Komentar Umum No. 37 mengakui bahwa kebebasan berkumpul tidak hanya berlaku bagi pertemuan yang dilakukan di lapangan, tapi juga pada pertemuan yang dilakukan secara online. Hal ini juga berlaku untuk aktivitas sebelum dan sesudah diadakannya pertemuan tersebut.

Aktivitas yang dimaksud seperti ketika panitia melakukan perencanaan aksi, komunikasi atau mobilisasi peserta aksi, menyebarkan informasi terkait aksi, hingga ketika peserta meninggalkan lokasi aksi. Dalam hal ini, negara dilarang untuk memblokir atau memperlambat koneksi internet dan akses komunikasi menyangkut aktivitas di atas dan menghambat realisasi kebebasan berkumpul. 

Begitu juga dengan gangguan internet yang menargetkan wilayah tertentu (geo-targeted interference). Negara harus memastikan penyedia layanan internet tidak membatasi kebebasan berkumpul secara sewenang-wenang. Setiap pembatasan arus informasi juga harus memenuhi restriction test yang berlaku untuk pembatasan kebebasan berekspresi.

Di Indonesia sendiri sudah banyak contoh konkret pelanggaran kewajiban di atas. Salah satunya adalah kasus blokir internet di Papua oleh Kemkominfo pada Agustus 2019 lalu. Kemkominfo memperlambat akses telekomunikasi dan internet di Papua secara bertahap hingga September 2019. 

Pemblokiran akses komunikasi ini diklaim sebagai upaya untuk mencegah eskalasi protes di Papua akibat insiden teror rasial aparat terhadap mahasiswa Papua di Pulau Jawa. Akses internet baru benar-benar dipulihkan pada tanggal 4 September, tetapi pemerintah juga tidak segan untuk memblokir lagi jika aparat menganggap keadaan kembali memburuk.

Demonstrasi mahasiswa Papua di depan Istana Negara, 28 Agustus 2019. (KOMPAS/Cynthia Lova)

Beberapa bulan silam, AJI dan SAFEnet memenangkan gugatan terhadap Presiden dan Kemkominfo atas kasus pembatasan akses internet di atas Pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan pembatasan hak atas informasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya melalui diskresi pemerintah. Dalam hal ini, pemblokiran tidak sesuai dengan UU No.23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Jika sebelumnya kasus di atas dikaitkan dengan Pasal 19 Konvensi Sipol, sekarang pemblokiran internet juga bisa dianggap sebagai pelanggaran kebebasan berkumpul. Pemblokiran internet terang-terang membatasi penyebaran informasi tentang protes warga Papua terhadap insiden rasisme di Pulau Jawa. Selain membatasi partisipasi warga dalam aksi protes, penyebaran berita atau situasi di lapangan saat demonstrasi berlangsung juga menjadi terhambat. Hal ini rentan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan framing terhadap situasi aksi. Komentar Umum No. 37 juga secara spesifik menyebutkan live broadcasting aksi sebagai contoh aktivitas terkait kebebasan berkumpul yang dilindungi. 

 

Serangan di Platform Online

Perlindungan hak atas kebebasan berkumpul secara digital juga menjadi penting mengingat pandemi COVID-19 memaksa semua aktivitas untuk dilakukan secara online. 

Hal ini tidak berlaku bagi diskusi Papuan Lives Matter yang diadakan oleh Amnesty International melalui platform Zoom Meetings, yang mengalami gangguan dan peretasan oleh pihak tak dikenal. Saat diskusi berlangsung, muncul zoom bombing berupa suara-suara berbahasa asing yang mengganggu pemaparan materi oleh narasumber. Usman Hamid, pembicara dan ketua Amnesty International juga ditelepon terus menerus oleh nomor asing. 

Jika kasus di atas dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 19 Konvensi Sipol, pemblokiran internet juga bisa dianggap sebagai pelanggaran kebebasan berkumpul. 

Negara lain juga telah secara terang-terangan membatasi akses pertemuan online. Pemerintah China dikabarkan meminta pihak Zoom untuk memutus pertemuan aktivis memperingati tragedi Tiananmen Square dan membahas krisis demokrasi di Hong Kong. Pemerintah mengklaim aktivitas ini ilegal menurut hukum China. Padahal, partisipan Zoom meeting tersebut tidak hanya berasal dari China tetapi juga dari negara lain. Akun Zoom aktivis China di Amerika Serikat juga ikut diblokir beberapa hari setelah menjadi host peringatan tragedi Tiananmen. 

Meski keterlibatan pemerintah dalam kasus-kasus gangguan terhadap pertemuan daring di Indonesia masih belum diketahui, tidak menutup kemungkinan jika pemerintah Indonesia mengikuti jejak China dalam memblokir pertemuan aktivis. Yang jelas, terlepas dari keterlibatannya dalam kasus-kasus di atas, pemerintah masih lalai dari kewajibannya untuk mengusut tuntas tindak pelanggaran kebebasan digital di atas sebagai bentuk perlindungan hak atas kebebasan berkumpul.

Kemajuan kerangka perlindungan HAM di atas hendaknya diperhatikan oleh calon-calon penegak hukum di masa depan, alias kamu-kamu para Taruna Akpol. Kewajiban negara dalam menghormati dan melindungi kebebasan berkumpul kini tidak hanya berlaku di lapangan tetapi juga secara online. Ada baiknya kalian mulai memikirkan terobosan baru untuk penanganan kasus peretasan biar nggak mandek seperti sekarang.