perpanjangan satu kali satu tahun dengan total tiga tahun. Praktek yang sering terjadi ialah setelah tiga tahun, perusahaan tidak mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap dan melakukan pemutihan kontrak terhadap pekerja tersebut dengan cara ‘diistirahatkan’ selama sebulan,” ucapnya.

Dihadapkan dengan kondisi memprihatinkan tersebut, Andi juga mengatakan kondisi buruh perempuan akan semakin parah setelah disahkannya UU Cipta Kerja. “Omnibus Law membuat perusahaan semakin leluasa untuk melakukan praktek tenaga kerja kontrak. Undang-undang ini membuka kesempatan perusahaan untuk melakukan kontrak lebih dari tiga tahun,” ucapnya.

Selain masalah kontrak, hak-hak normatif buruh perempuan juga jadi perhatian. Masih ada perusahaan yang tidak memiliki Perjanjian Kontrak Bersama dan jika pun PKB-nya mengatur hak-hak buruh, implementasinya tidak berhasil mengakomodasi kepentingan pekerja.

“Sebagai contoh terdapat perusahaan yang masih mem-PHK karyawannya yang hamil atau justru sistem perusahaan yang berbasis target mempersulit buruh perempuan untuk mengambil cuti haid atau waktunya di ruang laktasi.” tambah Andi.

Setelah Susah Karena COVID Bantuan Pun Kena Embat

Penelitian Data Academy yang diluncurkan bulan Agustus 2020 mencatat setidaknya terdapat 12.914 pekerja tetap industri TGSL di-PHK,16.642 PHK pekerja kontrak karena masa kontrak selesai, dan 43.798 pekerja dirumahkan. 90% pekerja dalam sektor tersebut adalah perempuan.

Beberapa diantaranya yang masih bekerja kini juga mendapatkan nasib yang tidak beruntung. Menurut penelitian Marsinah FM dan Kelompok Belajar Perburuhan, 9 dari 20 buruh perempuan tidak mendapatkan bansos COVID-19.

Temuan ini tentunya memperkuat pernyataan pers yang dibuat oleh kedua lembaga advokasi buruh tersebut pada bulan April yang mengatakan bahwa pemerintah tidak mampu memberikan keamanan terhadap kaum buruh. Meskipun dalam penelitian tersebut pembahasan yang diangkat adalah siaran pers terkait temuan mengenai buruknya pemenuhan hak buruh dalam situasi pandemi, adanya praktek korupsi dalam bansos serta UU Ciptaker yang disahkan telah menjadi bukti bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidup buruh..