Komite HAM PBB memperkenalkan terobosan baru dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional melalui Komentar Umum No. 37 tentang Pasal 21 Kebebasan Berkumpul Secara Damai. 

Pertama, mereka memberikan standar yang tinggi dalam mengkategorikan sebuah aksi sebagai tidak damai (non-peaceful/ violence). Kedua, hak atas kebebasan berkumpul kini tidak hanya berlaku pada aksi langsung tetapi juga aktivitas yang dilakukan secara online

Penjelasan di bawah ini berfungsi sebagai alasan mengapa Komentar Umum No. 37 wajib dibaca oleh taruna-taruna Akademi Kepolisian, atau bisa juga sebagai jalan pintas bagi aparat yang ogah baca dokumen PBB yang panjang-panjang. Yah, anggap saja semacam “Kebebasan Berkumpul for Dummies”.

Perlu diketahui bahwa meskipun tidak ada batasan yang jelas untuk membedakan mana aksi yang damai dan yang tidak, Komite HAM PBB menegaskan jika sebuah aksi harus terlebih dahulu diasumsikan sebagai aksi yang damai. 

Tindakan seperti mendorong aparat atau mengganggu lalu lintas dan kegiatan sehari-hari tidak dapat dikategorikan sebagai ‘kekerasan’. Hanya tindakan-tindakan yang kemungkinan besar dapat mengakibatkan cedera atau kematian, serta kerusakan pada properti dapat masuk ke dalam kategori ‘violence’ or ‘non-peaceful’

Dalam membuktikan ‘kekerasan’ di atas, aparat juga harus mempunyai bukti yang dapat menjelaskan bahwa peserta tersebut memiliki niat atau berencana untuk melakukan kekerasan, menghasut orang lain untuk menggunakan kekerasan, tindakannya dapat mengakibatkan kekerasan atau bahwa kekerasan di pihak peserta akan segera terjadi. 

Kekerasan yang dilakukan segelintir peserta (isolated instances) dan tidak tersebar luas (widespread) tidak cukup untuk melabeli sebuah aksi sebagai aksi yang tidak damai. Dalam hal ini, Komite HAM menilai ulah sekelompok peserta tidak dapat diatribusikan kepada peserta lain yang tetap melakukan aksi secara damai. Dengan demikian, beberapa peserta aksi masih dapat dilindungi dalam Pasal 21 Konvensi Sipol meskipun anggota aksi lainnya tidak lagi dilindungi sebab melakukan kekerasan. 

Kekerasan yang dilakukan segelintir peserta (isolated instances) dan tidak tersebar luas (widespread) tidak cukup untuk melabeli sebuah aksi sebagai aksi yang tidak damai

Kekerasan yang dipicu oleh, oknum provokator, atau masyarakat lain yang ditujukan terhadap peserta aksi juga tidak serta merta mengakibatkan aksi tersebut menjadi tidak damai. Ketika peserta atau panitia aksi tidak memenuhi beberapa syarat prosedural untuk menyelenggarakan sebuah aksi, hal tersebut juga tidak membuat aksi menjadi ‘tidak damai’ dan mengurangi perlindungan hak atas kebebasan berkumpul peserta. 

 

Aparat Alergi Kebebasan Berkumpul

Dari penjelasan pendek di atas bisa kita lihat Komentar Umum No. 37 ini sangat penting untuk diajarkan di Akademi Kepolisian. Pasalnya, pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul yang sering kita temui pada umumnya bertentangan dengan beberapa aturan di atas. 

Misalnya, pada Desember 2015 306 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali ditangkap saat melakukan aksi damai memperingati Hari Pembebasan Irian Barat di Bundaran HI. 

Tabiat aparat saat menghajar demo mahasiswa di depan DPRD Jambi, 30 September 2019. (ANTARA/Wahdi Septiawan)

Saat itu, kepolisian menggunakan alasan-alasan prosedural untuk menghalang-halangi aksi. Aparat mengklaim mahasiswa tidak mengantarkan surat permohonan secara langsung dan hanya mengirimkan fax 2 hari sebelum aksi dilaksanakan. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya pada saat itu, Kombes Martuani Sormin, juga mengatakan bahwa penembakan gas air mata dilakukan karena demonstrasi dianggap menghalangi arus lalu lintas dan tidak memiliki izin yang valid. 

Akibat bentrokan beberapa mahasiswa dengan aparat yang memaksa menggeledah mobil peserta aksi, hampir seluruh peserta aksi ditangkap dan dibawa oleh aparat. Aksi yang seharusnya bisa berjalan dengan damai akhirnya berakhir ricuh akibat tindakan sewenang-wenang aparat, mulai dari menghalangi aksi dengan alasan yang dibuat-buat hingga pemaksaan dan pemukulan dengan popor senjata. 

Nah, sepertinya memang pendidikan HAM di institusi kepolisian sangat minim. Minggu lalu, alias empat tahun kemudian, aksi tolak omnibus law di Yogyakarta dibubarkan paksa setelah Aliansi Rakyat Bergerak bentrok dengan oknum tidak dikenal. Mereka menyebut sekelompok orang ini tiba-tiba datang dan memukul mundur massa aksi. Karena tidak ada perlindungan dari kepolisian, praktis massa ARB terpaksa membela diri. Akhirnya aksi berakhir ricuh. 

Hanya dari segelintir kasus saja kita dapat melihat betapa rentannya aksi damai yang dilindungi Pasal 21 Konvensi Sipol untuk di-framing sebagai aksi yang tidak damai. Aksi di atas sebenarnya masih dapat dikategorikan sebagai aksi damai dan dilindungi oleh Pasal 21 Konvensi Sipol, sebab alasan prosedural tidak dapat dijadikan landasan untuk membatasi kebebasan berkumpul. Selain itu, kekerasan yang terjadi juga dipicu oleh tindakan sewenang-wenang aparat.

Maka, sudah semestinya taruna-taruna Akpol membaca dan melek tentang perkembangan hukum ham internasional seperti Komentar Umum No. 37 ini agar penanganan seperti di atas tidak berulang. Itu pun kalau institusi kepolisian masih berniat memperbaiki diri, sih.. 

[Lanjut part 2 tentang hak kebebasan berkumpul digital]